Senin, 24 November 2008

Mimpi Ansar Merebut Dua Kursi DPR


Partai Golkar Kepulauan Riau (Kepri) memasang kuda-kuda untuk merebut dua kursi DPR dari tiga kursi jatah Kepri di Senayan. Menargetkan 30 persen suara untuk wakilnya di DRPD provinsi dan kota.

Suasana Hotel Comfort Tanjungpinang, Sabtu, (22/11) malam diramaikan ratusan kader Golkar. Spanduk partai bertebaran di sekeliling hotel. Warna kuning membuat suasana jadi meriah. Tokoh partai menjadi kunci mendongkrak suara hadir pada malam deklarasi caleg Golkar mulai tingkat DPR, DPRD provinsi hingga kota.

Tampak koordinator Golkar wilayah Riau dan Kepri Firman Subagyo, Wakil Gubernur Kepri HM Sani, Ketua DPD Golkar Kepri Ansar Ahmad dan tentunya 218 caleg Golkar. Semangat caleg terlihat menggebu untuk satu tujuan mengantarkan partai di zaman orde baru ini kembali meraup suara.

Pemilu 2009, partai zaman Soeharto ini memiliki target cukup tinggi dengan merebut 30 persen suara pemilih. Padahal, pemilu 2004, Partai Beringin hanya bisa memperoleh 21 persen suara. Itupun jumlah parpol tidak sebanyak sekarang. Lebih parah lagi, mereka berani menargetkan dua kursi DPR-RI. Kursi DPR biasanya diraih oleh PDIP, Golkar dan PAN. PKS, PPP, PKB atau Hanura juga berpeluang gencar mensosialisasikan calegnya. Golkar terkesan memaksa untuk mencuri dua kursi. Tetapi, partai dibesarkan Harmoko ini memiliki alasan tersendiri untuk mengambil kursi dari parpol lain yang sudah memasang target khusus untuk menjadi wakil daerah dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia.

Menurut Ansar Ahmad, bukan mustahil merebut dua kursi DPR. Pasalnya, empat caleg DPR Golkar merupakan figur handal dan memiliki kemampuan secara ekonomis dan politik. Misalnya Beng Sabli. Tokoh asal Natuna ini ditargetkan bisa meraup suara di kawasan Pulau Tujuh atau Natuna. Dengan demikian, suara Golkar di Pulau Tujuh bisa diamankan melalui Beng Sabli.

Sedangkan untuk suara di Batam, Golkar memasang Danny Ismeth. Tokoh muda dititipkan untuk merebut suara di Batam yang tak lain memiliki jumlah suara terbanyak di Kepri. Menang di Batam artinya menang di Kepri. Sedangkan Arie, salah satu caleg wanita bisa meraup suara kaum Hawa.

Di mana posisi Harry Azhar Azis? Putra Tanjungpinang, sekaligus Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR ditargetkan bisa merebut suara di tiap kabupaten se Kepri. "Beliau tokoh ekonomi nasional. Dengan ketokohannya bisa meraup suara di tiap wilayah di Kepri," ujar Ansar.

Lalu siapa dua caleg diperkirakan akan lolos? Apakah Harry bersama dengan Danny? Atau salah satu diantaranya harus gigit jari untuk duduk di kursi empuk Senayan. Mungkin saja lolos Harry dan Danny? Ansar dalam kesempatan itu mengatakan, caleg Golkar harus yakin dan percaya diri membawa nama besar partai ke tengah-tengah masyarakat.

Ansar mengharapkan pasca deklarasi ini, caleg diminta turun langsung ke kantong pemilih untuk mengetahui apa keinginkan masyarakat. Menjelang pemilu, caleg diharapkan lebih giat terjun langsung ke lapangan guna memenangkan partai. Siapapun yang terpilih, itulah kader terbaik dipilih oleh rakyat. Bukan karena dia dekat dengan elit partai.

Bupati Bintan ini menjelaskan, upaya pencapaian target 30 suara persen bukan tanpa alasan. Ansar menilai, Golkar menjadi partai terbanyak memberikan kontribusi untuk masyarakat dibandingkan partai lain. Selain itu, Golkar memiliki tokoh masyarakat yang sudah teruji. masyarakat masih kecewa dengan partai baru karena belum memberikan kontribusi nyata untuk kemakmuran. Sedangkankan Golkar selama 32 tahun telah banyak berbuat untuk masyarakat. Banyak program bersentuhan langsung masyarakat lahir atas inisiatif Golkar.

