Hampir dua bulan Jusuf Kalla (JK) melakoni hidup sebagai warga negara biasa, Jumat dan Sabtu (26/12/2009), JK ke Lagoi, Bintan bersama 43 orang rombongan orang dekatnya termasuk istri dan anaknya. Selama dua hari, Kalla menghabiskan waktu bermain golf di sana.
Pesawat pribadi Kalla, Atirah mendarat mulus di Bandara Tanjungpinang pukul 09.00 wib. Di belakang pesawat yang dinominasi warna putih itu masih ada tulisan JK-WIN. Mungkin itu logo kenangan Kalla yang pernah mencalonkan diri menjadi presiden bersama dengan Ketua Partai Hanura Wiranto. Tulisan warna hitam itu belum dihapus hingga kemarin. Dengan pesawat ini biasanya Kalla berkeliling Indonesia. Bahkan Kalla punya pesawat khusus untuk keliling dunia.
Mantan orang nomor dua di Indonesia ini dijemput Gubernur Kepri Ismeth Abdullah. Sejurus rombongan besar Kalla melanjutkan perjalanan ke Hotel Nirwana, Lagoi untuk menikmati lapangan golf yang termasuk paling baik di Indonesia itu. Kalla didampingi istri Mutfidah Kalla dan tiga orang anaknya. Tak ketinggalan orang dekatnya seperti Aksa Mahmud, kemudian mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Soemarsono, mantan Ketua DPP Golkar Syamsul Muarif, mantan Ketua DPP Iskandar Manji. Mantan Menteri Sosial dari PPP Bachtiar Chamsah. Terlihat juga pengusaha asal Sulawesi yang selalu mendampinginya Alwi Hamu. Bos media dari Sulawesi itu selalu mendampingi JK.
Sampai di Lagoi, rombongan langsung menikmati indahnya lapangan Golf Nirwana. Semua biaya menyewa lapangan golf untuk 33 pemain dari rombongan Kalla menggunakan uang JK sendiri. Pemerintah Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepri hanya memberikan layanan makan malam gratis di Kelong Lagoi. Selebihnya semua biaya ditanggung JK. Habis dari Lagoi, Ahad (27/12), rombongan yang sama juga akan ke Australia.
"Sebagai tuan rumah kita wajib melayani tamu," kata Raja Muhammad, Kepala Bagian Umum Pemkab Bintan yang selalu siap memenuhi kebutuhan rombongan.
"Pak JK menikmati setelah pensiun dari wakil presiden. Dia banyak duit, sehingga tak masalah dengan dana ketika keliling dunia."
"Kita tak perlu repot menyediakan fasilitas. Karena mereka semua yang menanggung," kata salah satu pejabat dari Bintan lainnya.
JK bisa jadi mendapat undangan dari Gubernur Kepri Ismeth Abdullah ke Lagoi ketika sudah pensiun. Maklum di kawasan wisata itu, Ibu Mutfidah JK pernah punya kesan tersendiri. Mutfidah sekali merayakan ulang tahun di Lagoi. Waktu kunjungan beberapa tahun lalu ke Bintan, JK tak lama menikmati indahnya Lagoi. Calon presiden dari Golkar itu justru baru kali ini selama dua hari menikmati Lagoi sebagai warga biasa. Bukan sebagai pejabat negara.
Bupati Bintan Ansar Ahmad yang dikenal dekat dengan Kalla mengakui, JK ke Lagoi khusus bermain golf. "Tidak ada urusan lain," kata Ansar yang masih menggunakan kaos biru dari lambang salah satu hotel di Lagoi, menandakan Ansar baru usai menemani mantan bosnya di Golkar itu bermain golf.
Ansar juga bersama dengan Wakil Gubernur Muhammad Sani, Kapolda Kepri Pudji, anggota DPD Aida Nasution mengantar Kalla sampai ke lapangan bandara. Kalla punya kesan tersendiri terhadap kawasan industri di Bintan. sehingga, kawasan industri Lobam dimasukkan ke dalam kawasan perdagangan bebas yang saat ini pelaksanaannya masih setengah hati.
Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas memang lahir dari tangan dingin Kalla waktu menjabat wakil presiden. Dia ingin Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) menjadi segitiga emas yang bisa menangkap peluang dari perluasan usaha dan pesatnya perkembangan bisnis di Singapura.
Banyak daerah di China, Malaysia bisa berkembang pesat setelah ditetapkan yang sudah ditetapkan kawsan FTZ. Kalla ingin melanjutkan konsep mantan Presiden Habibie membangun Batam di era bonded zone plus diterapkan dua pulau Bintan dan Karimun.
Harapannya jika FTZ sudah berjalan mulus, investasi asing berbondong bondong masuk ke BBK. Tenaga kerja banyak terserap. Multiplier effect-nya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun upaya Kalla belum berjalan mulus. Krisis ekonomi yang menghantam dunia membuat investasi di BBK tidak mengembirakan setelah BBK ditetapkan sebagai kawasan FTZ.
Singapura yang diharapkan jadi bapak yang baik waktu itu sedang sakit keras. Limpahan proyek dari Singapura minim. Kepri kena dampak negatif. Ditambah dengan aturan di lapangan FTZ membingungkan pengusaha seperti masterlist dan persoalan lainnya membuat dunia usaha di BBK mengeluh. Akhirnya pemerintah melakukan revisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai teknis di lapangan supaya FTZ di BBK sesuai dengan harapan untuk menggerakkan roda perekonomian di Kepri dan nasional tentunya.
Kalla mengatakan, dia tetap optimistis pelaksanaan FTZ di BBK. "Kan sekarang tidak ada lagi hambatan. Apa yang jadi hambatan saat ini? Masalah itu akan diselesaikan Dewan Kawasan dan Otorita Batam," kata Kalla menjelaskan, ketika hendak meninggalkan bandara Tanjungpinang yang saat ini sedang dilakukan perluasan itu.
Kalla terkesan hati-hati berbicara kepada media sejak dia tak lagi jadi orang nomor dua di Indonesia. Tentu beda saat dia masih menjadi Wapres saat ditanya mengenai FTZ, Kalla pasti semangat menjawab pertanyaan. Ketika Tanjungpinang Pos tanya apakah masih memantau pelaksanaan FTZ di BBK? Kalla bilang tidak. "Tidak lagi sekarang. Kan sudah ada yang mengurus," katanya sambil berjalan menuju pesawat pribadi.
Dari pengamatan Tanjungpinang Pos, sejumlah pasukan pengaman presiden tidak banyak mendampinginya. Kalla mudah untuk diwawancara karena tidak ada pengawalan yang ketat. Muhammad Sani juga mengatakan kunjungan JK kali ini hanya untuk bermain golf. Kemudian, sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), JK menyempatkan mengunjungi PMI Kepri di Tugu Pahlawan.
Di sana JK meninjau dan melihat secara langsung kantor PMI Kepri yang sederhana itu. Kalla berpesan PMI jangan jadi “drakula” makan darah manusia. "Saya juga pengen seperti Pak Kalla jika sudah pensiun," kat Sani yang masih menggunakan pakain kaos golf.
“Tak ada pembahasan serius dengan JK. Kami juga tak melakukan pembahasan mengenai pilkada Kepri," ujar Sani yang mengantarkan JK hingga pesawat meninggalkan bandara, baru Sani beranjak meninggalkan bandara.***
Minggu, 03 Januari 2010
Ketika APBD Kepri Tersedot Pusat Pemerintahan di Dompak
Ismeth Bangun Masjid yang Bisa Menampung 4.000 Jamaah
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Dompak, Tanjungpinang diperkirakan selesai Juni 2010, bertepatan habisnya masa jabatan Gubernur Ismeth Abdullah. Tetapi banyak pihak meragukan mega proyek yang menelan Rp1,9 triliun itu selesai tepat waktu. Di antara bangunan megah yang sedang dikerjakan, ada masjid yang menjadi maskot kebesaran Islam di Tanjungpinang nantinya.
Dari jauh, bangunan besar itu berdiri kokoh. di sanalah pusat pemerintahan Kepri nantinya berada. Untuk sampai ke Dompak bisa menggunakan pompong nelayan. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Saat Tanjungpinang Pos ke sana, Kamis (31/12), bersama dengan anggota DPRD Kepri dari daerah pemilihan Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Surya Makmur Nasution, dan Muhammad Sadar, waktu tempuh cuma 5 menit dengan menggunakan speed milik Dinas Perhubungan kota Tanjungpinang.
Baru 2010, masyarakat Tanjunginang bisa ke Dompak dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat. Itupun jika jembatan selesai dikerjakan. Saat ini pemerintah sedang membangun jembatan utama yang menghubungkan Jalan Wiratno, depan Ramayana dengan Dompak. Panjang jembatan sekitar 900 meter. Diperkirakan Juni 2010, jembatan tersebut bisa selesai dan dibuka untuk umum.
Selain jembatan utama, Pemprov juga membangun jembatan kedua, yang menghubungkan Dompak Darat dengan Dompak Laut. Jembatan ini bisa dilalui dari Stisipol Tanjungpinang. Dari jembatan utama, dari kejauhan sudah terlihat kubah masjid besar Dompak. Pembangunan masjid yang menelan dana Rp105 miliar itu dikerjakan PT Waskita Karya. Perusahaan yang sudah berpengalaman di dunia kontruksi Indonesia.
Jalan menuju masjid juga dibuat lebar hingga 60 meter, dengan dua jalur. Jalan-jalan utama di sana semuanya dibuat lebar. Sayangnya belum diapal. Di pinggir jalan sejumlah pekerja sedang mengerjakan taman-taman kota yang nantinya menambah daya tarik Dompak sebagai kota baru yang disulap jadi pusat pemerintahan. Dulu daerah ini hanya tempat pengusaha menambang bauksit. Entah siapa yang mempunyai ide, sehingga DPRD Kepri menyetujui Dompak laut menjadi pusat pemerintahan Kepri. Sebelumnya Pemprov merencanakan Dompak darat untuk dikembangkan.
