Pilkada dan Politik Dinasti

MODEL politik dinasti sepertinya menjadi trend di Indonesia. Politik kekerabatan atau yang lebih dikenal sebagai Politik Dinasti adalah mereka yang mewarisi jabatan publik yang sama dari anggota keluarga mereka yang memegangnya sebelum mereka (Asako dkk, 2010).

Motivasi jaringan keluarga dalam politik menurut Hajrianto Yassin Thohari dalam Kolom Gatra 19 Januari 2011 karena secara psiko-politik, keluarga penguasa selalu memiliki self-confident yang tinggi. Pasalnya, mereka terlahir dari keluarga kerajaan atau penguasa.

Sehingga pastilah merasa menjadi putra dan putri yang sebenar-benarnya. Istri dan anak-anak raja hidup di istana . Mereka merasa dilahirkan sebagai orang istimewa dan diistimewakan kerana kedudukan ayahnya. Maka, mereka kemudian ingin mengulang dan melangenggkan keistimewaan itu untuk selama-lamanya.

Baju Gratis, Kualitas Pendidikan hingga Politik Pencitraan

Dalam hal pengembangan SDM, pendidikan memiliki nilai strategis dan mempunyai peran penting sebagai suatu investasi di masa depan. Karena secara teoritis, pendidikan adalah dasar dari pertumbuhan ekonomi, dasar dari perkembangan sains dan teknologi, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam pendapatan, dan peningkatan kualitas peradaban manusia pada umumnya (John Vaizey, 1980: 4).

Salah satu keberhasilan tingkat pendidikan suatu bangsa dapat  dilihat melalui angka human development  index (HDI). Berdasarkan data United Nation for Development Programme (UNDP), Indonesia berada pada posisi 108 dari 110 negara di dunia dan jauh tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN (UNDP, 2010). Kemudian 2019 Indonesia memiliki peringkat kualitas hidup ke-111 dari 189 negara menurut laporan Indeks Pembangunan Manusia 2019 yang dikeluarkan PBB.

 Peringkat Indeks Pembangunan Manusia tahunan dihitung menggunakan tiga kategori: kesehatan, pendidikan dan pendapatan.  

Pilkada dan Peluang Figur Baru

PALU itu diketok oleh pimpinan Komisi II DPR RI bersama dengan Ketua KPU, Bawaslu, Plt Ketua DKPP dan Mendagri. Hasil rapat memutuskan pilkada 2020 tunda. Nah, pertanyaannya sampai kapan ditunda? Keputusan itu tergantung Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu).

Tentunya Presiden akan mendengarkan alasan dari KPU dan pemerintah sebagai pihak yang paling memahami persoalan teknis pilkada. Dan prediksi tim presiden sampai kapan wabah ini selesai. Hemat penulis, Perppu yang akan diterbitkan mengatur pelaksanaan ditundanya pilkada kemungkinan terbesar, adalah September 2021. Jadi ada penundaan setahun dengan pelbagai pertimbangan.

Dan, tentunya kesiapan KPU sebagai penyelenggara. Terpenting, dana pilkada bisa dikembalikan ke kas daerah untuk penanggulangan bencana kemanusiaan. Pilkada 2021, bisa menggunakan APBD tahun depan untuk pelaksanaan pilkada.

Di luar dana pengamanan Pilkada, setidaknya di Kepri dana pilkada untuk KPU dan Bawaslu menembus angka lumayan besar sekitar Rp250 miliar. Misalnya, dana pilkada untuk dua lembaga KPU dan Bawaslu Kepri saja Bawaslu sekitar Rp50 miliar dan KPU sekitar Rp98 miliar.

Ketika Covid19 Menembus Pulau Terisolasi di Laut China Selatan

Berita itu datang pukul 11.00 dari salah satu pejabat Bintan. Lima jam sebelum diumumkan Gugus Tugas Covid19 Kepulauan Riau Jumat (22/5), bahwa satu dari penduduk Tambelan positif Covid-19.

Kecamatan Tambelan adalah kecamatan terjauh dari Kabupaten Bintan yang dianggap zona hijau. Artinya boleh salat Id, saat lima waktu di masjid atau musala karena dianggap zona aman atau zona hijau. Kalau sudah ada kasus di Tambelan, sebaiknya salat Ied  di rumah saja. Lebih aman. Sesuai hadits, jika ada wabah, maka larilah seperti melihat singa. Sekarang ini musim wabah sudah sampai di Tambelan, maka larilah.

Sudah banyak ulama hebat negeri ini sampai ulama Arab Saudi menganjurkan salat di rumah saja. Logika sederhana salat Ied itu sunnah. Bisa dikerjakan di rumah. Sedangkan menghindari dari bahaya untuk keselamatan jiwa itu wajib. Saya sendiri pilih yang wajib dahulu. Ikhtiar menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa manusia. 

Etika dan Kontrol Media

Saya lebih suka dengan The Guardian dan Daily Mail. Dua media ini dengan tegas mengkritik dan meminta penasehat utama Perdana Menteri Inggris bernama Cummings untuk mundur sebagai pertanggungjawaban moral dia kepada rakyat Inggris yang sudah lama diam di rumah. Namun dia elit Inggris malah melanggar aturan lokdon dengan pelbagai alasan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan perlindungan kepada Cummings karena sebagai sosok penting berhasilnya PM Inggris itu berkuasa di Inggris selama masa Brexit.