Dengan jumlah 218 caleg, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh sudah populer, target bisa jadi kenyataan. Di level provinsi, Golkar menyodorkan 37 orang. Tokoh lama yang diharapkan meraih suara di Batam diantaranya Nur Syafriadi, Taba Iskandar, Eddy Robert, Riski Faisal. Sedangkan di Tanjungpinang Golkar memasang Raja Syahniar Usman dan Ade Angga. Di Bintan dan Lingga dipasang Ketua DPRD Bintan Dalmasri Syam dan Erwan Buntaro. Sedangkan di Natuna, Sofyan Samsir tetap dipasang walaupun dinomor sepatu.

Caleg tingkat kota atau kabupaten se Kepri disiapkan 177 orang. Komposisi caleg wanita di DPR dari Golkar sudah memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu mengamanatkan sebanyak 30 persen. Sedangkan kuota caleg di tingkat kota dan kabupaten, 29 persen, di provinsi memenuhi 30 persen.

Mengenai sumber daya manusia berdasarkan pendidikan, caleg berpendidikan SLTA sebanyak 39,22 persen, pendidikan D3 sebanyak 7 persen, S1 sebanyak 42,02 persen dan jenjang S2 dan S3 11,76 persen.


Suara Terbanyak

Partai ini, termasuk menggunakan suara terbanyak, setelah PAN terlebih dahulu mendeklarasikan dengan sistem tersebut, barulah Golkar dan PKB, dan Patriot dan partai lainnya mengikuti langkah PAN.

Alasan Golkar tetap menggunakan sistem suara terbanyak, ingin menjadi partai demokratis dalam melaksanakan pesta demokrasi. Dengan suara terbanyak, mesin politik bergerak. Golkar memberikan spirit ke kader untuk berkompetisi secara sehat dengan porsi sama. Peluang untuk duduk di Dewan tidak ada anak emas. Siapa banyak berbuat, maka berpeluang duduk, dibandingkan dengan celeg malas duduk manis di rumah.

Keuntungan lain, dengan menggunakan suara terbanyak, bisa membangun kultur politik baru. Calon dekat dengan rakyat, akan dipilih. Bukan lagi caleg dekat dengan pengurus partai. Dengan demikian, tujuan membangun sistem politik modern bisa terwujud.

Firman Subagyo dalam kesempatan itu menyatakan sistem suara terbanyak digunakan Golkar bukan tanpa alasan. Pertama dengan suara terbanyak semakin mendekatan diri dengan calon pemilih. "Akhir akhir ini terjadi penurunan kepercayaan kepada partai karena kasus korupsi. Ini semua perlu dicermati partai. Dengan sistem suara terbanyak akan lahir anggota dewan dari pilihan rakyat. Bukan utusan partai," tegasnya.

Firman mengingatkan agar caleg terpilih sering turun ke masyarakat guna memperkaya diri. Sesama caleg jangan berantam di kandang sendiri demi suara. Golkar sudah membuat kode etik selama kampanye.
Kalau ada caleg melanggar kode etik tersebut, maka tim pemenangan Golkar memberikan sanksi terhadap caleg yang melanggar aturan tersebut. Menariknya, tim pengawas berasal dari pengurus partai non caleg. Netralitas mereka terjaga.

Persaingan ketat dari dalam internal sendiri, membuat caleg harus bersaing di lapangan. Tak jarang sesama caleg belum memahami arti demokrasi. Sehingga sesama caleg Golkar saling memfitnah.

Bagaimana dengan munculnya gugatan sesama caleg? Firman menyatakan, kader harus taat kepada aturan partai. Jika ingin terus jadi kader.

Taba Iskandar menambahkan, dalam UU Pemilu, tak disebutkan mengikuti pemilu caleg. Peserta pemilu adalah parpol. Penentuan siapa menjadi wakil partai duduk di DPRD adalah parpol. Tentunya berdasarkan suara paling banyak diperoleh saat pemilu.


Sediakan Jurus


Firman mengatakan, Golkar sudah menyiapkan jurus untuk menangkis serangan dari lawan politik mengenai isu krisis global yang melanda Indonesia dan dunia saat ini. Kata Firman, bisa saja lawan politik menjatuhkan Golkar, dengan isu ekonomi.

Dalih Golkar menjawab isu ekonomi dengan cara menanamkan visi ke masyarakat bahwa, krisis ekonomi Indonesia bukan akibat kesalahan pemerintah sekarang. Tetapi disebabkan oleh Amerika Serikat (AS). Menurunnya daya beli AS karena krisis mengakibatkan menurunnya jumlah ekspor Indonesia ke AS.

"Kita sudah menyiapkan jawaban untuk mengatasi isu tersebut," kata Firman Subagyo, kemarin.

Dia tidak menyangkal partai politik lain akan menggunakan isu krisis ini untuk menurunkan pamor Golkar. Karena di saat krisis, presiden dan wakil presiden berkuasa berasal dari Partai Golkar dan Demokrat.
Untuk mengatasi itu tersebut, kata Firman, Golkar meminta kepada setiap caleg menjelaskan secara baik kepada masyarakat kondisi krisis.

Caleg diberikan pengertian supaya mereka bisa menjelaskan ke pemilih bahwa krisis bukanlah kesalahan dari Golkar sebagai partai pemenang pemilu. Krisis terjadi di seluruh dunia. Krisis di Indonesia akibat krisis di AS.
Golkar juga menyiapkan jurus mengkritisi iklan parpol tertentu.

"Apa mungkin dalam 100 hari masalah bangsa bisa tuntas," tanya Firman.

Dia mengatakan, DPD Golkar Kepri memiliki rekor yang baik dibandingkan dengan DPD tingkat satu di daerah lain. Untuk itu, Golkar di Kepri harus memenangi pemilu.

Dalam kesempatan itu juga, partai pemenang pemilu 2004 ini, melakukan deklarasi bersama dengan menyebutkan caleg Golkar harus menjadi nomor satu. Kemudian mereka bersemangat melaksanakan cita- cita pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Caleg diminta untuk berjuang secara konsisten memakmurkan, memberikan keadilan untuk masyarakat Kepri. (robby patria)

Selasa, 18 November 2008

Mencari Sesuap Nasi








Pagi hari, nelayan sudah keluar dari rumah untuk mencari nafkah. Dengan perahu kecil menebar jaring di perairan selat antara Kampung Bugis dan Pelantar Dua Tanjungpinang. (robby patria)

Senin, 17 November 2008

Perang Sarap Daerah Penghasil Migas



Anambas memang sudah berpisah dari Kabupaten Natuna. Tapi, yang jadi persoalan Anambas belum diakui sebagi daerah penghasil. Sehingga Anambas yang diimpikan memiliki kekayaan migas belum terwujud. Padahal perusahaan migas seperti Conocophilips yang beroperasi saat ini, berkantor di Palmatak, yang masuk dalam kawasan Anambas.

Salah satu sumber dari anggota yang tergabung dalam Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan (B2KA), untuk masalah migas ini biarkan bupati yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. "Diakan sekarang jadi bos. Jika tidak mampu, baru kita turuntangan."

Masalah perebutan migas ini bisa jadi 'perang dingin' antardua daerah yang belum menikmati kejayaan pembangunan. Sebelum, pemekaran disahkan, Bupati Natuna Daeng Rusnadi berusaha agar daerah yang dia pimpin tidak terpecah belah. Kini sudah sirna. Harapan itu hilang. Yang diharapkan dari Natuna, Blok D-ALpa tetap masuk dalam Natuna. Karena kekayaan yang terpendam dalam laut itulah yang
bisa mengobati kekecewaan lepasnya Anambas.

Bagai dua sisi pisau yang tak mungkin ketemu. Anambas ingin menjadi daerah penghasil. Dengan status itu, daerah ini bisa melaksanakan pembangunan lebih cepat. Bisa saja, Anambas dan Natuna menjadi daerah penghasil. Tetapi, jumlah DBH juga pasti tergerus. APBD Natuna yang sempat menembus Rp1 triliun harus lenyap. Karena dibagi dengan Anambas.

Jika melihat geografis Anambas yang memiliki banyak pulau, menyebabkan tak mudah untuk melaksanakan pembangunan. Jumlah penduduk lebih kurang 40 ribu, menyebar di ratusan pulau besar dan kecil. Di Tarempa, memang sudah dilengkapi dengan infrastruktur.

Tetapi belum memadai. Jumlah perbankan pun tak sampai 10 bank yang membuka cabang di sana. Jangan ditanya mal. Yang ada minimarket kecil-kecilan. Apalagi hotel. Yang ada hanya kamar-kamar kecil yang langsung menghadap ke laut yang luas.

Jalan raya tidak semulus di Batam. Dengan keterbatasan bangunan dan sarana, pembangunan Anambas membutuhkan dana yang tak sedikit. Sebelah utara wilayah Anambas berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Natuna. Sebelah selatan

berbatasan dengan Kepulauan Tambelan, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Anambas memiliki enam kecamatan, yaitu Kecamatan Siantan, Jemaja, Palmatak, Jemaja Timur, Siantan Selatan dan Siantan Timur.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah keseluruhan ± 590,14 kilometer per segi dengan jumlah penduduk lebih kurang 41.341 jiwa pada tahun 2007.

