Minggu, 24 Agustus 2008

Ladang Emas dari BUMD

Keinginan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri tak lain adalah menjadikan ladang emas untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Sayangnya, sejak dibentuk September 2006, BUMD Kepri belum memberikan pendapatan. Yang ada, modal awal Rp10 miliar terus menipis. Bagaimana kiprah BUMD Kepri selama ini?

Berkantor di gedung berkelas di Batam Centre, membuat semua pihak yang datang ke BUMD Kepri akan yakin terhadap perusahaan daerah itu. BUMD Kepri memiliki kantor pusat di Tanjungpinang, tepatnya jalan Wiratno, Tanjungpinang. Sedangkan aktivitas operasional banyak dilakukan di kantor cabang di Graha Pena, Batam Centre.

Rabu (11/6), Direktur Operasional BUMD Kepri Much Rifan bersama dengan Kepala Divisi Strategis dan Pengembangan Bisnis Ahmad Edward Faried menerima saya, menjelaskan kiprah BUMD Kepri sejak dibentuk 1,5 tahun yang lalu.

Menurut Rifan yang juga mantan petinggi di Telkomsel itu, sejak diberikan tugas menjalankan BUMD Kepri atau PT Pembangunan Kepri, saat itu, perusahaan tersebut baru akte notaris. Sehingga direksi dan karyawan lainnya harus membentuk dan mengurus perizinan lainnya agar perusahaan bisa melaksanakan kegiatan bisnis. Kedua petinggi BUMD itu tidak membantah jika ada anggapan BUMD Kepri belum memberikan pendapatan untuk PAD.

" Kondisinya memang seperti itu. Kinerja kita ini untuk jangka panjang. Mana ada usaha dalam waktu singkat bisa memberikan pendapatan. Kecuali dagang," ujar Rifan saat itu memberikan alasan kinerja BUMD yang belum memberikan PAD.

Untuk menjadikan BUMD Kepri ini menjadi perusahaan yang besar, langkah awal yang dilakukan manajemen dan sudah disetujui oleh komisaris BUMD Kepri Wakil Gubernur HM Sani, Imam Soedrajat, Nuraida Muchsen, yakni membentuk anak perusahaan.

Dari data yang diperoleh Batam Pos, selama tahun 2007, BUMD Kepri membentuk 10 anak perusahaan yang bergerak di pelbagai bidang. 10 anak perusahaan itu yakni Kepri Oil Inti Energy bergeak bidang minyak dan gas, Kepri Gas Inti Utama juga bidang migas. Sedangkan bidang infrastruktur, ada perusahaan Tenaga Listrik Bintan (TLB) bergrak bidang listrik kemudian ada perusahaan Kepri Malaka Solution bergerak bidang informasi komunikasi dan teknologi.

Untuk usaha jasa, BUMD Kepri menyiapkan anak perusahaan yang bernama BPR Kepri Batam, BPR Kepri Bintan bergerak bidang keuangan. Sedangkan perusahaan lain ada bernama Kepri Enerflow Environment bergerak bidang penanggulangan pencemaran lingkungan, PT Sin Kepri LOgistic, bergerak bidang logistik, PT Jasa Angkasa, untuk menggarap usaha bandara, PT Bangun Cemerlang bergerak bidang pelabuhan dan perusahaan yang ke 10 adalah PT Indonusa Pandu Nautica untuk jasa pandu pelayaran.

Dari 10 anak usaha tersebut, yang memberikan pendapatan baru PT Jasa Angkasa yang saat ini mulai aktif dalam bisnis penyedian avtur di Bandara Kijang, Tanjungpinang. BUMD Kepri boleh bangga, sebab Pertamina baru pertama kali bekerjasama dengan BUMD dalam hal penyedian avtur untuk pesawat.

Dari perusahaan itu baru dua anak usaha yang sudah memberikan pendapatan yakni PT Jasa Angkasa dan Sin Kepri Logistik yang sudah aktif bisnis kargo. Dalam satu hari anak usaha BUMD Kepri ini bisa mengakut sampai 100 kontainer. Tetapi saham BUMD masih kecil karena baru 10 persen. Sisanya perusahaan asal Singapura. Tak ayal pendapatan bidang ini pun masih signifikan untuk mendukung keuangan BUMD.

Kedua anak perusahaan ini bukanlah menjadi bisnis utama BUMD. Perusahaan yang menjadi bisnis utama adalah PT Oil Inti Energy dan PT Gas Inti Utama. Sayangnya dua perusahaan ini belum bergerak. Sehingga pendapatan belum memberikan pemasukkan. Rifan tak mengelak jika dua usaha tersebut banyak yang menilia terlalu muluk.

" Tetapi kita sudah siap untuk terjun ke migas. Sebab BUMD sudah menyiapkan tenaga ahli dan investor sudah untuk mendanai proyek itu. Sehingga tak ada yang tak mungkin untuk BUMD mengelalo migas di Natuna," jelas Rifan yang diamini oleh Ahmad Erward.

Menurut Rifan, kinerja BUMD secara umum perusahaan berjalan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Pengelola BUMD Kepri beralasan lemahnya pendapatan BUMD akibat belum terialisasi proyek dalam produk unggulan dan infrastruktur dalam jangka panjang.