Media pendukung PM seperti The Times dan The Telegraph memahami sikap Johnson yang membela Cummings karena dianggap sebagai ayah yang melindungi anaknya. Dua media ini menganggap, langka Cummings sudah sesuai keadaan dan berintegritas. Sehingga wajar PM membela maksimal Cummings yang sama sama alumni Oxford. Sama dengan Johnson.

Isu HIP dan Keadilan

 

Hari ini saya melihat tiga media mainstream menjadikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai berita di halaman depan. Yakni Republika yang dari awal kebijakan redaksinya nampaknya memang menolak RUU itu dibahas lebih lanjut. Kemudian Media Indonesia di paling bawah halaman depan dan Rakyat Merdeka masih di berita unggulan. 

Sementara The Jakarta Post mengangkat isu HAM di Papua, Kompas soal isu kartu Prakerja dan Tempo menjadikan halaman depan 14 juta rekening listrik. Tak munculnya isu RUU HIP di halaman depan media utama menandakan isu itu sudah tak menarik lagi dibahas di halaman depan. Dan pemerintah menunda untuk melakukan pembahasan dalam waktu dekat.

Mengapa Adnan Kasim untuk Bandara Tambelan

Sebuah peluru dari senapan serdadu Belanda menembus dada kiri bagian atas. Darahnya mengucur deras. Baju dinas polisi yang dia pakai berganti warna merah. Laki - laki itu roboh ke tanah. Ia berada di depan menghadang penjajah Belanda memasuki wilayah Selat Panjang 12 Desember 1948. Pendaratan Belanda di Selat Panjang menjadi saksi keberanian Adnan Kasim melawan Belanda. Nyawa taruhannya untuk tegaknya NKRI. 

Lelaki yang roboh ke tanah akibat peluru Belanda itu dibawa ke Tanjungpinang dengan pesawat Belanda Catalina untuk diobati hingga menjadi tawanan di Tanjungpinang dan Tambelan sampai dengan penyerahan kedaulatan. Seorang polisi pemberani itu nantinya akan menjadi saksi sejarah. Karena ia ikut menjadi Kepala Seksi Keamanan mengawal Presiden Sukarno melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buru tahun 1948. Dari Tambelan hingga ke Pulau Buru. Bukan perjalanan yang singkat bukan.

Hadapi dengan Senyuman

Ingat, di Pilgub maupun pilkada kabupaten dan kota di Kepri tahun 2020 jangan terlalu serius membela calon yang ikut pilkada. Contoh pilpres 2019 berakhir dengan koalisi bersama untuk kepentingan bersama. Yang masuk penjara akibat membela capres tertentu, ya sabar nanti juga habis masa hukumannya.


Yang di jajaran bawah sampai gak teguran, putus silaturahmi, lapor melapor ke polisi, sementara di jajaran elit malah ngopi bersama dan tertawa bersama karena kepentingan tercapai. Bahkan sampai ada di-remove WhatsApp group karena beda pilihan dengan mayoritas anggota group. Di Tanjungpinang pernah ada group WA isinya orang terkenal bubar karena banyak beda dukungan politik.

Sering sering dengar lagu Ahmad Albar dengan judul Panggung Sandiwara. Bahkan rajin - rajin juga membaca tafsir kehidupan bahwa hidup dunia hanya permainan dan sendagurau belaka. Perbanyak literasi politik dan jangan bawa sampai ke perasaan. Politik ya, bagaimana kepentingan terpenuhi. Titik. Soal patsun politik, ya gak dikenal. Ideologi berbau agamais dan nasionalis terkadang bisa satu gerbong jika tujuannya sama. Tapi jika tujuannya beda, maka tidak akan pernah sama.

Bagaimana memahami dinamika politik, ya cukup baca buku dan membaca tren di media daring hingga medsos. Capek baca buku, ya ngopi. Jangan dukung mendukung ketika KPU belum menetapkan calon yang lulus verifikasi. Kita baru tahu siapa yang ikut kontestasi ketika sudah ditetapkan KPU pada Juli 2020. Jadi, sekarang baru manuver manuver kecil untuk mengejar target. Ramalan ramalan sahaje.

Yang kasihan ASN sudah mulai terbelah ke kubu A dan kubu B. Di kubu B, walau tak terlalu berkompeten, diangkat jadi pejabat eselon. Yang berkompeten dan mampu karena tak menonjol mendukung kubu B, ya antre saja di level staf dan kalaupun dapat jabatan jabatan kering.

Ternyata yang menang di Pilkada kubu A, maka pejabat yang bela kubu B siap siap terbang ke mana mana. Berkemas mencari jurus selamat. Dan akhirnya selamat pagi mari ngopi. Jangan lupa duha, biar rezeki lancar.

Punya teman di Pemprov Kepri doktor jebolan luar negeri, S1 hingga S3 bidang pendidikan, eh malah diletakkan di dinas yang gak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian satu lagi jebolan UGM bidang komunikasi politik, eh malah di letakkan bidang soal ngurus simpan pinjam dan UMKM.

Itulah dinamika politik dan birokrasi negara +62. Jangan terlalu mengandalkan keahlian. Tapi pandai pandai berselancar. Pilpres 2019 memberikan pelajaran terbaik bagaimana bermanuver dan bagaimana mengakhiri permainan dengan kebahagiaan. The end.***