Tergadai Demi Mega Proyek Dompak

by pemprov.go.id gambar jembatan yang akan menghubungkan Dompak dengan Pantai Impian.



Pekerjaan rumah Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) saat ini menyulap Pulau Dompak menjadi pusat pemerintahan Kepri. Menyukseskan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun, dan tentunya membangun Jembatan yang menghubungkan Batam dengan Pulau Bintan.

Tapi, dua program di atas sudah dalam proses. Walaupun proyek Dompak yang dikerjakan dengan sistem tahun jamak itu terkesan berat untuk selesai saat gubernur sekarang menjabat sebagai kepala daerah yang tak sampai dua tahun lagi akan berakhir.

Saat ini proyek tersebut masih terlihat tanah yang masih merah. Di tengah hutan-hutan yang gundul itu berdiri tiang beton sebagai pondasi kantor gubernur nantinya. Bakau sudah rata dengan air laut. Lalu lalang lori mengeruk tanah terlihat tiada henti. Pondasi tiang jembatan menghubungkan Dompak dengan Pantai Impian yang kelak menjadi jembatan terpanjang di Kepri juga sudah dibenamkan di dasar laut.

Kampung nelayan di Dompak itu mulai bersolek menjadi kota nan indah berada di atas bukit menghadap ke laut. Adakah nelayan di Dompak menjadi tuan tanah karena kampung mereka disulap menjadi kota. Nyatanya tidak. Yang akan kaya itu mereka yang memiliki tanah luas di Dompak sejumlah pengusaha. Ya, penikmat Dompak itu segelintir saja. "Kali ini pemerintah merubah pulau menjadi kota metropolis. Ini proyek gila,"ujar teman saya, saat kami melihat pulau itu dari Jalan Pramuka, Tanjungpinang, Sabtu (24/1/2009).

Pemprov Kepri merencanakan membangun 20 paket proyek pembangunan pusat pemerintahan di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang. Pemenang tender sebagian besar adalah kontraktor atau perusahaan asal Jakarta. Artinya kontraktor lokal belum mampu bersaing dengan kontraktor kelas atas dari di Jakarta.

Benarkah kontraktor lokal cocok untuk membangun proyek di bawah Rp10 miliar saja. Atau mereka tak diberikan kesempatan untuk bersaing dengan cara terhormat?

Merubah Dompak jadi kota, bukanlah pekerjaan ringan. Dana yang akan dihabiskan tak sedikit. Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Dompak lebih kurang Rp1,9 triliun. Jauh lebih besar dari APBD Kepri. Pembangunan pusat pemerintahan secara multiyears ini dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kepri Nomor 14 Tahun 2007. Berdasarkan pemberitaan media massa, proyek yang telah dilelang adalah pembangunan jembatan Tanjungpinang-Dompak) senilai Rp236,637 miliar. Proyek ini dimenangkan oleh PT Nindya Karya (Persero), Jakarta. Kemudian, pembangunan jalan utama senilai Rp187,099 miliar dimenangkan PT Duta Graha Indah, Jakarta.

Proyek pembangunan jalan penghubung Pulau Dompak senilai Rp48,388 miliar dimenangkan PT Tamako Raya Perdana, Pekanbaru, pembangunan jalan lokal di Pulau Dompak sebesar Rp54,706 miliar jatuh ke PT Propelat asal Bandung.

Selanjutnya, proyek paling besar yakni pembangunan kantor gubernur, dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemprov Kepri dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala, Jakarta. Nilai proyek ini mencapai Rp258,380 miliar.

PT Pembangunan Perumahan (PP), Jakarta kebagian dua proyek, yaitu pembangunan gedung DPRD Provinsi Kepri senilai Rp64,144 miliar dan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) sebesar Rp45,165 miliar. Proyek pembangunan masjid raya dan Islamic Centre senilai Rp102,030 miliar dimenangkan oleh PT Waskita Karya, Jakarta.

Ada yang mengatakan, jika proyek Dompak jadi, sebuah kebanggan untuk rakyat Kepri. Karenanya, dengan keterbatasan APBD Kepri tak lebih dari Rp1,6 T, proyek itu tetap dilaksanakan walaupun dengan tertatih-tatih untuk menggapainya.

Kenapa proyek ini tidak didanai oleh APBN saja? Bukankah terkesan mamaksa jika proyek ini dikerjakan dengan keterbasan APBD Kepri.

Rakyat masih membutuhkan peran serta pemerintah guna mendapatkan sembako yang murah, bibit sapi murah, bantuan modal mengembangkan usaha. Sudah cukupkah pemerintah berbuat memenuhi kebutuhan publik itu.

Adakah proyek pembangunan ini suara rakyat yang diwakili melalui DPRD. Kenapa pemerintah belum memberikan masyarakat untuk menikmati pengobatan gratis? Kenapa pemerintah masih mengabaikan ribuan tenaga guru yang digaji per bulan di bawah Rp500 ribu per bulan. Bagaimana dengan beasiswa untuk pemuda Kepri. Apa yang menyebabkan pemerintah membiarkan biaya pendidikan di Kepri masih mahal?

Mereka yang berkuasa masih mengutamakan gedung yang mewah demi melambangkan keberhasilan. Adakah kantor gubernur saat ini buruk, sehingga tak layak sebagai kantor pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat? Kenapa mereka tidak mau bertahan menikmati berkantor di ruko di Tanjungpinang?

Memang infrastruktur yang megah melambangkan keberhasilan. Sehingga mereka berlomba-lomba membangun untuk kepentingan popularitas. Padahal, masih banyak penduduk ini menanti proyek massal agar mereka bisa merasakan renyahnya APBD Kepri.

Bagikanlah uang pajak rakyat itu untuk rakyat yang menanti belas kasihan pemerintah. Kepri belum semapan Jakarta yang membutuhkan kantor gubernur dan DPRD yang megah. APBD Kepri belum sebesar Kalimantan Timur yang menembus Rp3 triliun per tahun untuk menyulap Pulau dalam waktu lima tahun.

Bukan berarti penulis tak setuju pembangunan Dompak. Ada saatnya pemerintah mempertimbangkan dengan bijak apakah sudah saatnya memiliki kantor yang megah. Padahal provinsi ini baru seumur jagung. Apalagi kantor gubernur sekarang masih representatif untuk berkantor dan melayani masyarakat.

Yang jelas, sejumlah kebijakan untuk kepentingan publik harus sedikit tergadai karena dana dialihkan untuk pembangunan Dompak yang menyerap ratusan miliar APBD.

Tak heran lagi jika tokoh pejuang pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood dan koleganya bersikeras menentang mega proyek Dompak dikerjakan saat ini karena dianggap belum saatnya. robby patria