Berebut Blok Natuna D Alpha

foto by inl

Blok Natuna D-Alpha merupakan aset sangat strategis bagi negara. Dengan cadangan gas D Alpha termasuk salah satu cadangan gas terbesar di dunia. Potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (tcf). Dengan potensi sebesar itu, nilai Natuna diprediksi mencapai sekitar US$ 335,32 miliar atau sekitar Rp 3.350 triliun.

Hasil studi salah satu perusahaan perminyakan dan petrokimia terbesar di dunia, ExxonMobil menyebutkan dari 222 triliun kubik itu, 30 persen di antaranya merupakan gas bumi, 70 persen CO2. Meski mengandung cukup banyak CO2, namun Exxon Mobil menilai kualitas gas di Natuna sangat baik dan cukup berlimpah. Bahkan, jumlah 46 TCF gas itu, masih lebih tinggi ketimbang kandungan gas di Arun Nangroe Aceh Darusallam yang hanya 13 TCF.

Saat ini pemerintah bersikeras, Pertamina yang akan mengelola D Alpha dengan menujuk perusahaan lainnya. Keberhasilan pemerintah mengelola lapangan migas Blok Natuna ini akan menjadi investasi nasional terbesar sepanjang sejarah.

Natuna D Alpha adalah lapangan migas yang sebelumnya dikelola ExxonMobil sejak 8 Januari 1980. Exxon kemudian memperoleh perpanjangan kontrak selama 20 tahun pada 1985, sehingga Exxon diperkenankan mengelola blok ini sampai 2005. Namun, selama
kurun itu, Exxon tak kunjung membuat Natuna berproduksi. Exxon bahkan tak mengajukan program pengembangan lapangan seperti diwajibkan kontrak (PSC Section II pasal 2.2 B), sehingga kontrak Exxon di Natuna dinyatakan sudah berakhir terhitung 9 Januari 2005.Selama ini, Exxon menerapkan bagi hasil 100:0 sebelum pajak sehingga pemerintah tidak mendapatkan apa pun.

Exxon sudah 21 tahun beroperasi sebagai operator dan belum melakukan pengembangan signifikan sehingga kontraknya dicabut.
Dalam kontrak lama, selain ExxonMobil yang menguasai 76 persen, Natuna juga dimiliki PT Pertamina (Persero) 24 persen. Namun, porsi bagi hasil kontrak lama sangat timpang karena Exxon mendapat 100 persen, sedang pemerintah nol persen. Untuk mengembangkan Blok Natuna D-Alpha diperlukan investasi sekitar US$ 7 miliar.

Menteri ESDM telah mengeluarkan surat No. 514/BP00000/2006-SO tanggal 8 Desember 2006 yang menetapkan kontrak pengelolaan Blok Natuna oleh Exxon telah berakhir. Menteri ESDM juga telah menyatakan kontrak Blok Natuna secara hukum telah selesai
sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.040/2006. Pada 25 Januari 2007 Menteri ESDM juga telah menyatakan bahwa lapangan Natuna D-Alpha sudah menjadi wilayah terbuka.

Pada akhir Desember 2008 menteri bahkan menegaskan bahwa Blok Natuna adalah milik nasional, sehingga tinggal diambil oleh pemerintah dan diserahkan kepada Pertamina.
Sampai saat ini belum ada kelanjutan siapa yang akan mengolahnya. Penundaan ini menyebabkan Pertamina tidak dapat merealisasikan target mereka untuk merampungkan proses pemilihan mitra kerja sama pada akhir Desember 2008 hingga kini.

Penundaan ini juga secara otomatis menyebabkan tertundanya produksi Blok Natuna, yang proses pengembangannya dapat memakan waktu lebih dari 4 tahun. Bahkan, sebagaimana diperkirakan pengamat perminyakan Kurtubi, kalaupun tahun depan sudah ada
keputusan yang jelas tentang pengembangan blok ini, baru pada sekitar tahun 2018 Natuna D-Alpha dapat berproduksi secara komersial.