Belum banyaknya infrastruktur yang dibangun di sana, membuat pejabat bupati Anambas harus berkantor di Kantor Camat Tarempa menempati bekas kantor camat. Tugas berat sudah jelas di depan mata. Apalagi, jika daerah ini belum diakui jadi daerah penghasil. Dari mana lagi sumber pembiayaan untuk pembangunan.

Memang pemerintah Provinsi Kepri akan memberikan bantuan Rp5 miliar per tahun selama tiga tahun. Begitu juga dengan Natuna. Harapan ada di Dana Alokasi Umum. Tahun 2009, Anambas akan mendapatkan alokasi Rp45 miliar. Dengan dana tersebut, pemerintah sementara Anambas harus membagi anggaran untuk masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Memang tugas berat menanati. Jangan sampai dana awal itu untuk kemakmuran pejabat saja. Minim pembangunan. Memang beralasan, banyak pegawai di Kepri yang enggan pindah ke Anambas.

"Untuk apa ke Anambas. Mending saye di Tanjungpinang. Tenang hidup. Semue kebutuhan ade," demikianlah kata-kata yang keluar dari salah satu masyarakat Anambas.

Untuk mempercepat pembangunan, Anambas memang mengandalkan migas. Sedangkan menurut Wakil Bupati Kabupaten Natuna Amirullah Anambas bukan daerah penghasil minyak dan gas (migas), sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Anambas. Dengan demikian, katanya, dana bagi hasil (DBH) migas Natuna lebih besar dibandingkan daerah lainnya di Kepulauan Riau. Kecuali, ada revisi undang-undang yang menyatakan Anambas sebagai daerah penghasil migas.

Menurut dia, dari peta pembentukan Anambas, titik-titik tempat eksploitasi migas tidak masuk dalam daerah Anambas. Perusahaan migas yang ada saat ini berada di tengah laut masuk dalam wilayah Natuna. di Anambas hanya dijadikan basecamp saja.
Karena Anambas bukan daerah penghasil, maka jatah DBH migas Anambas sama dengan daerah lainnya di Kepri.Memang ada usulan pembagian DBH migas, 40 persen untuk Natuna dan 60 persen untuk Anambas. Tapi itukan tidak sesuai dengan undang-undang. "Kita harus mengacu kepada aturan yang ada," kata Amirullah.

Jika nanti ada aturan yang menyatakan Anambas daerah penghasil, jelasnya, maka daerah itu berhak mendapatkan dana migas lebih besar. Untuk sekarang ini belum bisa. Memang ada upaya untuk menjadikan Anambas sebagai daerah penghasil. "Tapi, kita lihat dulu lah," imbuhnya.

Wakil Ketua DPRD Natuna dari daerah pemilihan Anambas Wan Zuhendra tidak sependapat dengan Amirullah. Dua daerah Anambas dan Natuna, katanya, harus berbagi sama rata untuk hasil migas. Kekayaan alam di Laut China Selatan seperti migas harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat dua kabupaten.

"Tujuan pemekaran Anambas itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan dana migas ini untuk satu daerah saja. Anambas juga bagian dari Natuna," ujar Wan.

Dia mengharapkan sebaiknya pemerintah Anambas dan Natuna berunding mencari jalan keluar agar sama-sama menikmati DBH. "Dengan adanya pembahasan kedua belah pihak biar fear. Kedua pemimpin daerah harus mengutamakan masyarakatnya," kata Wan.

Menurut Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR-RI Harry Azhar Azis saat ini memang terjadi pembahasan apakah Anambas sebagai daerah penghasil atau tidak. Jika mengacu undang-undang pembentukan Anambas disebutkan bukan daerah penghasi migas, maka jatah DBH
Anambas sama dengan daerah lain di Kepri.

"Daerah penghasil migas akan mendapatan jatah yang lebih dibandingkan daerah bukan penghasil. Itu saja bedanya," kata politisi Golkar asal daerah pemilihan Kepri itu.

Untuk 2009, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Anambas sebesar Rp 33 miliar. Dana tersebut belum termasuk tanpa dana bagi hasil minyak dan gas. Dana Alokasi Khusus (DAK) tanpa dak kesehatan sebesar Rp4 miliar. Dana bagi hasil tanpa sumber daya alam minyak dan gas sebesar Rp 10,4 miliar. Jika ditotal, Anambas akan mendapatkan dana pusat mencapai Rp47,5 miliar.

DAU Anambas jauh berbeda dengan Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk. DAU Natuna tahun 2009 sudah diputuskan sebesar Rp90, 2 miliar. Dana alokasi khusus tanpa kesehatan sebesar Rp 32 miliar. Dana bagi hasil sumber daya alam tanpa migas sebesar Rp10,4 miliar. Sehingga total dana yang diperoleh Natuna 133,2 miliar. (robby patria)