Selasa, 14 Juli 2015

Kepri Memilih

Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NO 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pilkada, maka tahapan pemilu kepala daerah serentak di Indonesia sudah berlangsung. Bahkan dentuman tanda dimulainya pilkada ketika Menteri Dalam Negeri Indonesia menyerahkan data kependudukan kepada Ketua KPU RI pada 17 April 2015 di Jakarta.

Senin, 20 April 2015

Demam Akik, Jangan Lupakan Pilkada

Demam akik bukan hanya melanda wilayah perkotaan, akan tetapi sampai ke wilyah terpencil sekalipun seperti Tambelan, Kabupaten Bintan. Bahkan, perbincangan awal tentang akik bisa mencairkan suasana guna membina hubungan silaturahim di manapun itu.

"Kaki jangan di atas meja dong, yang di atas meja itu jari yang ada cincinya. Jika tidak ada cincin itu kaki letaknya di bawah," ujar salah satu warga yang bercanda dengan sahabatnya tidak menggunakan cincin di jari sambil diiringi canda tawa.

Spontan bahasa seperti ini menjadi trend bagi kalangan yang sudah menggunakan cincin satu bahkan enam di jari. Bahkan salah satu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tanjungpinang menggunakan empat cincin di jarinya. "Ini biar terasa pakai cincin," ujarnya memberikan alasan mengapa menggunakan cincin hingga empat.

Rabu, 04 Februari 2015

Asa untuk Jurnalisme Maritim

Kemajuan Jepang di bidang ekonomi salah satu faktornya adalah pers
Jepang lebih banyak memberitakan masalah ekonomi dibandingkan dengan
masalah politik. Andai saja pers Indonesia lebih banyak memberitakan
masalah maritim, bukan tidak mungkin Indonesia disegani dari sektor
itu.

Adalah Jokowi, Presiden Indonesia yang ketujuh ingin mengembalikan
kejayaan maritim Indonesia yang pernah berjaya di zaman Sriwijaya dan
Majapahit. Bayangkan Indonesia tercatat sebagai negara terpanjang
garis pantainya di dunia setelah Rusia, Kanada dan Amerika. Indonesia
memiliki garis pantai jika digabung dengan ZEE mencapai 95.181 juta
kilometer persegi. Negara ini pun disebut negara kepulauan karena
memiliki lebih 17 ribu pulau.

Selasa, 20 Januari 2015

Ketika Menjangkau Pendidikan di Pulau Terpencil Laut China Selatan


Demi pendidikan, hidup terisolasi dengan pendapatan tinggi


Setelah 65 tahun merdeka, ternyata peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan Kepri pada khususnya masih menyelesaikan masalah infrastruktur sekolah. Masih setapak demi setapak meningkatkan kualitas lulusan. Di daerah terpencil Mentebung, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, pemerintah daerah berjuang menjangkau daerah tersebut dari keterasingan pendidikan. Dengan fasilitas pendidikan masih minim, pengorbanan hidup guru, proses belajar di sana terus berlangsung sejak 25 tahun lalu.

Masihkah Kita Mencintai Bahasa Indonesia

Melayu Square, Kepri Fashion Carnaval atau Tour de Bintan adalah contoh nama yang biasa didengar oleh masyarakat. Padahal nama tempat dan kegiatan tersebut masih bisa dipakai nama Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu.Lantas mengapa pemerintah dan swasta lebih memilih menggunakan kata maupun istilah asing?
28 Oktober 1928 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana pada saat itu perwakilan pemuda dari pelbagai suku bangsa mengakui bahasa persatuan Indonesia adalah Bahasa Indonesia yang berasal dari Kepulauan Riau. Itulah warisan yang tak ternilai harganya dari seorang Raja Ali Haji sehingga negara memberikan gelar Pahlawan Nasional. Sejauh ini hanya dua pahlawan dari Kepri yakni Raja Haji dan Raja Ali Haji.

Dan, Akhirnya Pilkada Langsung

Pemilu di Indonesia sudah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tak ayal, KPU RI pun mendapatkan penghargaan dari pelbagai kalangan karena berhasil menjadikan pemilu di Indonesia berkualitas, damai, dan sangat transparan.
Setiap tahapan dilakukan serba terbuka dimulai penyerahan data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga perhitungan sudah dilakukan dengan cara terbuka disaksikan seluruh lapisan masyarakat.
Semua stakeholder terkait dengan pemilu bahkan masyarakat bisa mendapatkan akses untuk mengetahui sejauh mana penyelenggara bertugas menyelenggaran pesta rakyat tersebut.