Ada harapan pengelolaan Natuna D-Alpha oleh Pertamina sehingga bernilai strategis bagi kemajuan BUMN tersebut serta sekaligus dapat memberi sumbangan sangat signifikan bagi keuangan negara. Setidaknya sekarang ada delapan perusaan yang berminat
mengelola blok itu diantaranya PT ExxonMobil, StatOil, ENI, China National Petroleum Corporation (CNPC), Chevron, Total, Shell dan Petronas.

Kartubi mengatakan bila blok ini cepat berproduksi, dengan potensi (cadangan terbukti -red) sebesar 46 TCF itu maka diperkirakan negara bisa memperoleh pendapatan sebesar dua kali dari hasil dari Lapangan Badak di Bontang, Kaltim yang
sekitar 10 miliar dolar AS per tahun. Berarti Blok Natuna bisa hasilkan 20 miliar dolar AS per tahun.

Jumlah ini bisa bertambah lagi, apabila kandungan CO2 nya juga bisa dimanfaatkan. CO2 dari Natuna D Alpha bisa dipergunakan untuk menggenjot produksi dari Lapangan Minas, Propinsi Riau. CO2 dari Natuna D Alpha juga bisa dipergunakan untuk mengupayakan peningkatan produksi minyak dari Lapangan Minas, Propinsi Riau.

Ada keuntungan lain jika pengelolaan Blok Natuna D-Alpha oleh perusahaan nasional. Keuntungannya terkait dengan meningkatkan kebutuhan gas di dalam negeri terutama di Pulau Jawa sehingga bila blok tersebut dikelola perusahaan asing sangat kecil
kemungkinan produksi gasnya akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik. Kalau dikelola Pertamina, pasokan dalam negeri akan aman. Dengan kebutuhan gas di dalam negeri yang tinggi saat ini, sayang sekali kalau cadangan yang besar itu tidak segera
dimanfaatkan.

Wakil Bupati Kabupaten Natuna Amirullah menyatakan potensi gas di Blok D Alpha yang berada 200 mil dari Ranai belum disentuh siapapun. Termasuk dari Exxon yang sudah 28 tahun di sana. "Selama ini memang Exxon tak memberikan kontrisbusi apapun untuk daerah. Karena blok itu belum produksi," ujar Amirullah , Kamis (1/2009).

Dia mengatakan, tidak tahu menahu alasan Exxon belum melakukan ekplorasi gas di sana. Kemungkinan besar, proyek tersebut belum laik diproduksi sebab kandungan gas CO2 tinggi. Sehingga antara biaya produksi dengan harga jual gas tidak seimbang.

"Saya tak tahu apa yang dikerjaan Exxon di laua sana. Di darat, memang tidak ada aktivitas. Selama ini Exxon baru mengadakan penelitian saja. Dan data mengenai gas di Blok Natuna D Alpha dipegang perusahaan itu," kata Amirullah.

Pemda Natuna, katanya, tidak ada wewenang dengan blok tersebut. Karena wilayahnya sudah menjadi kewenangan pusat."Walaupun blok tersebut di Natuna, sampai sekarang, kita tidak dilibatkan. Memang ada penyertaan modal melibatkan daerah. "Kalau kita
bisa masuk, maka daerah ini akan kaya. Tetapi kita belum sejauh itulah," tuturnya.

"Kita tidak mempersoalkan siapapun yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola Natuna D Alpha,"imbuhnya.

Anggota DPR-RI asal Kepulauan Riau Harry Azhar Azis mengatakan pengelolaan blok migas di sana harus dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Natuna, Anambas, dan Kepri pada umumnya. Model pengelolaan selama ini yang memisahkan keterlibatan penduduk setempat harus dihindari. Artinya kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi penduduk setempat harus

diformulasi dengan baik oleh Pertamina dan pemerintah pusat dengan tetap berkoordinasi dengan pemda. Tidak boleh terjadi pengelolaan itu nantinya hanya menguntungkan pengelola. Sementara rakyat setempat tak terlibat.

"Kegiatan ekonomi lokal harusnya tumbuh sejalan dengan petumbuhan kegiatan pengelolaan gas itu. Pengelolaan dianggap gagal jika kesejahteraan penduduk tak berubah seperti yang terjadi di beberapa daerah penghasil lainnya."

Lebih lanjut, katanya, harus ada skema untuk memberikan 10 persen pengelolaan gas itu ke daerah hal itu sesuai dengan aturan pengelolaan migas. Pemprov dan Natuna atau Anambas harus berkordinasi untuk nilai saham yang harus dimiliki tiap-tiap daerah.



Perlu 10 Tahun Garap Blok D-Alpha Natuna


Sebelumnya, kepada Batam Pos, Vice President & PublicA ffair Exxon Mobil Deva Rahman mengatakan, Blok D Alpha Natuna merupakan wilayah kerja yang menguntungkan. Untuk mengembangkan blok itu memerlukan waktu sembilan sampai 10 tahun.

Besarnya tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan penggunaan teknologi untuk mengekplorasi dan mengeksploitasi, membuat harga gas Natuna menjadi mahal. Exxon Mobil mengaku sudah mengucurkan dana setidaknya 400 juta dolar AS selama ini.

Letak Natuna yang hanya berjarak sekitar 1.100 km dari Jakarta dan 200 km dari Singapura, membuatnya sangat strategis untuk memasok kebutuhan gas bagi negara-negara sekitar seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Cina, Jepang, dan Korea. Termasuk

pula, untuk memasok gas bagi Pulau Jawa yang membutuhkan gas dalam jumlah besar setelah kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke gas.

Karena itulah, pengelolaan Natuna D-Alpha segera oleh Pertamina jelas sangat bernilai penting, baik bagi pengembangan Pertamina sebagai BUMN di masa mendatang, untuk menyumbang pemasukan bagi keuangan negara, serta untuk menjamin ketersediaan
pasokan gas bagi pasar dalam negeri.

"Tentunya, jika pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola Natuna D-Alpha, maka akan memberikan manfaat yang besar untuk bangsa ini," ujar M Rifan, Direktur Operasional BUMD Kepri yang juga berniat ikut serta mengelola D ALpha dengan

menyertakan saham maksimal 10 persen.
Karena menurut dia, dalam mengelola Natuna D-Alpha di masa mendatang, pemerintah juga dituntut untuk melibatkan BUMD dan swasta nasional, bersama dengan Pertamina, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah pada pengembangan industri migas nasional.

"Ada aaturannya pemerintah menyertakan modal. Kita sudah persiapkan," ujar Rifan.
Karena itulah, lanjutnya, pengelolaan Natuna D-Alpha segera oleh Pertamina jelas sangat bernilai penting, baik bagi pengembangan Pertamina sebagai BUMN di masa mendatang, untuk menyumbang pemasukan bagi keuangan negara, serta untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bagi pasar dalam negeri.

"Jika D Alpha dikelola Exxon, maka hasil untuk negara ini dari gas minim. Banyak dibawa ke negara asal perusahaan itu. Jika Pertamina yang mengelola, kan keuntungannya untuk bangsa dan negara," kata dia.

Sebagai anak negeri, sangat mendukung penyerahan pengelolaan Blok Natuna ke Pertamina. Hal ini, menurutnya, dapat dijadikan pembuktian kemampuan sumber daya dalam negeri dalam memproduksi minyak bumi nasional.

"Lebih baik beri kesempatan anak bangsa membuktikan kemampuannya. Jika tidak pernha dikasi kesempatan, Pertamina tidak bisa menujukan kemampuannya seperti Petronas di Malaysia," ujar Rifan.

BUMD Kepri, jelasnya, sudah menyiapkan tenaga ahli dan modal untuk ikut serta dalam pengelolaan gas itu.

Penentuan partner Pertamina untuk mengembangkan blok Natuna D Alpha ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2009.
Demikian disampaikan Wakil Direktur Permina Iin Arifin Takhyan kepada wartawan dalam acara penutupan INDOGAS 2009, The 4th

International Conference & Exhibition, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis(22/1/2009). (robby patria/net)