Keadilan

Hari ini saya melihat tiga media mainstream menjadikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai berita di halaman depan. Yakni Republika yang dari awal kebijakan redaksinya nampaknya memang menolak RUU itu dibahas lebih lanjut. Kemudian Media Indonesia di paling bawah halaman depan dan Rakyat Merdeka masih di berita unggulan.

Sementara The Jakarta Post mengangkat isu HAM di Papua, Kompas soal isu kartu Prakerja dan Tempo menjadikan halaman depan 14 juta rekening listrik. Tak munculnya isu RUU HIP di halaman depan media utama menandakan isu itu sudah tak menarik lagi dibahas di halaman depan. Dan pemerintah menunda untuk melakukan pembahasan dalam waktu dekat.

Dan Machiavelli pun Tertawa

Kalau Machiavelli masih hidup, tentu ia akan tertawa atau bisa jadi sedih. Karena pemikirannya soal kekuasaan yang ditulis 507 tahun lalu masih relevan saat ini. Bahkan ketika negara bukan monarki sekalipun, sekarang ingin menjadi seperti monarki. Kekuasaan dapat diwariskan kepada keluarga terdekat. Walaupun prosedurnya tetap melalui pemilu layaknya dalam model demokrasi.

Dulu di zaman monarki Italia, Machiavelli menulis buku berjudul Sang Pangeran sebagai pedoman penguasa. Ada yang menganggap Machiavelli memberikan ajaran yang menabrak nilai nilai kemanusiaan untuk berkuasa. Tapi di era politik modern masih banyak meniru gaya

pemikiran pemikir Italia itu untuk merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Machiavelli mengatakan, “Kekuasaan harus digapai dan dipertahankan, meski harus membuang bab etika ke tong sampah.”

Setelah 100 Tahun Berlalu

 1920, seratus tahun lalu, Amerika Serikat menyelenggarakan pemilu setelah pandemi melanda negeri itu dan dunia. Wabah penyakit baru saja berakhir setelah memakan korban dalam hitungan jutaan jiwa.

Calon presiden berjanji untuk mengembalikan kondisi pasca pandemi menuju normal. Itulah janji kampanye calon calon yang ikut pemilu. Setelah kematian, resesi, isolasi, maka calon pemimpin muncul dengan memberi harapan kepada rakyatnya. Apakah itu nanti terwujud, itu urusan lain. Yang jelas, berjanji dulu mendapatkan simpati.

Sekarang di masa pandemi yang kian mengganas, rakyat Indonesia yang akan ikut pilkada di 270 daerah dengan jumlah pemilih 100 juta. Jumlah ini yang akan aktif terlibat kampanye, sosialisasi, dan pencoblosan calon yang mereka pada 9 Desember 2020. Andaikan partisipasi cuma 50 persen akibat ketakutan pemilih ke TPS, maka masih ada 50 juta yang datang ke TPS memberikan hak suaranya. Mereka berinteraksi di satu hari yang sama.

18 Tahun Kepri, Kita Harus Melangkah di Tengah Pandemi

Ibarat anak - anak manusia yang mulai beranjak remaja di usia 18 tahun. Bagi wanita dan pria, inilah usia peralihan dari anak anak ke remaja yang baru mengenal asmara atau ketertarikan lawan jenis. Mulai manis - manisnya ketika meninggalkan masa anak anak. Pria merasakan mimpi basah bisa di usia 18 tahun. Di mana amal baiknya mulai dicatat olah malaikat.

Provinsi Kepulauan Riau di usia 18 tahun sedang mendaki gunung yang tinggi untuk mencapai puncak cita cita mulia. Cita cita membuat penghuni provinsi ini sejahtera warganya, bukan hanya aparat penyelenggaranya.

Tunjangan ASN di Pemprov Kepri bagi yang staf sudah Rp5 juta ke atas. Jika mereka ASN dengan golongan III A, maka ditambah tunjangan kinerja, maka mereka sudah bisa hidup dengan bahagia. Kira kira bersihnya Rp9 juta.

Politik dan Kemanusiaan

Pilkada 2020 bisa jadi menjadi catatan hitam atau catatan putih. Setelah pemilu 2019 banyak memakan korban 700 kematian petugas pemilu, bukan tak mungkin pilkada 2020 digelar saat pandemi semakin mengganas, menambah catatan hitam itu.

Ketua KPU RI, anggota KPU RI dan anggota Bawaslu sudah masuk daftar yang mengalami serangan virus Covid-19. Bahkan beberapa pegawai KPU di markas KPU di Jalan Imam Bonjol pernah diserang Covid-19.

Catatan hitam bermakna banyaknya korban terinfeksi Covid-19 sejalan pelaksanaan pilkada. Makna catatan putih, Indonesia bisa bangga karena mampu menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi yang sedang mengganas. Seperti Korea Selatan maupun Singapura. Dan Amerika pada November 2020. Dua negara Singapura dan Korsel melaksanakan pemilu di saat kondisi pandemi masih bisa mereka kendalikan.

Air Terjun Resun, Lingga

Suana sore yang sejuk menyertai perjalanan kami ke Air Terjun Resun di Daek, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Gunung Daek bercabang tiga selalu menampakkan wujudnya sore itu.

Sudah lama tak main ke Dabo dan Daek. Terakhir 2008 bersama dengan rombongan Telkomsel Sumbagteng ketika itu ke Dabo. Ketika ada tawaran ke Daek, tentu kesempatan itu tak disia siakan. 2008 ke 2020 tentu waktu yang lama. Kita juga bisa menyaksikan perubahan perubahan di Daek dan Dabo selama perjalanan singkat daerah ini menjadi daerah otonom baru.

Daek merupakan pusat pemerintahan Lingga. untuk mencapai Airterjun Resun tak perlu waktu lama dari Kota Daek. Kira kira 25 menit kita bisa sampai di air terjun itu. Suasana yang masih asri di Daek memberikan sensasi yang nikmat. Kiri kanan kita bisa menyaksikan perkebunan warga.

Air Terjun di Tepi Laut hanya di Tarempa

Kebanyakan air terjun (waterfall) biasanya di tengah wilayah pergunungan. Misalnya air terjun di Malang. Di Malang, ada 27 air terjun. Salah satunya Coban Rondo yang tingginya 60 meter dari atas ke bawah. Dari Malang lumayan jauh baru ketemu air terjun ini.Tentunya kita harus masuk hutan dengan jalan yang berliku.

Di Tarempa Kabupaten Anambas air terjun unik. Langsung mengalir ke laut. Tidak lagi melakukan sungai. Air terjun, batu dan pinggir laut. Dari atas kita bisa berfoto dengan latar belakang laut. Sedangkan dari jalan raya dengan latar belakang air terjun yang jatuh di antara bebatuan keras.

Selain berada di pinggir laut, air terjun di Tarempa ini mudah dijangkau. Tak perlu naik ke gunung atau berjalan jauh. Dengan menggunakan sepeda motor kita mudah menjumpai karena berada di tepi jalan lingkar yang mengelilingi Pulau Tarempa.

Merayu RT

Membaca salah satu ide calon gubernur mau memberikan motor dinas kepada hampir 10 ribu RT dan RW di Kepri membuat perasaan menjadi bertanya tanya secara serius. Duit dari mana?Apakah produktif? Bukannya ini konsumtif dan tidak berdampak untuk perekonomian daerah dan warga lainnya.

Bukankah gubernur hasil Pilkada 2020 jika tidak ditunda pencoblosan hanya bisa menyusun APBD murni tahun 2022, 2023 dan 2024 sudah pilkada kembali. Jika sepeda motor per unit Rp15 juta, maka sudah mendekati angka Rp150 miliar yang akan dialokasikan 2022 2023 dan 2024. Jikapun mau dipaksa bisa dititip APBD Perubahan 2021. Tapi 2021 kita masih fokus mengatasi pandemi sehingga anggaran akan digunakan maksimal untuk recovery perekonomian masyarakat. Bukan untuk konsumtif membeli motor. Kecuali pemimpin nekad mengabaikan itu.

Jembatan Batam-Bintan: Antara Janji Kampanye, Ilusi dan Ambisi

Rencana pembangunan infrastruktur yang maha megah yakni jembatan Batam-Bintan di Provinsi Kepulauan Riau ( Kepri) nampaknya menjadi impian semua kepala daerah yang berkuasa di Kepri sejak tahun 2004. Rencana jembatan yang akan dibangun dari Batam ke Tanjunguban, Pulau Bintan (Babin) lebih kurang 5 kilometer. Dengan anggaran lebih dari Rp4-5 triliun. Atau lebih besar dari APBD Kepri saat ini Rp3,9 triliun di 2020.

Sejauh ini, sejak 2004 ternyata pemerintah pusat belum pernah siap melakukan studi kelayakan jembatan yang hendak dibangun. Isu pembangunan jembatan selalu menjadi jualan saat pilkada. Setidaknya dari pilkada 2005, 2010, 2015 hingga 2020. Atau nanti masih jadi wacana hingga pilkada 2024.

Pilkada dan Politik Dinasti

MODEL politik dinasti sepertinya menjadi trend di Indonesia. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal sebagai Politik Dinasti adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka (Asako dkk, 2010).

Motivasi jaringan keluarga dalam politik menurut Hajrianto Yassin Thohari dalam Kolom Gatra 19 Januari 2011 karena secara psiko-politik, keluarga penguasa selalu memiliki self-confident yang tinggi. Pasalnya, mereka terlahir dari keluarga kerajaan atau penguasa.

Sehingga pastilah merasa menjadi putra dan putri yang sebenar-benarnya. Istri dan anak-anak raja hidup di istana . Mereka merasa dilahirkan sebagai orang istimewa dan diistimewakan kerana kedudukan ayahnya. Maka, mereka kemudian ingin mengulang dan melangenggkan keistimewaan itu untuk selama-lamanya.

Oligarki Mengoyak Demokrasi

Banyak negara demokrasi di dunia belum maksimal membuat seluruh rakyatnya sejahtera. Tetapi beberapa persen dari total penduduk bahkan menjadi kaya raya akibat dari proses demokrasi. Proses politik masih dikuasai oligarki menentukan kebijakan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan publik. Bahkan termasuk proses pencalonan kepala daerah. 

Demokrasi beriringan dengan oligarki ketika civil society, pers  dan kalangan cendekiawan di kampus tidak kuat mengimbanginya. Pilkada langsung 2020 ini hendaknya para pemilih betul betul memilih pemimpin yang serius memikirkan bagaimana menawarkan program yang bisa membuat rakyat makmur hidup sejahtara. Bagaimana memilih pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat tak berjarak dengan rakyat. Dan mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat. Bukan kebijakan pembangunan atas dorongan kaum oligarki yang menimba keuntungan dari proyek proyek APBD.

Menurut Jeffry A Winters, profesor politik dari  Northwestern University, USA, zaman imperium Roma, selisih kalangan paling kaya Roma yakni 500 senator dengan orang miskin di sana pada waktu itu, ribuan tahun dari saat ini hanya 10 ribu kali lipat.

Baju Gratis, Kualitas Pendidikan hingga Politik Pencitraan

Dalam hal pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu investasi di masa depan. Karena secara teoritis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya (John Vaizey, 1980: 4).

Salah satu keberhasilan tingkat pendidikan suatu bangsa dapat  dilihat melalui angka human development  index (HDI). Berdasarkan data United Nation for Development Programme (UNDP), Indonesia berada pada posisi 108 dari 110 negara di dunia dan jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN (UNDP, 2010). Kemudian 2019 Indonesia memiliki peringkat kualitas hidup ke-111 dari 189 negara menurut laporan Indeks Pembangunan Manusia 2019 yang dikeluarkan PBB.

 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia tahunan dihitung menggunakan tiga kategori: kesehatan, pendidikan dan pendapatan.  

Pilkada dan Peluang Figur Baru

PALU itu diketok oleh pimpinan Komisi II DPR RI bersama dengan Ketua KPU, Bawaslu, Plt Ketua DKPP dan Mendagri. Hasil rapat memutuskan pilkada 2020 tunda. Nah, pertanyaannya sampai kapan ditunda? Keputusan itu tergantung Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu).

Tentunya Presiden akan mendengarkan alasan dari KPU dan pemerintah sebagai pihak yang paling memahami persoalan teknis pilkada. Dan prediksi tim presiden sampai kapan wabah ini selesai. Hemat penulis, Perppu yang akan diterbitkan mengatur pelaksanaan ditundanya pilkada kemungkinan terbesar, adalah September 2021. Jadi ada penundaan setahun dengan pelbagai pertimbangan.

Dan, tentunya kesiapan KPU sebagai penyelenggara. Terpenting, dana pilkada bisa dikembalikan ke kas daerah untuk penanggulangan bencana kemanusiaan. Pilkada 2021, bisa menggunakan APBD tahun depan untuk pelaksanaan pilkada.

Di luar dana pengamanan Pilkada, setidaknya di Kepri dana pilkada untuk KPU dan Bawaslu menembus angka lumayan besar sekitar Rp250 miliar. Misalnya, dana pilkada untuk dua lembaga KPU dan Bawaslu Kepri saja Bawaslu sekitar Rp50 miliar dan KPU sekitar Rp98 miliar.

Lawan Covid19, Belajarlah dari Pengalaman Negara Lain

Tanjungpinang mencari jalan sendiri untuk meredam Covid 19. Ya, model jam siang malam. Bukan pembatasan sosial, bukan karantina wilayah, apalagi lockdown. Pengalaman adalah guru yang paling baik kata pepatah. Lihat negara yang sudah berhasil dan ikuti sesuai protokoler WHO. Jika kita lihat PSBB di Jakarta, dan daerah sekitar mulai menunjukkan hasil setelah diberlakukan.  

Strategi Pemda mau memberlakukan jam malam atau jam siang, apakah mereka diberikan sanksi? Sanksi dengan pasal apa? Apakah mengacu UU No 6 Tahun 2018 soal Karantina Kesehatan atau UU lain. Tentu warga akan keluar sebelum jam malam diberlakukan. Apalagi mereka keluar untuk mencari sembako, membeli obat, membeli lainnya. Soal dalil keluar, akan banyak. Mudik dengan pulang kampung saja ramai diperbincangkan.

New Model hingga Social Bubble

Sepertinya rambut mulai memanjang. Masih ada keraguan ingin memotongnya di musim pandemi saat ini. Ya, biarkan saja dulu memanjang. Setidaknya sampai tak lagi masuk zona merah. Ataupun Kepri diumumkan menjadi salah satu new model bersama dengan Yogjakarta dan Bali.

New model kehidupan dipraktikkan negara lain yang sudah menang melawan corona misalanya di China. Tapi salah satu kotanya saat ini di-lockdown. Karena ada beberapa  kena virus.

Australia, juga mulai membuka fasilitas publik. Tapi dengan tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan rajin rajin cuci tangan. Di Selandia Baru, malah mengenalkan social bubble. Misalnya 10 warga bisa menikmati kopi bersama, bisa melaksanakan pertemuan bersama. Asalkan untuk 10 orang saja dengan orang yang sama.

Ketika Covid19 Menembus Pulau Terisolasi di Laut China Selatan

Berita itu datang pukul 11.00 dari salah satu pejabat Bintan. Lima jam sebelum diumumkan Gugus Tugas Covid19 Kepulauan Riau Jumat (22/5), bahwa satu dari penduduk Tambelan positif Covid-19.

Kecamatan Tambelan adalah kecamatan terjauh dari Kabupaten Bintan yang dianggap zona hijau. Artinya boleh salat Id, saat lima waktu di masjid atau musala karena dianggap zona aman atau zona hijau. Kalau sudah ada kasus di Tambelan, sebaiknya salat Ied  di rumah saja. Lebih aman. Sesuai hadits, jika ada wabah, maka larilah seperti melihat singa. Sekarang ini musim wabah sudah sampai di Tambelan, maka larilah.

Sudah banyak ulama hebat negeri ini sampai ulama Arab Saudi menganjurkan salat di rumah saja. Logika sederhana salat Ied itu sunnah. Bisa dikerjakan di rumah. Sedangkan menghindari dari bahaya untuk keselamatan jiwa itu wajib. Saya sendiri pilih yang wajib dahulu. Ikhtiar menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa manusia. 

Etika dan Kontrol Media

Saya lebih suka dengan The Guardian dan Daily Mail. Dua media ini dengan tegas mengkritik dan meminta penasehat utama Perdana Menteri Inggris bernama Cummings untuk mundur sebagai pertanggungjawaban moral dia kepada rakyat Inggris yang sudah lama diam di rumah. Namun dia elit Inggris malah melanggar aturan lokdon dengan pelbagai alasan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan perlindungan kepada Cummings karena sebagai sosok penting berhasilnya PM Inggris itu berkuasa di Inggris selama masa Brexit.

Media pendukung PM seperti The Times dan The Telegraph memahami sikap Johnson yang membela Cummings karena dianggap sebagai ayah yang melindungi anaknya. Dua media ini menganggap, langka Cummings sudah sesuai keadaan dan berintegritas. Sehingga wajar PM membela maksimal Cummings yang sama sama alumni Oxford. Sama dengan Johnson.

Pejabat Publik dan Kebebasan

Ketika seseorang menjadi menjadi pejabat publik, maka dia sudah menghilangkan hak privasinya sebagai manusia. Semua sisi kehidupan seorang pejabat publik harus nampak sempurna di setiap waktu. Begitu juga dengan anak maupun istrinya atau suaminya. Akan terimbas.

Menteri Lingkungan Hidup Inggris tahun 1993 Tim Yoe mengatakan, "Orang seperti kita ini diikuti media tentu tidak nyaman. Tapi saya kira itulah bayaran yang kita alami sebagai tokoh publik. Orang seperti kita ini tidak bisa menikmati kesendirian seperti masyarakat umum lainnya," ujar Yoe. Inggris memang pernah mengalami persoalan soal kebebasan berpendapat ketika Lady Diana mendapat pemberitaan masiv saat kejadian kecelakaan bersama pacarnya.

Presiden J.F.Kennedy sempat membuat media di Amerika galau. Apakah memberitakan atau tidak ketika Presiden Kennedy menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Akhirnya Times memberitakan disebabkan karena wanita itu termasuk jaringan mafia narkoba. Ada kepentingan negara AS yang harus mereka jaga.

Ruang Gelap

Pemilihan kepala daerah 2020 yang terkesan dipaksakan. Ibarat berjalan di ruang gelap. Tertatih tatih mencari cahaya agar tidak tersungkur. Kita pernah punya pengalaman buruk soal pemilu 2019. Ratusan korban meninggal dunia selama mereka bertugas di KPPS karena kelelahan menjaga bilik suara. 

Itulah tragedi kemanusiaan selama pemilu sejak 1955 yang paling besar angka kematiannya. Kemudian satu tahun setelah tragedi itu, pemerintah bersama KPU, Bawaslu didorong DPR RI hendak melakukan pilkada di 270 daerah di Indonesia. Padahal ancaman serius jelas lebih bahaya dari pemilu 2019. Ancamannya semua kita tahu bekerja di tengah pandemi Covid-19. Yang bertugas maupun yang memilih haru menjaga kesehatan sebaik baiknya. Padahal angka positif Covid-19 di Indonesia semakin naik. 

Isu HIP dan Keadilan

 

Hari ini saya melihat tiga media mainstream menjadikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai berita di halaman depan. Yakni Republika yang dari awal kebijakan redaksinya nampaknya memang menolak RUU itu dibahas lebih lanjut. Kemudian Media Indonesia di paling bawah halaman depan dan Rakyat Merdeka masih di berita unggulan. 

Sementara The Jakarta Post mengangkat isu HAM di Papua, Kompas soal isu kartu Prakerja dan Tempo menjadikan halaman depan 14 juta rekening listrik. Tak munculnya isu RUU HIP di halaman depan media utama menandakan isu itu sudah tak menarik lagi dibahas di halaman depan. Dan pemerintah menunda untuk melakukan pembahasan dalam waktu dekat.

Mengapa Adnan Kasim untuk Bandara Tambelan

Sebuah peluru dari senapan serdadu Belanda menembus dada kiri bagian atas. Darahnya mengucur deras. Baju dinas polisi yang dia pakai berganti warna merah. Laki - laki itu roboh ke tanah. Ia berada di depan menghadang penjajah Belanda memasuki wilayah Selat Panjang 12 Desember 1948. Pendaratan Belanda di Selat Panjang menjadi saksi keberanian Adnan Kasim melawan Belanda. Nyawa taruhannya untuk tegaknya NKRI. 

Lelaki yang roboh ke tanah akibat peluru Belanda itu dibawa ke Tanjungpinang dengan pesawat Belanda Catalina untuk diobati hingga menjadi tawanan di Tanjungpinang dan Tambelan sampai dengan penyerahan kedaulatan. Seorang polisi pemberani itu nantinya akan menjadi saksi sejarah. Karena ia ikut menjadi Kepala Seksi Keamanan mengawal Presiden Sukarno melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buru tahun 1948. Dari Tambelan hingga ke Pulau Buru. Bukan perjalanan yang singkat bukan.