Kamis, 11 September 2014

Menanti Masa Depan Demokrasi

Perdebatan sengit menjelang penetapan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang dijadwalkan pada 25 September mendatang mendapat perhatian serius pelbagai elemen masyarakat. Intinya apakah kita harus kembali ke belakang dengan model lama, pemilihan kepala daerah secara tak langsung melalui oleh DPRD atau dipilih secara langsung oleh rakyat seperti saat ini?

Jika dilakukan pemilihan secara langsung, maka peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu di daerah yang selama 9 tahun ini menjalankan amanat undang-undang melaksanakan pemilu kepala daerah menjadi berkurang. Pasalnya, KPU tak lagi menjadi titik pusat perhelatan akbar pesta demokrasi yang selama ini sudah sukses dilaksanakan. Terlepas ada bebepa daerah yang menimbulkan gejolak akibat pilkada. Peran KPU di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 5 (Amandemen III) yang disebutkan secara khusus menjadi penyelenggara pemilu kian berkurang, kecuali untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif saja.

Selasa, 09 September 2014

Menunaikan Janji Politik

1 September 2014, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang resmi dilantik menjadi wakil rakyat. Mulai saat itu pun masyarakat Kota Tanjungpinang menanti janji wakil rakyat tersebut pada pemilu lalu untuk direaliasikan.

Mereka yang terpilih saat ini mayoritas wajah-wajah baru di DPRD. Dari 30 anggota DPRD hanya 12 wajah lama dengan 18 wajah baru yang tentunya harus melakukan adaptasi terhadap dinamika di gedung rakyat tersebut. Mereka merupakan produk demokrasi yang terpilih mewakili 150 ribu warga Tanjungpinang.

Minggu, 06 Juli 2014

Detik-detik yang Menentukan


Indonesia saat ini tidak memerlukan kita mengangkat senjata untuk melawan penjajah seperti zaman kolonial. Kita juga tak diminta berjuang sampai tetes daerah penghabisan, kehilangan harta benda, nyawa, dan kehormatan. 

Senin, 06 Januari 2014

Demokrasi dan Korupsi

Awal  tahun 2013 publik sudah dikejutkan dengan dibongkarnya korupsi pejabat mulai dari sekelas menteri, gubernur, bupati hingga anggota DPR. Penyebab korupsi tak lain karena besarnya biaya untuk mendapatkan sebuah jabatan politik tersebut. Hal inilah yang membuat sendi-sendi kehidupan bangsa berantakan. Bahkan yang paling menyesakkan dada, pengadaan kita suci Al-Quran pun dikorupsi.

Dana Kampanye


Tokoh terkemuka China, Deng Xiaoping di awal reformasi China pernah mengatakan, “Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, asalkan ia bisa  menangkap tikus.” Sebuah kutipan yang cukup menarik bagaimana negara China menjadi salah satu menjadi kekuatan ekonomi dunia di saat ini. China yang semula menerapkan sistem sosialis di zaman Mao Zedong kini mulai lebih ke kapitalis asalkan memberikan kemakmuran kepada rakyat. 

Hanya saja, dalam berpolitik santun yang sedang kita inginkan saat saat ini terutama saat melaksanakan pemilihan umum, tidak bisa menggunakan cara cara yang tidak sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia yang menjadi pegangan bersama semua pihak yang terlibat. Perebutan kekuasaan  dengan cara yang menghalalkan pelbagai cara tentu akan melanggar banyak norma agama dan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Mengecek DPS untuk Menggunakan Hak Pilih


KPU telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 11 Juli lalu. Data tersebut cikal bakal menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) sebelum ditetapkan pada 7-13 September 2013 mendatang. Sebelum DPT ditetapkan, DPS tersebut akan mengalami beberapa tahapan yang panjang dan terus mengalami perubahan karena KPU melakukan pemutahiran dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. 

KPU menyediakan waktu masukan masyarakat sejak diumumkan DPS pada 11-24 Juli, agar siapapun yang sudah memiliki hak pilih di luar TNI/Polri untuk menyampaikan temuan kepada PPS di kelurahan agar nama yang belum didaftarkan petugas supaya dimasukan daftar. Dengan demikian, warga yang belum terdata bisa diakomodir haknya untuk memilih pada pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang.