Berjuang untuk Kepri, Lukman Edy 'Dikandang Harimau'

Kini Provinsi Kepulauan Riau telah terbentuk. Tetapi dibalik perjuangan pembentukannya masih tersimpan kenangan yang tak pernah terlupakan yang dialami Lukman Edy yang kini menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertingal (PDT). Seperti apa kejadian itu?

Kabupaten Kepulauan Riau yang kini menjadi Kabupaten Bintan saat itu masih tertinggal dari segi infrastruktur pembangunan jika dibandingkan dengan dareah lainnya di Provinsi Riau.
Jauhnya rentang kendali antara pusat pemerintahan Provinsi Riau dengan Kabupaten Kepri ketika itu, infrastruktur belum memadai dan tidak ratanya pembangunan, sehingga masyarakat Kepulauan Riau ketika itu yang diketuai oleh Huzrin Hood meminta Kepri dijadikan Provinsi.

Adalah Lukman Edy salah satu anggota DPRD Riau yang mendukung pergerakan untuk menjadikan Kepri Provinsi. Dan ketika itu juga, dia (Lukman Edy,red) ditunjuk sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Riau untuk melakukan kajian mengenai kelayakan Kepri menjadi provinsi.

Penuturan Lukman mengenai kisah dia sebagai orang penting dibalik terjadinya Provinsi Kepri ini disampaikannya pada saat acara syukuran atas dilantiknya dia menjadi Menteri PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal )yang diadakan di Goodway Hotel, Minggu (27/5) di Batam.

Karena menurut Lukman, pada malam itu memakai pakaian melayu warna cream, memperjuangkan Kepri pada saat itu bisa dikatakan dia berada di "kandang harimau." Bagaimana tidak di kandang harimau? Semua anggota DPRD Riau sat itu tak setuju dengan pemekaran Kepri. "Saya sendiri dan beberapa anggota DPRD yang mendukung dengan pemekaran dan satu tanah dengan kelompok yang tak setuju. Tekanan politik, ancaman, teror sudah menjadi bagian dari perjuangan itu, "ungkapnya. Sehingga, peristiwa itu adalah sejarah besar yang tak telupakan dalam karir politiknya ke depan hingga dia menjadi menteri termuda di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) SBY-JK.

"Memperjuangkan Provinsi Kepri ketika itu saya bisa dikatakan berbuat nekat. Dan karena degilnnya anak Melayu, akhirnya Provinsi ini terbentuk," ujar Lukman.

Sulit untuk meyakinkan DPRD Riau ketika itu kata Lukman. Karena dari 45 anggota DPRD sebagian besar tidak setuju dengan wacana pembentukan Provinsi Kepri. Belum lagi DPRD mendapat tekanan dari Gubernur Riau Saleh Djasit agar jangan pernah DPRD menyetujui pembentukan provinsi baru itu.

"Tetapi entah kenapa saya ketika itu nekat dengan pikirian anak muda yang masih memiliki karir politik yang cukup panjang ngotot untuk tetap mendukung pembentukan Provinsi Kepri. walaupun ancaman daru luar begitu banyak. Sampai mobil saya dilempar batu, "ujar mantan Sekjen PKB itu.

Dijelaskan dia, beratnya perjuangan pembentukan Provindi Kepri ini karena DPRD dan Gubernur Riau tak setuju. Sehingga hampir saja Kepri ini gagal menjadi provinsi."Apalagi vitamin untuk menambah semangat anggota dewan yang lainnya sangat minim," kenangnya sambil tersenyum.

Tetapi untuk meyakinkan anggota DPRD yang tergabung dalam Pansus pemekaran Kepri ini, dia mengajak 20 anggota Pansus untuk berkeliling melihat Kepri mulai dari Kabupaten Natuna,Batam, Pulau Bintan sampai ke Karimun. "Bahkan hampir saja, perahu yang kita tumpangi sewaktu di Kijang nyaris tenggelam," katanya lugas.

Menurutnya, sebelum membawa anggota Pansus itu ke daerah, masyarakat Kepri sudah diberikan arahan untuk menyuarakan untuk mendukung terbentuknya provinsi baru. "Sehingga ketika DPRD Riau berkunjung, mereka bisa menyaksikan secara langsung betapa masyarakat Kepri menginginkan Kepri menjadi provinsi baru," jelas dia.

Dan setelah Pansus selesai melihat Kepri secara lansung,Pansus pun melakukan sidang.
Hampir dipastikan,Pansus ketika itu menurut analisis politik di Pekanbaru, tidak menyetujui pemekaran Kepri. Tetapi, di luar dugaan , Pansus menyetujui pemekaran Kepri yang membuat Ketua dan sejumlah pimpinan DPRD Riau heran kenapa sampai Pansus menyetujuinya. Kenapa itu bisa terjadi?

"Mulai saat itu, saya mulai mendapat tekanan yang luar biasa dari DPRD.Tapi saya tidak peduli. Kemudian, hasil kajian Pansus itu dibawa ke sidang paripurna. Dan ternyata keputusan sidang menolak hasil kajian Pansus. Hampir saja, keinginan masyarakat Kepri untuk menjadi provinsi tak terwujud. Karena DPRD Riau tidak memberikan persetujuan," jelas Lukman.

Tetapi, budak Melayu yang nekad (Lukman Edy) itu tidak kehilangan akal. "Dengan bermodal nekad, saya mengirim surat ke DPR-RI atas nama ketua Pansus pemekaran Kepri yang saya tandatangani sendiri. Bahwa Pansus setuju Kepri mekar dengan alasan untuk mempercepat pembangunan. Surat itu masuk ke DPR-RI bersamaan dengan surat dari DPRD Riau yang menyatakan DPRD Riau tak setuju pemekaran Kepri,"kata dia.

Sehingga pada saat itu, kata Lukman Edy, di DPR-RI ada dua surat yang dijadikan rujukan bagi DPR untuk membahas draf rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Kepri. "Untungnya, DPR-RI menggunakan surat dari Pansus untuk membuat undang-undang. Sehingga terjadilah Provinsi Kepri dengan persetujuan DPR," imbuhnya.

Kini masa itu telah berlalu, kata Lukman. Yang kini harus dilakukan pemerintah daerah harus segera bergerak cepat untuk mengisi pembangunan. "Karena tujuan utuma pembentukan provinsi itu adalah untuk mempercepat pembagunan, masyarakat segera merasakan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan mempersingkat rentang kendali antara kabupaten lainya. Gubernur jangan terbuai lagi,"kata dia.

Tentunya saya sebagai elemen di dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepri akan selalu memperhatikan Kepri. "Apalagi saat ini saya menjadi menteri yang membidangi masalah daerah tertinggal. Kepri juga akan kita prioritaskan," janji Lukman Edy.(robby patria)