Masih banyak bekas bauksit di sana. Hutan bakau yang seharusnya hijau di sekitar Dompak kini sudah mengering. Hanya ranting bakau tersisa. Jangan bayangkan daerah ini hijau. Yang ada tanah menguning. Ya, bekas galian bauksit yang dominan. "Limbah bauksit yang menyebabkan bakau itu mati," kata Ketua Komisi III DPRD Kepri Lis Darmansyah, kemarin.
Masjid yang dibangun provinsi itu berada di atas lahan seluas 7 hektare. Luas bangunan mencapai 1.600 meter per segi. Masjid itu juga dilengkapi dengan menara setinggi 70 meter. Nantinya masjid ini tak hanya digunakan untuk salat semata. Warga yang berkunjung ke masjid bisa menikmati indahnya pemandangan Pulau Bintan. Karena letak bangunan berada di bukit tertinggi di Dompak. Sebelah kiri, kita akan melihat laut lepas dan pulau-pulau kecil yang mengelilingi Bintan. Sebelah kanan masjid, terlihat pemandangan kota Tanjungpinang yang mulai sesak dengan bangunan perumahan.
Maklum, usia Tanjungpinang sudah 200 tahun lebih. Tak heran lagi, kota ini seperti sesak akan bangunan. Rusaknya tata kota, menyebabkan kurang indah untuk dilihat. Pembangunan mendatang memang harus mencari
lahan baru seperti di Dompak.
Masjid yang belum bernama itu akan dilengkapi lift. Di menara, disediakan satu lift. Sedangkan di masjid juga disediakan lift. Hal itu dilakukan untuk memudahkan orang yang cacat menunaikan salat.
Menurut Afrizal, petinggi PT Waskita yang mengerjakan proyek tersebut, masjid nantinya bisa menjadi maskot Kepri. "Bisa menjadi tempat wisata nantinya," kata Afrizal menjelaskan.
Dibandingkan dengan Masjid Raya Batam, masjid di Dompak terlihat lebih besar. Di bawah masjid tersedia bangunan serbaguna yang bisa menampung ribuan orang. Ruangan itu persis di bawah masjid. Ruangan pertemuan itu bisa dikelola untuk pertemuan, pernikahan, dan pusat kajian Islam. Dari penjelasan Afrizal, masjid ini bisa menampung 4.000-an jamaah saat salat.
"Jika satu meter luas digunakan tiga orang, maka luas masjid 1.600 meter bisa menampung 4.000-an jamaah. Di lantai dua juga bisa disediakan untuk salat jika dilantai satu sudah sesak. Dalam masjid memang tidak seperti Masjid Raya Batam yang bebas dari tiang. Bagian tengah masjid Dompak terdiri diperkuat empat tiang utama.
"Desain utamanya masih ada kemiripan dengan masjid Batam," kata Surya Makmur, Sekretaris Komisi I DPRD Kepri menambahkan. "Enaknya di sini pemandangannya bagus."
Pihak kontraktor berjanji, masjid selesai dikerjakan Juni mendatang. Sekarang proses pengerjaannya sudah 60 persen. Bangunan utama masjid sudah berdiri tegak. Rumah Allah itu dikerjakan 120 orang. Mereka berusaha
memasang kubah masjid.
Kontraktor memang dikejar waktu. Masalah utama yang mereka hadapi, banyak pekerja masuk rumah sakit karena serangan wabah malaria. "Tapi kita selalu mencari pekerja baru untuk mengejar waktu yang sudah ditetapkan. Insya Allah Juni, masjid sudah bisa digunakan untuk salat," kata Afrizal. Sayangnya, letak masjid tersebut berjarak ratusan meter dari kantor gubernur dan perkantoran provinsi lainnya. Dari kantor DPRD Kepri lebih dari 1 kilometer.
DPRD pun Pesimisitis Siap Diakhir Jabatan Ismeth
Pembangunan pusat pemerintah di Dompak merupakan proyek prestisius yang dipaksakan. Dimulai tahun 2007 dan berakhir Juni 2010, proyek multiyeas ini menyedot Rp1,9 triliun uang rakyat. Ketika DPRD Kepri meninjau langsung proyek yang sedang dikerjakan itu, rasa pesimistis pun muncul proyek di sana siap tepat waktu.
Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) yang dikerjakan PT Superita saat ini baru membangun pondasi bangunan. Belum berdiri tiang bangunan. Kontraktor baru mengerjakan sekitar 21 persen dari total kontruksi yang ada. Padahal proyek tersebut harus siap dikerjakan Juni mendatang. "Jika tidak siap, maka
kontraktornya bisa diganti," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah, Kamis (31/12), kepada Tanjungpinang Pos, di lokasi bangunan yang menjadi kebanggan adat nantinya itu.
Pihak kontraktor beralasan, lambannya pengerjaan proyek LAM karena sudah lima kali pindah lokasi. Menurut salah satu pekerja, dengan kondisi tersebut menghambat pembangunan. Lagi pula pemerintah baru melaksanakan lelang proyek 2008. Proyek bisa dikerjakan 2009.
Lis mengatakan, jika proyek tersebut tidak siap, maka akan dicari jalan keluarnya. Bisa saja kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut diganti dengan kontraktor baru. Ataupun tetap memberikan kesempatan kepada kontraktor, tetapi mereka didenda sesuai dengan perjanjian awal.
"Kita tetap yakin, proyek ini tidak akan siap sesuai jadwal. Kecuali mereka menggunakan jin," kata Lis politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Lagi pula, dilihat dari jumlah pekerja yang mengerjakan bangunan itu tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang mengerjakan proyek lainnya di Dompak. Hanya belasan orang yang terlihat bekerja di sana saat Tanjungpinang Pos meninjau lokasi pembangunan. Sedangkan bahan bangunan seperti pasir, batu granit, terlihat masih menumpuk di samping pondasi.
Dalam daftar proyek pembangunan pusat pemerintahan, pembangunan gedung LAM ini ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepri. Proyek itu tak masuk dalam pos anggaran Dinas Pekerjaan Umum yang biasanya melaksanakan pembangunan proyek fisik.
Bangunan LAM, merupakan salah satu proyek yang tidak akan selesai tepat waktu. Tak jelas alasan yang dikemukakan kontraktor penyebab lambannya proyek tersebut dikerjakan.
"Seharusnya pemerintah tegas dalam melakukan pengawasan semua proyek. Jangan sampai lengah mengawas. Akibatnya kan bisa fatal. Proyek tak siap. Padahal sudah kita dianggarkan," kata Lis. Gedung LAM termasuk bangunan yang paling dekat dengan kantor Gubernur Kepri.
Dari 10 proyek di Dompak, yang dianggarkan dengan tahun jamak, kantor gubernur termasuk proyek yang paling cepat pengerjaannya. Nilai proyek yang dikerjakan PT Jaya Kontruksi itu sebesar Rp258 miliar. Sekarang rialisasinya 60 persen. Kontraktor juga yakin, Juni bangunan sudah siap dikerjakan. Dari pantauan Tanjungpinang Pos, pekerja sedang melakukan pemasangan kramik warna kecoklatan di lantai dua bangunan yang sudah diatap itu.
Emil Mirza, bagian keselamatan bangunanan mengatakan, pada Mei pengerjaan bangunan sudah tuntas. Kantor Gubernur empat lantai dilengkapi dengan tiga lift. Dua lift untuk umum. Sedangkan satu lift khusus untuk gubernur. Lift tersebut hanya bisa digunakan dari lantai satu ke lantai empat. Hal ini memang diciptakan supaya gubernur terpilih di pilkada Kepri Juni mendatang lebih cepat bergerak.
Lantai empat khusus untuk ruangan gubernur dan wakil. Sedangkan lantai tiga bangunan tersebut untuk sekretariat daerah. Lantai berikutnya untuk asisten dan kepala biro. Sedangkan untuk kepala dinas dan badan sudah disiapkan bangunan tersendiri. Letaknya di samping kantor gubernur. "Semua kepala dinas dan badan berkantor di sana," kata Emil.
Di belakang kantor gubernur dibangun aula yang nantinya dijadikan kawasan pertemuan. Setidaknya ada empat bangunan utama yang mendampingi kantor gubernur.
Menurut Emil, bangunan itu bisa digunakan 2010. Tetapi menurut Surya Makmur, bangunan itu secara kasar memang siap Juni. Tetapi apakah mau pegawai Pemprov pindah dengan kondisi belum tersedianya listrik. Jembatan saja belum ada.
"Saya kira, 2011 baru Pemprov pindah ke Dompak," kata Surya. Kantor Gubernur Kepri, kata Emil, memiliki ciri khusus bernuansa Melayu."Inilah yang membedakan bangunan yang pernah mereka kerjakan di daerah lainnya di Indonesia.
Coremap Bintan yang Gagal
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
jadi Angan
Bukan hanya di Desa Kawal, Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang yang mengalami kegagalan. Di Kecamatan Tambelan, berada 210 mil dari Pulau Bintan yang dijadikan kawasan Coremap juga nyaris gagal !
Razali Muhammad, Ketua Lembaga Pengelola Terumbu Karang (LPTK) Desa Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan terus melakukan kontrol terhadap kinerja bengkel dan budidaya ikan kerapu yang diberikan modal oleh Coremap tahun lalu. 2008, Desa Hilir mendapatkan tiga program bantuan Coremap yakni program budidaya ikan kerapu, pemeliharaan penyu, dan usaha perbengkelan.
Setiap program dikelola oleh satu kelompok dengan jumlah 10 orang. Minimal 30 orang sudah terlibat aktif dalam program itu. Besar dana yang dianggarkan mencapai Rp90 juta untuk per program. Sebagai ketua LPTK, dia optimis program itu berhasil. Hanya saja ada masalah pokok yang mengganjalnya, hasil budidaya ikan terbentur pemasaran.
Kelompok masyarakat Desa Hilir mendapatkan bantuan seribu lebih bibit ikan kerapu untuk dibudidayakan. Sampai November 2009 bibit kerapu itu berkurang menjadi 800 ekor dengan umur sekitar 8 bulan. Penyebab matinya bibit bermacam-macam. Berat ikan kerapu ini pun pelbagai ukuran. Ada 8- 9 ons. “Kita belum mau menjual karena harga masih murah. Nanti kalau beratnya 1 kilogram dan harga ikan tinggi baru kita jual. Sehingga modal tersebut bisa digulirkan ke kelompok lain,” katanya. Di desa lain, malah sudah menjual, walaupun rugi.
Kalau dijual saat ini, dipastikan rugi. Pasalnya biaya operasional sehari hari sangat besar. Tidak seimbang dengan modal yang diberikan pemerintah.
Razali mengakui, program Coremap jika dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan perekonomian warga pesisir. Sayangnya, gairah masyarakat untuk mengikuti program ini tak banyak. Bahkan, ada beberapa kampung anggotanya kelompok tinggal 10 orang. Yang tersisa koordinatornya saja. Kejadian ini terjadi di Desa Batulepuk, Tambelan.
“Diperlukan program tepat sasaran agar warga betah bergabung. Kalau program Coremap ini ditekuni, bukan tidak mungkin, nelayan Tambelan sejahtera. Tapi kalau sekarang ini saya melihat belum optimal karena ikan banyak yang mati.”
Di Tambelan, baru program pemberdayaan masyarakat yang berjalan. Sedangkan program pemeliharaan terumbu karang belum optimal. Menurut dia, setiap kampung sudah ditetapkan kawasan terumbu karang yang dilindungi. Sehingga Nelayan Tambelan yang jumlahnya 65 persen dari jumlah penduduk Tambelan tak diperkenankan mencari ikan di kawasan konservasi.
Khusus Desa Hilir ditetapkan kawasan konservasi di Pulau Wie. Harapannya, dalam masa konservasi, ikan berkembang biak. Ekosistem laut bertambah.
Efeknya ribuan nelayan tak perlu jauh meninggalkan darat untuk mecari ikan karena populasi ikan bertambah.
Yang jadi persoalan, katanya, siapa yang menjaga kawasan konservasi. Inilah jadi kendala suksesnya program. Sebenarnya, masyarakat Tambelan sudah sadar tak menggunakan bahan peledak dan obat bius untuk mengkap ikan setelah program Coremap masuk ke Tambelan. ”Sayang konservasi belum dijaga. Kesannya tak efektif. Masih ada nelayan yang nekad mencari ikan di kawasan yang dilindungi itu,” katanya.
Razali mengharapkan program Coremap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tambelan. Tapi, hingga kini belum menunjukan efek positif. “Kita berusaha agar program ini tak ditutup tahun 2010. Tetapi jika dalam penilaian tim di Tambelan dianggap gagal, maka bisa saja Coremap di Tambelan dihentikan. Tapi kita bekerja keras supaya amanah ini berhasil dan kelompok yang lain mendapatkan dana bergulir,” katanya.
Pesan Razali, agar program ini berhasil, pemerintah mencarikan tempat pemasaran produk yang dihasilkan dari Tambelan seperti kerupuk, rumput laut, dan ikan kerapu. Alasannya, untuk apa masyarakat melakukan usaha budidaya rumput laut, tapi tak ada yang menampung hasilnya. Akhirnya mereka meninggalkan budidaya rumput laut dan kembali menjadi nelayan tradisional yang menangkap ikan berdasarkan naluri.
Di Tanjungpinang, harga rumput laut per kilo mencapai Rp 20 ribu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Lamidi mengatakan usaha rumput laut berpotensi dikembangkan. Salah satu lokasi yang tepat di Tambelan. DKP Kepri memberikan bantuan Rp3 juta per nelayan untuk mengembangkan usaha itu, awal November lalu.
Razali, sudah lama mengusulkan pemerintah mencarikan tempat pemasaran. Tapi belum ada respon. Selama ini, ikan tangkapan nelayan dijual ke tauke yang menampung di Tambelan. Lalu ikan itu dibawa ke Tanjungpinang dan diekspor ke Singapura. Masyarakat banyak terjebak oleh tauke. Apalagi tauke membeli ikan jauh dari harga harapan nelayan.
“Andai di Tambelan ada pabrik pengolahan ikan, maka nelayan pasti sejahtera, Apalagi, di sini dibangun tempat pelelangan ikan.”
Dia menyebutkan, banyak nelayan di Tambelan yang terbelit hutang dengan tengkulak itu. Sehingga berapapun harga yang ditetapkan, nelayan tidak memiliki nilai tawar. Ikan yang mereka cari dengan susah payah terpaksa dijual dengan murah. “Ikan dibeli murah karena tauke monopoli. Masalah Ini yang harusnya dipecahkan pemerintah, baru nelayan sejahtera,” katanya.
Sejak Coremap II diluncurkan di Kecamatan Tambelan setahun lalu, program tersebut sebenarnya mendapatkan tanggapan positif dari warga Tambelan yang berjumlah 5.000 jiwa. Wan Topan, tokoh pemuda Desa Batulepuk mengakui Coremap memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Tambelan yang kebanyakan nelayan.
Cuma belum ada indikator yang jelas, ukuran keberhasilan program yang sedang mendapatkan perhatian dunia itu. Menurut Wan Topan, program Coremap yang memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat Tambelan yakni program budi daya. Sedangkan program konservasi terumbu karang tak maksimal dilaksanakan. Padahal, keberhasilan
Coremap pada program konservasi terumbu karang.
"Ada aggapan bantuan yang diberikan pemerintah masih dianggap pemberian sehingga tak perlu dikembalikan. Bantuan tersebut belum dianggap sebagai sarana untuk perbaikan perekonomian. Hal ini yang menyebabkan program tersebut jalan di tempat," kata Wan Topan yang sering mengikuti pelatihan Coremap utusan Tambelan di Tanjungpinang.
Bupati Bintan Ansar Ahmad mengingatkan agar program ini berhasil, maka kelompok kerja masyarakat yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah bekerja maksimal.
Sedangkan menurut Ketua Kelompok Pengawasan Masyarakat, Desa Hilir, Syamsudin, Coremap sempat tersendat beberapa tahun. Banyak aset Coremap di Tambelan kurang bermanfaat. Kebangkitan Coremap di Tambelan, ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan bantuan dari Pemda Bintan untuk memulai usaha setahun yang lalu. Di Desa Hilir misalnya, saat ini program tersebut belum bisa sukses. Karena masih dalam proses.
“Pola pikir nelayan sekarang sedikit berubah tak lagi menangkap ikan dengan bahan peledak.
Pada akhirnya program Coremap yang diharapkan ini berakhir dengan tercipta masyarakat pesisir mencapai keseimbangan antara lingkungan hidup dan kesejahteraan mereka tampaknya belum terwujud. Perkerjaan rumah Coremap masih panjang agar masyarakat Tambelan pesisir tak lagi terasing dari pembangunan terumbu karang, dan ekosistem terkait dapat dilestarikan. ***
jadi Angan
Bukan hanya di Desa Kawal, Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program), atau Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang yang mengalami kegagalan. Di Kecamatan Tambelan, berada 210 mil dari Pulau Bintan yang dijadikan kawasan Coremap juga nyaris gagal !
Razali Muhammad, Ketua Lembaga Pengelola Terumbu Karang (LPTK) Desa Hilir, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan terus melakukan kontrol terhadap kinerja bengkel dan budidaya ikan kerapu yang diberikan modal oleh Coremap tahun lalu. 2008, Desa Hilir mendapatkan tiga program bantuan Coremap yakni program budidaya ikan kerapu, pemeliharaan penyu, dan usaha perbengkelan.
Setiap program dikelola oleh satu kelompok dengan jumlah 10 orang. Minimal 30 orang sudah terlibat aktif dalam program itu. Besar dana yang dianggarkan mencapai Rp90 juta untuk per program. Sebagai ketua LPTK, dia optimis program itu berhasil. Hanya saja ada masalah pokok yang mengganjalnya, hasil budidaya ikan terbentur pemasaran.
Kelompok masyarakat Desa Hilir mendapatkan bantuan seribu lebih bibit ikan kerapu untuk dibudidayakan. Sampai November 2009 bibit kerapu itu berkurang menjadi 800 ekor dengan umur sekitar 8 bulan. Penyebab matinya bibit bermacam-macam. Berat ikan kerapu ini pun pelbagai ukuran. Ada 8- 9 ons. “Kita belum mau menjual karena harga masih murah. Nanti kalau beratnya 1 kilogram dan harga ikan tinggi baru kita jual. Sehingga modal tersebut bisa digulirkan ke kelompok lain,” katanya. Di desa lain, malah sudah menjual, walaupun rugi.
Kalau dijual saat ini, dipastikan rugi. Pasalnya biaya operasional sehari hari sangat besar. Tidak seimbang dengan modal yang diberikan pemerintah.
Razali mengakui, program Coremap jika dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan perekonomian warga pesisir. Sayangnya, gairah masyarakat untuk mengikuti program ini tak banyak. Bahkan, ada beberapa kampung anggotanya kelompok tinggal 10 orang. Yang tersisa koordinatornya saja. Kejadian ini terjadi di Desa Batulepuk, Tambelan.
“Diperlukan program tepat sasaran agar warga betah bergabung. Kalau program Coremap ini ditekuni, bukan tidak mungkin, nelayan Tambelan sejahtera. Tapi kalau sekarang ini saya melihat belum optimal karena ikan banyak yang mati.”
Di Tambelan, baru program pemberdayaan masyarakat yang berjalan. Sedangkan program pemeliharaan terumbu karang belum optimal. Menurut dia, setiap kampung sudah ditetapkan kawasan terumbu karang yang dilindungi. Sehingga Nelayan Tambelan yang jumlahnya 65 persen dari jumlah penduduk Tambelan tak diperkenankan mencari ikan di kawasan konservasi.
Khusus Desa Hilir ditetapkan kawasan konservasi di Pulau Wie. Harapannya, dalam masa konservasi, ikan berkembang biak. Ekosistem laut bertambah.
Efeknya ribuan nelayan tak perlu jauh meninggalkan darat untuk mecari ikan karena populasi ikan bertambah.
Yang jadi persoalan, katanya, siapa yang menjaga kawasan konservasi. Inilah jadi kendala suksesnya program. Sebenarnya, masyarakat Tambelan sudah sadar tak menggunakan bahan peledak dan obat bius untuk mengkap ikan setelah program Coremap masuk ke Tambelan. ”Sayang konservasi belum dijaga. Kesannya tak efektif. Masih ada nelayan yang nekad mencari ikan di kawasan yang dilindungi itu,” katanya.
Razali mengharapkan program Coremap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tambelan. Tapi, hingga kini belum menunjukan efek positif. “Kita berusaha agar program ini tak ditutup tahun 2010. Tetapi jika dalam penilaian tim di Tambelan dianggap gagal, maka bisa saja Coremap di Tambelan dihentikan. Tapi kita bekerja keras supaya amanah ini berhasil dan kelompok yang lain mendapatkan dana bergulir,” katanya.
Pesan Razali, agar program ini berhasil, pemerintah mencarikan tempat pemasaran produk yang dihasilkan dari Tambelan seperti kerupuk, rumput laut, dan ikan kerapu. Alasannya, untuk apa masyarakat melakukan usaha budidaya rumput laut, tapi tak ada yang menampung hasilnya. Akhirnya mereka meninggalkan budidaya rumput laut dan kembali menjadi nelayan tradisional yang menangkap ikan berdasarkan naluri.
Di Tanjungpinang, harga rumput laut per kilo mencapai Rp 20 ribu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Lamidi mengatakan usaha rumput laut berpotensi dikembangkan. Salah satu lokasi yang tepat di Tambelan. DKP Kepri memberikan bantuan Rp3 juta per nelayan untuk mengembangkan usaha itu, awal November lalu.
Razali, sudah lama mengusulkan pemerintah mencarikan tempat pemasaran. Tapi belum ada respon. Selama ini, ikan tangkapan nelayan dijual ke tauke yang menampung di Tambelan. Lalu ikan itu dibawa ke Tanjungpinang dan diekspor ke Singapura. Masyarakat banyak terjebak oleh tauke. Apalagi tauke membeli ikan jauh dari harga harapan nelayan.
“Andai di Tambelan ada pabrik pengolahan ikan, maka nelayan pasti sejahtera, Apalagi, di sini dibangun tempat pelelangan ikan.”
Dia menyebutkan, banyak nelayan di Tambelan yang terbelit hutang dengan tengkulak itu. Sehingga berapapun harga yang ditetapkan, nelayan tidak memiliki nilai tawar. Ikan yang mereka cari dengan susah payah terpaksa dijual dengan murah. “Ikan dibeli murah karena tauke monopoli. Masalah Ini yang harusnya dipecahkan pemerintah, baru nelayan sejahtera,” katanya.
Sejak Coremap II diluncurkan di Kecamatan Tambelan setahun lalu, program tersebut sebenarnya mendapatkan tanggapan positif dari warga Tambelan yang berjumlah 5.000 jiwa. Wan Topan, tokoh pemuda Desa Batulepuk mengakui Coremap memberikan manfaat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Tambelan yang kebanyakan nelayan.
Cuma belum ada indikator yang jelas, ukuran keberhasilan program yang sedang mendapatkan perhatian dunia itu. Menurut Wan Topan, program Coremap yang memberikan nilai tambah perekonomian masyarakat Tambelan yakni program budi daya. Sedangkan program konservasi terumbu karang tak maksimal dilaksanakan. Padahal, keberhasilan
Coremap pada program konservasi terumbu karang.
"Ada aggapan bantuan yang diberikan pemerintah masih dianggap pemberian sehingga tak perlu dikembalikan. Bantuan tersebut belum dianggap sebagai sarana untuk perbaikan perekonomian. Hal ini yang menyebabkan program tersebut jalan di tempat," kata Wan Topan yang sering mengikuti pelatihan Coremap utusan Tambelan di Tanjungpinang.
Bupati Bintan Ansar Ahmad mengingatkan agar program ini berhasil, maka kelompok kerja masyarakat yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah bekerja maksimal.
Sedangkan menurut Ketua Kelompok Pengawasan Masyarakat, Desa Hilir, Syamsudin, Coremap sempat tersendat beberapa tahun. Banyak aset Coremap di Tambelan kurang bermanfaat. Kebangkitan Coremap di Tambelan, ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan bantuan dari Pemda Bintan untuk memulai usaha setahun yang lalu. Di Desa Hilir misalnya, saat ini program tersebut belum bisa sukses. Karena masih dalam proses.
“Pola pikir nelayan sekarang sedikit berubah tak lagi menangkap ikan dengan bahan peledak.
Pada akhirnya program Coremap yang diharapkan ini berakhir dengan tercipta masyarakat pesisir mencapai keseimbangan antara lingkungan hidup dan kesejahteraan mereka tampaknya belum terwujud. Perkerjaan rumah Coremap masih panjang agar masyarakat Tambelan pesisir tak lagi terasing dari pembangunan terumbu karang, dan ekosistem terkait dapat dilestarikan. ***
Ketika Penerimaan CPNS Jadi Idola Masyarakat
Ingin Merubah Nasib, Menapaki Masa Tua dengan Tenang
Terik panas matahari tak menyurutkan langkah Yenny, 25, memandang papan pengumuman formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di halaman kantor Pos Tanjungpinang, Km3. Butiran keringatnya terlihat menetes ke lantai. Sesekali dia mengusap wajahnya dengan menggunakan tisu warna putih. Jika lulus seleksi administrasi tahun ini, sudah dua kali dia mengikuti tes menjadi CPNS setelah diwisuda program sarjana Sebtember 2007.
"Saya ingin merubah nasib, mudah mudahan lulus jadi PNS," kata-kata itu meluncur manis dari bibir Yenny yang sedikit basah dengan olesan lipstik tipis ketika berjumpa dengan Tanjungpinang Pos di kantor Pos Tanjungpinang, kemarin.
Ya, mungkin itulah motivasi ribuan masyarakat di Kepri yang akan mengikuti tes CPNS kabupaten/kota dan provinsi tahun ini. Mereka berdatangan dari pelosok desa. Mulai daerah terpencil seperti dari Kecamatan Tambelan yang jaraknya 210 mil dari Pulau Bintan sampai dari Tanah Jawa pun akan mengikuti tes yang akan digelar akhir November. Padahal kursi yang diperebutkan jumlahnya atusan, sedangkan jumlah peserta tes mencapai ribuan orang. Tak salah jika ada yang berani memberikan uang sampai ratusan juta jika ada jaminan diterima jadi CPNS.
"Kita harapkan prosesnya transparan," kata lulusan jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta itu, sambil mencatat syarat yang dibutuhkan hingga contoh amplop lamaran.
Sampai dengan Sabtu (7/11), jumlah pelamar untuk di Pemprov Kepri mencapai 576 pelamar. Diperkirakan, untuk Pemprov Kepri akan diikuti ribuan pelamar. Daerah se Kepri, membutuhkan 3.000 CPNS. Tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis merupakan jurusan formasi yang paling banyak dibutuhkan di tingkat kota. Sedangkan di level provinsi, jumlah tenaga teknis yang paling banyak dibutuhkan. Maklum provinsi ini masih membutuhkan banyak pegawai untuk mengurus masalah teknis.
"Kita membutuhkan banyak tenaga teknis karena pegawai yang ada saat ini masih kurang," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Muhammad Nur.
Kemarin, Yenny baru mengantarkan berkas lamarannya. Sebenarnya, Rabu (11/11), berkasnya lamarannya sudah siap untuk dimasukkan ke kantor Pos. Ketika tiba di kantor Pos, dia melihat papan pengumuman di sana. Timbul tanda tanya, ketika melihat pengumuman di kantor Pos. Jabatan yang dia lamar tidak cocok dengan pengumuman. Pengumuman di koran tidak sama dengan formasi yang sedang di baca di kantor Pos. Misalnya, di koran diumumkan, jurusan manajemen diterima 22 orang untuk bidang arsiparis. Padahal di papan pengumuman di kantor Pos , tidak ada jurusan manajemen untuk arsiparis. Yang ada, jurusan manajemen diterima hanya untuk jurusan perecanaan dan evaluasi, serta analisis tata praja.
"Pengumuman di koran itu sepertinya salah. Karena kode arsiparis digabungkan dengan analisis tata praja. Mungkin banyak pelamar yang salah kalau tak membaca pengumuman di kantor Pos. Saya terpaksa menulis ulang lamaran. Kamis baru diantar lagi ke kantor Pos," ujar wanita kulit putih yang masih lajang itu.
Bukan hanya Yenni yang tak beranjak memandang papan pengumuman. Yoyok juga serius melihat papan pengumuman takut berkasnya salah. Kalau tak sesuai dengan kode jurusan dan formasi, bisa-bisa harapan untuk menjadi CPNS tertutup. Lulus administrasi baru mereka bisa mengikuti tes tertulis.
Yenny menambahkan, harapannya berkasnya bisa lolos administrasi. Sehingga masalah sekecil apapun diteliti supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Dari bentuk legalisir dari kampus hingga letak alamat lamaran pun diperhatikan sesuai dengan contoh yang sudah dikeluarkan Pemprov Kepri. Contoh surat lamaran itu dipajang di papan pengumuman kantor Pos.
Mungkin Yenni tak ingin seperti Pramono, salah satu karyawan perbankan di Batam gagal mengikuti tes tahun lalu akibat
berkas legalisir dari kampusnya dianggap tidak sah oleh panitia.
"Saya terpaksa ke Bandung untuk legalisir kembali agar tahun ini bisa lolos administrasi."
Alasan Pramono ikut tes karena ingin aman tak khawatir akan PHK atau kontrak tak diperpanjang. "Apalagi di bank sekarang banyak menggunakan sistem outsourcing. Status kita jadi tak jelas. Padahal umur terus bertambah," ujar Pramono mengikuti tes CPNS.
Yenni sendirinya sudah siaga belajar soal dari buku yang banyak dijual di toko buku. Dari pengalaman, bahan soal biasanya ada yang membahas tentang Kepri dan masalah umum tentang pemerintahan. "
Saya akan fokus belajar psikotes," imbuhnya.
Senada dengan Yenni. Yani, Ibu satu anak itu mengikuti tes untuk membantu keuangan keluarga. Karena pendapatan suaminya yang berkerja di perusahaan tidak mencukupi untuk kebutuhan
keluarga yang kian besar.
Sedangkan menurut Yahya Zailani, warga Km9 Tanjungpinang, tiga orang anaknya akan mengikuti tes tahun ini. Anaknya sudah memasukkan lamaran. Ada yang memasuki dua lamaran di Pemkab Bintan dan di provinsi. Jika lolos keduanya, tentu akan dilihat peluang yang paling besar untuk lolos.
Alasan Yahya menyuruh anaknya mengikuti tes agar anaknya hidup sejahtera bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga anak Yahya Zailani memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda. Dua orang sarjana ekonomi lulusan universitas terkemuka di Yogyakarta. Sedangkan satu lagi lulusan Akademi Perawat di Tanjungpinang.
Yahya mengatakan, satu anaknya bekerja di perusahaan, sedangkan dua lagi menjadi pegawai honorer. Menurutnya, jika anaknya sudah menjadi PNS, mereka siap mengarungi hari tua. Tapi yang lebih penting, kata dia, sebagai anak daerah, harusnya mereka bisa menjadi abdi masyarakat dan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengisi pembangunan di daerahnya sendiri.
"Kita prihatin jika anak daerah malah jadi penonton di negeri sendiri. Seperti tahun sebelumnya lulusan CPNS itu diisi oleh dari daerah lain. Padahal tujuan dari pembentukan provinsi ini untuk kesejahteraan masyarakat Kepri," katanya.
Dia menambahkan, dengan menjadi PNS, hari tua anaknya lebih terjamin karena ada pensiun. Sedangkan swasta tidak ada uang pensiun. "Apalagi gaji yang diterima PNS cukup besar, tidak seperti kami dulu. Gaji masih kecil," kata Yahya, yang langsung mengantarkan dua berkas lamaran anaknya ke kantor Pos Tanjungpinang.
Hanya saja, dia khawatir, penerimaan PNS kali ini tidak transparan.
"Jika anak-anak pejabat sudah punya jatah, maka peluang yang tak punya bekingan pun tipis untuk lolos. Semoga penerimaan CPNS tahun ini bersih dan jujur," imbuhnya.
Sejalan dengan Yahya, Huzrin Hood, tokoh utama pembentukan Provinsi Kepri meminta agar pemerintah memperhatikan anak daerah dalam penerimaan CPNS. "Saya mengusulkan, jika nilai mereka sama, maka anak daerahlah yang diutamakan. Jangan orang luar yang diterima sedangkan anak daerah yang memiliki kemampaun malah diabaikan.***
Terik panas matahari tak menyurutkan langkah Yenny, 25, memandang papan pengumuman formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di halaman kantor Pos Tanjungpinang, Km3. Butiran keringatnya terlihat menetes ke lantai. Sesekali dia mengusap wajahnya dengan menggunakan tisu warna putih. Jika lulus seleksi administrasi tahun ini, sudah dua kali dia mengikuti tes menjadi CPNS setelah diwisuda program sarjana Sebtember 2007.
"Saya ingin merubah nasib, mudah mudahan lulus jadi PNS," kata-kata itu meluncur manis dari bibir Yenny yang sedikit basah dengan olesan lipstik tipis ketika berjumpa dengan Tanjungpinang Pos di kantor Pos Tanjungpinang, kemarin.
Ya, mungkin itulah motivasi ribuan masyarakat di Kepri yang akan mengikuti tes CPNS kabupaten/kota dan provinsi tahun ini. Mereka berdatangan dari pelosok desa. Mulai daerah terpencil seperti dari Kecamatan Tambelan yang jaraknya 210 mil dari Pulau Bintan sampai dari Tanah Jawa pun akan mengikuti tes yang akan digelar akhir November. Padahal kursi yang diperebutkan jumlahnya atusan, sedangkan jumlah peserta tes mencapai ribuan orang. Tak salah jika ada yang berani memberikan uang sampai ratusan juta jika ada jaminan diterima jadi CPNS.
"Kita harapkan prosesnya transparan," kata lulusan jurusan manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN Yogyakarta itu, sambil mencatat syarat yang dibutuhkan hingga contoh amplop lamaran.
Sampai dengan Sabtu (7/11), jumlah pelamar untuk di Pemprov Kepri mencapai 576 pelamar. Diperkirakan, untuk Pemprov Kepri akan diikuti ribuan pelamar. Daerah se Kepri, membutuhkan 3.000 CPNS. Tenaga guru, kesehatan, dan tenaga teknis merupakan jurusan formasi yang paling banyak dibutuhkan di tingkat kota. Sedangkan di level provinsi, jumlah tenaga teknis yang paling banyak dibutuhkan. Maklum provinsi ini masih membutuhkan banyak pegawai untuk mengurus masalah teknis.
"Kita membutuhkan banyak tenaga teknis karena pegawai yang ada saat ini masih kurang," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Muhammad Nur.
Kemarin, Yenny baru mengantarkan berkas lamarannya. Sebenarnya, Rabu (11/11), berkasnya lamarannya sudah siap untuk dimasukkan ke kantor Pos. Ketika tiba di kantor Pos, dia melihat papan pengumuman di sana. Timbul tanda tanya, ketika melihat pengumuman di kantor Pos. Jabatan yang dia lamar tidak cocok dengan pengumuman. Pengumuman di koran tidak sama dengan formasi yang sedang di baca di kantor Pos. Misalnya, di koran diumumkan, jurusan manajemen diterima 22 orang untuk bidang arsiparis. Padahal di papan pengumuman di kantor Pos , tidak ada jurusan manajemen untuk arsiparis. Yang ada, jurusan manajemen diterima hanya untuk jurusan perecanaan dan evaluasi, serta analisis tata praja.
"Pengumuman di koran itu sepertinya salah. Karena kode arsiparis digabungkan dengan analisis tata praja. Mungkin banyak pelamar yang salah kalau tak membaca pengumuman di kantor Pos. Saya terpaksa menulis ulang lamaran. Kamis baru diantar lagi ke kantor Pos," ujar wanita kulit putih yang masih lajang itu.
Bukan hanya Yenni yang tak beranjak memandang papan pengumuman. Yoyok juga serius melihat papan pengumuman takut berkasnya salah. Kalau tak sesuai dengan kode jurusan dan formasi, bisa-bisa harapan untuk menjadi CPNS tertutup. Lulus administrasi baru mereka bisa mengikuti tes tertulis.
Yenny menambahkan, harapannya berkasnya bisa lolos administrasi. Sehingga masalah sekecil apapun diteliti supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Dari bentuk legalisir dari kampus hingga letak alamat lamaran pun diperhatikan sesuai dengan contoh yang sudah dikeluarkan Pemprov Kepri. Contoh surat lamaran itu dipajang di papan pengumuman kantor Pos.
Mungkin Yenni tak ingin seperti Pramono, salah satu karyawan perbankan di Batam gagal mengikuti tes tahun lalu akibat
berkas legalisir dari kampusnya dianggap tidak sah oleh panitia.
"Saya terpaksa ke Bandung untuk legalisir kembali agar tahun ini bisa lolos administrasi."
Alasan Pramono ikut tes karena ingin aman tak khawatir akan PHK atau kontrak tak diperpanjang. "Apalagi di bank sekarang banyak menggunakan sistem outsourcing. Status kita jadi tak jelas. Padahal umur terus bertambah," ujar Pramono mengikuti tes CPNS.
Yenni sendirinya sudah siaga belajar soal dari buku yang banyak dijual di toko buku. Dari pengalaman, bahan soal biasanya ada yang membahas tentang Kepri dan masalah umum tentang pemerintahan. "
Saya akan fokus belajar psikotes," imbuhnya.
Senada dengan Yenni. Yani, Ibu satu anak itu mengikuti tes untuk membantu keuangan keluarga. Karena pendapatan suaminya yang berkerja di perusahaan tidak mencukupi untuk kebutuhan
keluarga yang kian besar.
Sedangkan menurut Yahya Zailani, warga Km9 Tanjungpinang, tiga orang anaknya akan mengikuti tes tahun ini. Anaknya sudah memasukkan lamaran. Ada yang memasuki dua lamaran di Pemkab Bintan dan di provinsi. Jika lolos keduanya, tentu akan dilihat peluang yang paling besar untuk lolos.
Alasan Yahya menyuruh anaknya mengikuti tes agar anaknya hidup sejahtera bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga anak Yahya Zailani memiliki kualifikasi pendidikan yang berbeda. Dua orang sarjana ekonomi lulusan universitas terkemuka di Yogyakarta. Sedangkan satu lagi lulusan Akademi Perawat di Tanjungpinang.
Yahya mengatakan, satu anaknya bekerja di perusahaan, sedangkan dua lagi menjadi pegawai honorer. Menurutnya, jika anaknya sudah menjadi PNS, mereka siap mengarungi hari tua. Tapi yang lebih penting, kata dia, sebagai anak daerah, harusnya mereka bisa menjadi abdi masyarakat dan bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengisi pembangunan di daerahnya sendiri.
"Kita prihatin jika anak daerah malah jadi penonton di negeri sendiri. Seperti tahun sebelumnya lulusan CPNS itu diisi oleh dari daerah lain. Padahal tujuan dari pembentukan provinsi ini untuk kesejahteraan masyarakat Kepri," katanya.
Dia menambahkan, dengan menjadi PNS, hari tua anaknya lebih terjamin karena ada pensiun. Sedangkan swasta tidak ada uang pensiun. "Apalagi gaji yang diterima PNS cukup besar, tidak seperti kami dulu. Gaji masih kecil," kata Yahya, yang langsung mengantarkan dua berkas lamaran anaknya ke kantor Pos Tanjungpinang.
Hanya saja, dia khawatir, penerimaan PNS kali ini tidak transparan.
"Jika anak-anak pejabat sudah punya jatah, maka peluang yang tak punya bekingan pun tipis untuk lolos. Semoga penerimaan CPNS tahun ini bersih dan jujur," imbuhnya.
Sejalan dengan Yahya, Huzrin Hood, tokoh utama pembentukan Provinsi Kepri meminta agar pemerintah memperhatikan anak daerah dalam penerimaan CPNS. "Saya mengusulkan, jika nilai mereka sama, maka anak daerahlah yang diutamakan. Jangan orang luar yang diterima sedangkan anak daerah yang memiliki kemampaun malah diabaikan.***
Demi Marwah
Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR) Huzrin Hood menyatakan akan mengikuti pimilihan gubernur Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan Juni 2010. Majunya tokoh penting terbentuknya Provinsi Kepri tak lain dan tak bukan untuk menegakkan marwah anak jati Melayu di negeri sendiri yang selama ini terlihat belum terwakilkan maksimal.
Keseriusan Huzrin untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Tokoh pejuang BP3KR seperti Muhammad Buang dan dedengkot BP3KR lainnya memberikan dukungan kepada Pemangku Kerajaan Bentan itu. Bukan tanpa alasan mereka memberikan dukungan kepada Huzrin. Dialah bersama tokoh masyarakat berjuang sekuta tenaga menjadikan daerah ini dulunya kabupaten menjadi sebuah provinsi termuda di Indonesia.
Jika Huzrin serius maju mengikuti pilkada gubernur, maka dia berhadapan dengan Gubernur Kepri saat ini Ismeth Abdullah. Itupun jika Ismeth kembali maju untuk periode kedua. Jika Ismeth tak maju, maka Huzrin dipastikan calon terkuat dibandingkan dengan calon lainnya yang belum berani muncul ke permukaan. Sesungguhnya majunya Huzrin dan Ismeth di pilkada Kepri merupakan pertarungan yang seimbang antara perjuang dan penguasa saat ini.
Popularitas Ismeth sebagai kepala daerah diuji dengan ketokohan Huzrin sebagai pejuang yang sudah mendekap di penjara demi memperjuangkan hadirnya provinsi baru di Nusantara. Lantas siapa yang akan mendampingi Huzrin? Partai mana yang akan digunakannya sebagai perahu politik? Huzrin belum menyebutkan secara gamblang siapa yang akan jadi wakilnya untuk merebut kekuasaan. Dan partai mana yang akan dia gunakan pun belum diberitahu. Yang jelas, jikalau mantan bupati Kepri ini tak mendapatkan perahu, maka ia menggunakan jalur independen yang masih bisa mengantarkannya bersaing dengan calon lainnya. Peluang untuk mendapatkan kursi parpol masih terbuka. Bisa saja ia menggunakan jalur Partai Demokrat melalui adiknya kandungnya Husnizar Hood yang juga ketua DPC Demokrat Tanjungpinang.
Huzrin memang tak bingung mencari parpol. Sedangkan Ismeth yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar pasti menggunakan partai itu jadi tiket ke Kepri satu. Jauh-jauh hari, salah satu pengurus DPD Golkar Kepri menyatakan Partai Beringin kembali mencalonkan Ismeth sebagai cagub untuk kedua kalinya. Lalu siapa yang akan digunakan Ismeth jadi wakilnya. Apakah masih HM Sani. Sangat logis Ismeth akan mencari wakil yang bisa memecah suara Huzrin di pedesaan. Mungkin Ismeth berpikir dua kali kembali menggunakan Sani. Pasalnya, pilkada lima tahun lalu, Sani yang diharapkan meraup suara di Karimun ternyata gagal. Pasangan Ismeth-Sani waktu itu kalah.
Ismeth yang sudah ngetop di perkotaan tidak terlalu banyak bekerja keras. Nama- nama yang berasal dari melayu yang diharapkan memiliki nilai jual di golongan masyarakat hinterland menjadi pertimbangan Ismeth untuk memecah kantong suara Huzrin.
Bagitu juga Huzrin. Dia kemungkinan besar akan menggunaakan wakil dari Batam. Apalagi Batam sebagai kota penentu pemenang pilkada di Kepri. Dengan jumlah penduduk 915 ribu, dari 1, 8 juta penduduk Kepri, sudah tentu Batam yang paling strategis untuk dikuasai setelah Pulau Bintan. Untuk itu, Huzrin akan memilih wakilnya dari Batam dengan harapan bisa meraup suara menandingi Ismeth yang tak asing lagi di Batam.
Peta dua kubu sebenarnya sudah mulai terlihat dari pemilu legislatif. Di mana, suara aggota DPD Aida Ismeth, istri Ismeth Abdullah meraup sekitar 125 ribu pemilih. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan suara Aida pada pemilu 2004 berjumlah 250 ribu. Sedangkan suara Hardi Hood yang juga adik kandung Huzrin mendapat suara sekitar 36 ribu. Walaupun jauh tertinggal dari Aida, Hardi setidaknya memilik massa yang cukup mumpuni. Bisa saja, suara Hardi adalah perwakilan dari suara Huzrin. Sedangkan suara Aida, representasi suara Ismeth di pilkada nanti.
Lantas, apakah Ismeth bisa menang melawan Huzrin? Belum tentu. Bisa jadi, Huzrin diuntungkan dengan figur pejuang provinsi. Ada yang beranggapan, biarkan Huzrin diberikan waktu untuk memimpin Kepri yang juga hasil perjuangan dia bersama dengan kawan-kawan. Huzrin juga bisa menjual isu putra daerah harus jadi tuan di negeri sendiri. Langkah nekad Ismeth menggganti Kepala PU Ismanulah dengan pegawai Departemen PU
menunjukkan Ismeth tak pro anak daerah bisa menjadi senjata Huzrin untuk meraih pemilih. PIlkada Kepri nanti diperkirakan sekitar lima pasang cagub. Sedangkan pasangan yang bertempur keras antara Ismeth dan Huzrin. Sedangkan pasangan lain bisa jadi boneka untuk memecah suara di antara keduanya.
Figur seperti Nyat Kadir, Asman Abnur, Harry Azhar Azis, Gempur Adnan, Idris Zaini, Ria Saptarika, Soerya Respationo, HM Sani, Nurdin Basirun, Syamsul Bahrum, Ansar Ahmad, Andi Masmiyat, dan Ahmad Dahlan bisa diandalkan untuk menjadi wakil Ismeth dan Huzrin pada pilkada nanti. Tetapi semuanya berpulang kepada pemilih di Kepri. walaupun jumlah penduduk di Kepri
terdiri dari beragam etnis, bukan mustahil negeri Melayu dipimpin anak Melayu sendiri. Kita tidak perlu mengimpor kepala daerah dinas dan pejabat tinggi lainnya dari daerah lain. Kita bisa mencontohkan Gubernur Jakarta dari putra Betawi, walaupun sumber daya di luar Betawi lebih banyak. Bagitu juga di Sumatera Barat, Pulau Sulawesi, Aceh, Bali dan daerah lainnya. Sudah saatnya, anak daerah bangkit untuk mewujudkan pemerintahaan yang bersih dan membawa amanah perjuangan provinsi termuda ini. Ya, semua itu demi marwah.****
Keseriusan Huzrin untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur akan dideklarasikan dalam waktu dekat. Tokoh pejuang BP3KR seperti Muhammad Buang dan dedengkot BP3KR lainnya memberikan dukungan kepada Pemangku Kerajaan Bentan itu. Bukan tanpa alasan mereka memberikan dukungan kepada Huzrin. Dialah bersama tokoh masyarakat berjuang sekuta tenaga menjadikan daerah ini dulunya kabupaten menjadi sebuah provinsi termuda di Indonesia.
Jika Huzrin serius maju mengikuti pilkada gubernur, maka dia berhadapan dengan Gubernur Kepri saat ini Ismeth Abdullah. Itupun jika Ismeth kembali maju untuk periode kedua. Jika Ismeth tak maju, maka Huzrin dipastikan calon terkuat dibandingkan dengan calon lainnya yang belum berani muncul ke permukaan. Sesungguhnya majunya Huzrin dan Ismeth di pilkada Kepri merupakan pertarungan yang seimbang antara perjuang dan penguasa saat ini.
Popularitas Ismeth sebagai kepala daerah diuji dengan ketokohan Huzrin sebagai pejuang yang sudah mendekap di penjara demi memperjuangkan hadirnya provinsi baru di Nusantara. Lantas siapa yang akan mendampingi Huzrin? Partai mana yang akan digunakannya sebagai perahu politik? Huzrin belum menyebutkan secara gamblang siapa yang akan jadi wakilnya untuk merebut kekuasaan. Dan partai mana yang akan dia gunakan pun belum diberitahu. Yang jelas, jikalau mantan bupati Kepri ini tak mendapatkan perahu, maka ia menggunakan jalur independen yang masih bisa mengantarkannya bersaing dengan calon lainnya. Peluang untuk mendapatkan kursi parpol masih terbuka. Bisa saja ia menggunakan jalur Partai Demokrat melalui adiknya kandungnya Husnizar Hood yang juga ketua DPC Demokrat Tanjungpinang.
Huzrin memang tak bingung mencari parpol. Sedangkan Ismeth yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Golkar pasti menggunakan partai itu jadi tiket ke Kepri satu. Jauh-jauh hari, salah satu pengurus DPD Golkar Kepri menyatakan Partai Beringin kembali mencalonkan Ismeth sebagai cagub untuk kedua kalinya. Lalu siapa yang akan digunakan Ismeth jadi wakilnya. Apakah masih HM Sani. Sangat logis Ismeth akan mencari wakil yang bisa memecah suara Huzrin di pedesaan. Mungkin Ismeth berpikir dua kali kembali menggunakan Sani. Pasalnya, pilkada lima tahun lalu, Sani yang diharapkan meraup suara di Karimun ternyata gagal. Pasangan Ismeth-Sani waktu itu kalah.
Ismeth yang sudah ngetop di perkotaan tidak terlalu banyak bekerja keras. Nama- nama yang berasal dari melayu yang diharapkan memiliki nilai jual di golongan masyarakat hinterland menjadi pertimbangan Ismeth untuk memecah kantong suara Huzrin.
Bagitu juga Huzrin. Dia kemungkinan besar akan menggunaakan wakil dari Batam. Apalagi Batam sebagai kota penentu pemenang pilkada di Kepri. Dengan jumlah penduduk 915 ribu, dari 1, 8 juta penduduk Kepri, sudah tentu Batam yang paling strategis untuk dikuasai setelah Pulau Bintan. Untuk itu, Huzrin akan memilih wakilnya dari Batam dengan harapan bisa meraup suara menandingi Ismeth yang tak asing lagi di Batam.
Peta dua kubu sebenarnya sudah mulai terlihat dari pemilu legislatif. Di mana, suara aggota DPD Aida Ismeth, istri Ismeth Abdullah meraup sekitar 125 ribu pemilih. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan suara Aida pada pemilu 2004 berjumlah 250 ribu. Sedangkan suara Hardi Hood yang juga adik kandung Huzrin mendapat suara sekitar 36 ribu. Walaupun jauh tertinggal dari Aida, Hardi setidaknya memilik massa yang cukup mumpuni. Bisa saja, suara Hardi adalah perwakilan dari suara Huzrin. Sedangkan suara Aida, representasi suara Ismeth di pilkada nanti.
Lantas, apakah Ismeth bisa menang melawan Huzrin? Belum tentu. Bisa jadi, Huzrin diuntungkan dengan figur pejuang provinsi. Ada yang beranggapan, biarkan Huzrin diberikan waktu untuk memimpin Kepri yang juga hasil perjuangan dia bersama dengan kawan-kawan. Huzrin juga bisa menjual isu putra daerah harus jadi tuan di negeri sendiri. Langkah nekad Ismeth menggganti Kepala PU Ismanulah dengan pegawai Departemen PU
menunjukkan Ismeth tak pro anak daerah bisa menjadi senjata Huzrin untuk meraih pemilih. PIlkada Kepri nanti diperkirakan sekitar lima pasang cagub. Sedangkan pasangan yang bertempur keras antara Ismeth dan Huzrin. Sedangkan pasangan lain bisa jadi boneka untuk memecah suara di antara keduanya.
Figur seperti Nyat Kadir, Asman Abnur, Harry Azhar Azis, Gempur Adnan, Idris Zaini, Ria Saptarika, Soerya Respationo, HM Sani, Nurdin Basirun, Syamsul Bahrum, Ansar Ahmad, Andi Masmiyat, dan Ahmad Dahlan bisa diandalkan untuk menjadi wakil Ismeth dan Huzrin pada pilkada nanti. Tetapi semuanya berpulang kepada pemilih di Kepri. walaupun jumlah penduduk di Kepri
terdiri dari beragam etnis, bukan mustahil negeri Melayu dipimpin anak Melayu sendiri. Kita tidak perlu mengimpor kepala daerah dinas dan pejabat tinggi lainnya dari daerah lain. Kita bisa mencontohkan Gubernur Jakarta dari putra Betawi, walaupun sumber daya di luar Betawi lebih banyak. Bagitu juga di Sumatera Barat, Pulau Sulawesi, Aceh, Bali dan daerah lainnya. Sudah saatnya, anak daerah bangkit untuk mewujudkan pemerintahaan yang bersih dan membawa amanah perjuangan provinsi termuda ini. Ya, semua itu demi marwah.****
Melihat Pustaka Islam Pertama di Tanjungpinang
Karena Lengkap, Warga Singapura pun Berburu Buku di Sana
Pustaka Islam Bayan, di Jalan Buguran, Perumnas menjadi salah satu pustaka Islam terbesar di Kepulauan Riau. Pustaka tersebut menyediakan ribuan judul buku yang diterbitkan lebih dari 72 penerbit. Saking lengkapnya akan buku-buku Islam, warga Singapura pun berburu buku Islam di sana. Pustaka Bayan seolah-olah mengembalikan kejayaan Tanjungpinang di dunia sastra Islam.
Hujan yang mengguyur Tanjungpinang, Sabtu (19 lalu, tidak menyurutkan langkah Ruddy Firmansyah, manager program Bayan FM dan Pustaka Bayan menerima kami untuk wawancara mengenai program pustaka Islam yang pertama di Tanjungpinang itu.
"Silakan masuk. Sekarang kita sedang menyiapkan segala perlengkapan sebelum pustaka ini kita buka untuk umum," kata Ruddy meyambut. Di depan pustaka tersebut dua orang pekerja sedang memasang keramik. Nantinya, di teras rumah di Perumnas, Jalan Buguran itulah, pusat dakwah radio dan pustaka Islam digerakkan. Di ruangan depan rumah yang disulap jadi perpustakaan itu, ribuan buku tersusun rapi di rak-rak besar. Ada juga buku yang dibiarkan begitu saja karena belum ada rak buku. Ruangan pustaka berbentuk hurup u. Saat ini, pengelola sedaqng menata teras rumah untuk rak-rak buku. Sehingga warga yang bertamu di sana bisa duduk santai di teras membaca buku.
Ruddy bersama dengan rekannya sedang menyiapkan studio radio dakwah, hingga sistem perpustakaan. Jika perpustakaan buku tersebut sudah siap terpajang, mereka akan mengatur sistem peminjaman buku, jadwal laki-laki dan wanita berkunjung, dan tentunya disertai kajian ilmiah bersama ustad.
"Kan aneh, jika pustaka Islam, tapi pria dan wanita saling bertemu. Sehingga kita buat jadwal khusus untuk hari wanita dan hari pria," kata dia lagi.
Di Pustaka Bayan, saat ini jumlah buku yang tersedia ribuan judul buku yang sudah dikumpulkan sejak lima tahun lalu. Masih ada buku tersisa di Batam. Jika lokasi sudah siap, maka buku-buku di Batam akan dibawa ke Tanjungpinang. Yang jelas, buku yang dipajang di sana sudah disortir sehingga laik baca. Tak ada buku yang dilarang pemerintah ataupun ulama ada di sana.
Mereka memiliki slogan, mengutamakan ilmu. Karena dengan ilmu, bisa melakukan apa saja. Ibadah tanpa ilmu sepertinya percuma. Itulah pentingnya ilmu. "Kan tidak mungkin berenang tanpa mengetahui teknik. Kalau langsung menceburkan diri ke laut, pasti tenggelam," kata Ruddy memberikan analogi.
Perpustakaan Islam ini satu bendera dengan radio Bayan FM, di gelombang 96,0 FM. Radio dan pustaka ini memiliki misi pendidikan dakwah melalui radio dan pustaka. Untuk radio, sekarang masih uji siaran. Jika sudah optimal, maka warga dibelahan dunia manapun bisa mendengarkan radio Bayan melalui internet. Walaupun masih uji, warga Tanjungpinang bisa mendengarkan siaran Hang FM Batam.
Sambil menunggu peresmian pustaka dan, Bayan FM, Ruddy bersama dengan rekannya melakukan kajian ilmu dengan mendatangkan ustad dari luar kota. Mereka sudah melakukan kajian tentang perdukunan, dan teroris. Hal itu sebagai upaya untuk memperkenalkan Bayan kepada warga Tanjungpinang. Setidaknya kajian itu menambah ilmu masyarakat yang masih awam tentang ilmu Islam.
Menurutnya Ruddy, dengan tersedianya buku tentang Islam di pustaka Islam, masyarakat bisa datang ke sana untuk mencari ilmu tentang apa saja. Mulai dari ilmu fikih, jual beli, dan lainnya. Mereka juga menyediakan kipa asli dari pengarang dari Arab Saudi yang masih menggunakan tulisan arab. Biasanya, banyak ustad menggunakan kitab asli dari Arab.
Contoh buku yang tersedia antara lain: kumpulan hadits Bukhari, Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ad Darimi, Addaruqutni.
Kemudian kitap-kitap mashur Iman as Syafi'i seperti Al Umm, Al Risalah, Musnad Imam Syafi'i, Manhaj Aqidah Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, tafsir Ibnu Katsir, Al Aisar, Alqurtubi, Aththabari, Fathul baari, Fathul Majid, Fathul Qadir, Al Mughni, Bidayatul Mujtahid, Riyadush Shalihin, Al i'tisham, Al muwatha', Adwaul Bayan, Al lu'lu'wal Marjan, Nailul Authar, Zadul Ma'ad, Subulus Salam, Bulughul Maram. Kemudian tersedia juga fatwa-fatwa terkini ulama Saudi, tentang Aqidah Ahlussunnah Wal jama'ah, Ahkamul Janaiz, dan Sirah Nabawi.
Menurut Ruddy, masalah ibadah terkadang ada yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sehingga masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dengan mencari buku-buku rujukan. Selisih tentang apa yang dikatakan salah satu ustad misalnya bisa dicari sumbernya.
Pustaka Bayan menyediakan kitap Al Um, karangan Syafii. Buku tersebut merupakan inti sari pemikiran Syafii yang banyak digunakan di Indonesia. Kitab tersebut terbilang langka. Sebaiknya, kata Ruddy, tak salah kitap Al Um, dijadikan koleksi pribadi sehingga bisa memahami buku tersebut. Kemudian, mereka juga menyediakan kumpulan hadist lemah karangan Nasyaruddin Albani.
Ke depanya, pustaka itu juga melayani jual dan beli. "Siapa yang tertarik memiliki buku setelah berkunjung ke perpustakaan kita layani," kata Ruddy yang memiliki jenggot segenggaman itu.
Menurut Ruddy, ribuan buku-buku yang tersedia saat ini dipesan secara khusus dari daerah Jawa dan Arab Saudi. Ada juga sumbangan dari warga. Walaupun sudah terbilang banyak, Pustaka Bayan tetap mencari buku-buku baru. "Dengan banyaknya jumlah buku, kita tertantang terus menambah judul buku lewat teman-teman dari Jakarta, Solo, Surabaya, dan daerah lainnya," ujarnya.
Yang pasti, buku-buku di Paustaka Bayan tidak terkontaminasi dengan ajaran sesat.
"Tidak sembarang buku yang bisa masuk ke sini. Kita tidak mau menampilkan buku-buku yang lemah hadistnya. Kalau kita menyediakan buku yang lemah hadistnya, maka kita juga bertanggungjawab kepada Allah akibat buku yang kita sediakan menyesatkan umat," imbuhnya.
Buku yang ada di pustaka tersebut tidak ada sumbangan dari pemerintah. "Biarlah pustaka miliki Pemprov Kepri menyediakan buku-buku umum, sedangkan pustaka kita menyediakan buku tentang Islam. Wargakan jadi banyak pilihan. Kita berupaya pustaka ini tempat mencari ilmu untuk warga Tanjungpinang." ***
Pustaka Islam Bayan, di Jalan Buguran, Perumnas menjadi salah satu pustaka Islam terbesar di Kepulauan Riau. Pustaka tersebut menyediakan ribuan judul buku yang diterbitkan lebih dari 72 penerbit. Saking lengkapnya akan buku-buku Islam, warga Singapura pun berburu buku Islam di sana. Pustaka Bayan seolah-olah mengembalikan kejayaan Tanjungpinang di dunia sastra Islam.
Hujan yang mengguyur Tanjungpinang, Sabtu (19 lalu, tidak menyurutkan langkah Ruddy Firmansyah, manager program Bayan FM dan Pustaka Bayan menerima kami untuk wawancara mengenai program pustaka Islam yang pertama di Tanjungpinang itu.
"Silakan masuk. Sekarang kita sedang menyiapkan segala perlengkapan sebelum pustaka ini kita buka untuk umum," kata Ruddy meyambut. Di depan pustaka tersebut dua orang pekerja sedang memasang keramik. Nantinya, di teras rumah di Perumnas, Jalan Buguran itulah, pusat dakwah radio dan pustaka Islam digerakkan. Di ruangan depan rumah yang disulap jadi perpustakaan itu, ribuan buku tersusun rapi di rak-rak besar. Ada juga buku yang dibiarkan begitu saja karena belum ada rak buku. Ruangan pustaka berbentuk hurup u. Saat ini, pengelola sedaqng menata teras rumah untuk rak-rak buku. Sehingga warga yang bertamu di sana bisa duduk santai di teras membaca buku.
Ruddy bersama dengan rekannya sedang menyiapkan studio radio dakwah, hingga sistem perpustakaan. Jika perpustakaan buku tersebut sudah siap terpajang, mereka akan mengatur sistem peminjaman buku, jadwal laki-laki dan wanita berkunjung, dan tentunya disertai kajian ilmiah bersama ustad.
"Kan aneh, jika pustaka Islam, tapi pria dan wanita saling bertemu. Sehingga kita buat jadwal khusus untuk hari wanita dan hari pria," kata dia lagi.
Di Pustaka Bayan, saat ini jumlah buku yang tersedia ribuan judul buku yang sudah dikumpulkan sejak lima tahun lalu. Masih ada buku tersisa di Batam. Jika lokasi sudah siap, maka buku-buku di Batam akan dibawa ke Tanjungpinang. Yang jelas, buku yang dipajang di sana sudah disortir sehingga laik baca. Tak ada buku yang dilarang pemerintah ataupun ulama ada di sana.
Mereka memiliki slogan, mengutamakan ilmu. Karena dengan ilmu, bisa melakukan apa saja. Ibadah tanpa ilmu sepertinya percuma. Itulah pentingnya ilmu. "Kan tidak mungkin berenang tanpa mengetahui teknik. Kalau langsung menceburkan diri ke laut, pasti tenggelam," kata Ruddy memberikan analogi.
Perpustakaan Islam ini satu bendera dengan radio Bayan FM, di gelombang 96,0 FM. Radio dan pustaka ini memiliki misi pendidikan dakwah melalui radio dan pustaka. Untuk radio, sekarang masih uji siaran. Jika sudah optimal, maka warga dibelahan dunia manapun bisa mendengarkan radio Bayan melalui internet. Walaupun masih uji, warga Tanjungpinang bisa mendengarkan siaran Hang FM Batam.
Sambil menunggu peresmian pustaka dan, Bayan FM, Ruddy bersama dengan rekannya melakukan kajian ilmu dengan mendatangkan ustad dari luar kota. Mereka sudah melakukan kajian tentang perdukunan, dan teroris. Hal itu sebagai upaya untuk memperkenalkan Bayan kepada warga Tanjungpinang. Setidaknya kajian itu menambah ilmu masyarakat yang masih awam tentang ilmu Islam.
Menurutnya Ruddy, dengan tersedianya buku tentang Islam di pustaka Islam, masyarakat bisa datang ke sana untuk mencari ilmu tentang apa saja. Mulai dari ilmu fikih, jual beli, dan lainnya. Mereka juga menyediakan kipa asli dari pengarang dari Arab Saudi yang masih menggunakan tulisan arab. Biasanya, banyak ustad menggunakan kitab asli dari Arab.
Contoh buku yang tersedia antara lain: kumpulan hadits Bukhari, Muslim, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ad Darimi, Addaruqutni.
Kemudian kitap-kitap mashur Iman as Syafi'i seperti Al Umm, Al Risalah, Musnad Imam Syafi'i, Manhaj Aqidah Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad, tafsir Ibnu Katsir, Al Aisar, Alqurtubi, Aththabari, Fathul baari, Fathul Majid, Fathul Qadir, Al Mughni, Bidayatul Mujtahid, Riyadush Shalihin, Al i'tisham, Al muwatha', Adwaul Bayan, Al lu'lu'wal Marjan, Nailul Authar, Zadul Ma'ad, Subulus Salam, Bulughul Maram. Kemudian tersedia juga fatwa-fatwa terkini ulama Saudi, tentang Aqidah Ahlussunnah Wal jama'ah, Ahkamul Janaiz, dan Sirah Nabawi.
Menurut Ruddy, masalah ibadah terkadang ada yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Sehingga masalah-masalah tersebut bisa diselesaikan dengan mencari buku-buku rujukan. Selisih tentang apa yang dikatakan salah satu ustad misalnya bisa dicari sumbernya.
Pustaka Bayan menyediakan kitap Al Um, karangan Syafii. Buku tersebut merupakan inti sari pemikiran Syafii yang banyak digunakan di Indonesia. Kitab tersebut terbilang langka. Sebaiknya, kata Ruddy, tak salah kitap Al Um, dijadikan koleksi pribadi sehingga bisa memahami buku tersebut. Kemudian, mereka juga menyediakan kumpulan hadist lemah karangan Nasyaruddin Albani.
Ke depanya, pustaka itu juga melayani jual dan beli. "Siapa yang tertarik memiliki buku setelah berkunjung ke perpustakaan kita layani," kata Ruddy yang memiliki jenggot segenggaman itu.
Menurut Ruddy, ribuan buku-buku yang tersedia saat ini dipesan secara khusus dari daerah Jawa dan Arab Saudi. Ada juga sumbangan dari warga. Walaupun sudah terbilang banyak, Pustaka Bayan tetap mencari buku-buku baru. "Dengan banyaknya jumlah buku, kita tertantang terus menambah judul buku lewat teman-teman dari Jakarta, Solo, Surabaya, dan daerah lainnya," ujarnya.
Yang pasti, buku-buku di Paustaka Bayan tidak terkontaminasi dengan ajaran sesat.
"Tidak sembarang buku yang bisa masuk ke sini. Kita tidak mau menampilkan buku-buku yang lemah hadistnya. Kalau kita menyediakan buku yang lemah hadistnya, maka kita juga bertanggungjawab kepada Allah akibat buku yang kita sediakan menyesatkan umat," imbuhnya.
Buku yang ada di pustaka tersebut tidak ada sumbangan dari pemerintah. "Biarlah pustaka miliki Pemprov Kepri menyediakan buku-buku umum, sedangkan pustaka kita menyediakan buku tentang Islam. Wargakan jadi banyak pilihan. Kita berupaya pustaka ini tempat mencari ilmu untuk warga Tanjungpinang." ***
Langganan:
Postingan (Atom)