BUMD Kepri juga sudah melakukan melakukan 27 kerjasama kesepahaman (MoU). Dan terialisasi menjadi 10 anak usaha.
BUMD juga sudah melakukan usaha bersifat sosial dan membantu program pemerintah dalam operasi pasar minyak goreng.
Dan eksistensi BUMD telah dikenal di dunia perminyakan khususnya dalam upaya mendapatkan pengelolaan lapangan minyak marjinal di Natuna.


Siapkan Dua Perusahaan Garap Migas di Natuna

Dalam rencana program kerja BUMD atau PT Pembangunan Kepri 2008 jika disetejui oleh pemegang saham Pemprov Kepri akan menelan dana Rp28 miliar. Dana tersebut jauh lebih meningkat dari modal awal yang hanya Rp10 miliar. BUMD Kepri hanya meminta Rp 4 miliar dari APBD Kepri. Program apa saja yang akan dilakukan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

Dana Rp28 miliar itu untuk pengembangan bisnis 10 anak usaha BUMD Kepri yang bergerak di pelbagai bidang usaha. Dari 28 miliar tersebut, yang digunakan untuk investasi bidang usaha sebesar Rp 23 miliar. Dengan rincian investasi produk unggulan Rp10,2 miliar, investasi infrastruktur Rp2,5 miliar dan investasi sektor jasa Rp10,3 miliar.

Sedangkan untuk biaya operasional menelan dana sekitar Rp5,3 miliar. Dana tersebut paling besar digunakan untuk biaya gaji dan tunjangan operasional karyawan BUMD senilai Rp3,2 miliar. Kemudian biaya kantor Rp777 juta, perjalanan dinas Rp744 juta, peralatan kantor Rp132 juta dan untuk biaya masalah perizinan Rp500 juta.

Direktur Operasional PT Pembangunan Kepri Much Rifan menjelaskan, rencana penggunaan anggaran Rp28 miliar dilakukan jika semua program dilakukan BUMD disetujui. Sampai saat ini, dana dari APBD Kepri untuk empat miliar belum turun.
Sisanya, PT Pembangunan Kepri akan mencari dana dengan pihak ketiga.
Jika komisaris tidak menyetujui, maka dana tersebut juga tidak sampai Rp28 miliar.

PT Pembangunan Kepri menurutnya, 2017 ditargetkan menjadi perusahaan berkelas regional. Dari sekarang, BUMD sudah melakukan kerjasama dengan perusahaan besar dari Singapura maupun dari Malaysia.

Bukan tanpa alasan jika Rifan menjeskan BUMD Kepri ini akan menjadi perusahaan kelas regional dengan kekayaan miliaran nantinya.

Rencana awal BUMD Kepri dibidang keuangan misalnya, dalam tahun ini BUMD Kepri akan memiliki dua Badan Perkreditan Rakyat (BPR) untuk di Bintan dan Batam. Sedangkan tahun selanjutnya, setiap kabupaten di wilayah Kepri akan memiliki BUMD. Kemudian, setelah kerjanya bagus, maka keenam BPR nantinya akan dijadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

" Karena jika kita harus membentuk BPD, dananya tidak mencukupi. Sebab untuk modal pembukaan bank umum minimal Rp3 triliun. Dari mana kita mencari dana sebanyak itu. Sehingga dengan langkah pembentukan BPR ini mudah-mudahan ke depan bisa terwujud membentuk BPD," ungkapnya.

Lebih lanjut, jelas Rifan, selain proyek pengembangan BPR, rencana PT Pembangunan Kepri melalui PT Bandar Bangun Cemerlang yang bergerak bidang pelabuhan akan membangun Pelabuhan Sri Bintan Pura.

Tak tangung-tanggung, nilai investasi yang akan digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan mencapai Rp 460 miliar. Sedangkan program pengembangan usaha dari anak perusahaan Tenaga Listrik Bintan (TLB) melakukan pembangunan listrik di Bintan diperkirakan menelan dana 22 juta dolar AS.

Anak usaha yang jelas memberikan masukan ke pundi BUMD baru PT Kepri Jasa Angkasa yang bergerak bidang bandara.

" Di akhir tahun ini, kita akan menghitung pendapatan yang diperoleh dari anak usaha. Karena laporan kuangan akan diaudit lembaga independen. Saat ini kita belum bisa memberikan laporan mengenai jumlah pemasukan," ujar Rifan.

Rifan menjelaskan, usaha utama dari BUMD Kepri ini adalah bidang minyak dan gas. Perusahaan yang disiapkan untuk menggarap bidang ini PT Kepri Oil Inti Energy dan Kepri Gas Inti Utama.

" Secara umum kita sudah siap untuk mengelola migas di Natuna. Karena investor dan sumber daya manusia sudah kita siapkan. Sektor ini, yang akan menjadi bisnis utama BUMD untuk menambah PAD Kepri," ujar Rifan.

Sedangkan menurut Kepala Divisi Pengembangan Bisnis, Erward, dengan 10 anak usaha itu, PT Pembangunan Kepri memang menjadi perusahaan yang berpengaruh ke depan. Tetapi belum untuk saat ini.
Yang jelas menurut Rifan, dana APBD yang dikasi sebagai modal BUMD bisa dipertanggung jawabkan.

" Dana yang kita gunakan dalam pengembangan bisnis BUMD diaudit oleh lembaga lain. BPK juga melakukan audit di BUMD. Dana yang kita gunakan pasti bisa dipertanggung jawabkan. Mana mau kita masuk ditangkap KPK gara-gara menggunakan uang rakyat," ujar Edward. robby patria


















Tidak ada komentar: