foto by robby patriaKetika Krisis Global Menyentuh Kepri
Krisis ekonomi global yang melanda dunia diperkirakan makin parah dirasakan dunia usaha di 2009. Mampukah status Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) yang sudah jadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) menggairahkan roda perekonomian di daerah yang berbatasan dengan Singapura ini?
Aldo, (29) warga Batuampar, sudah lama menahan membeli mobil karena menunggu harga mobil murah dari harga saat ini. Informasi yang dia peroleh, dengan status Batam jadi kawasan free trade zone (FTZ) maka mobil akan murah seperti era 90-an harga sebuah mobil sedan hanya Rp30 juta. Tetapi setelah menunggu satu tahun sejak UU 44 tentang FTZ disahkan tahun 2007, kawasan FTZ di BBK belum juga berjalan dengan optimal. Memasuki 2009, salah satu masalah yang dianggap menghambat FTZ yakni Peraturan Pemerintah No 63 tentang penerapan PPN dan PPnBM di Batam belum juga tuntas.
"Saya juga tidak tahu kapan ya, harga barang elektronik, mobil, makanan, dan barang konsumsi lainnya murah di Batam. Mudah-mudahan status FTZ ini bisa membuat barang-barang di Batam murah," katanya.
"Dari pada harus menunggu lama, saya sudah membeli kamera Nikon D80 dengan cara kredit. Sebelumnya saya ingin menunggu PP 63 dicabut, biar murah. Tapi sampai sekarang belum juga dicabut," ujar Aldo.
Banyak harapan warga Batam seperti Aldo yang menginginkan barang elektronik dijual dengan harga miring di Batam karena tidak dikenakan biaya masuk dan pajak lainnya. Tetapi lebih dari satu tahun sejak UU FTZ disahkan DPR-RI Oktober 2007, status FTZ yang disandang BBK tidak banyak memberikan pengaruh. Apalagi, saat ini krisis global melanda dunia termasuk di Kepri.
Menurut Kepala Bank Indonesia Batam Irwan Lubis, dengan kondisi krisis, lembaga perbankan akan lebih ketat memberikan pembiayaan. Termasuk dari perbankan dunia yang mendanai investasi dalam jumlah yang besar.
Aktivitas perekonomian Kepri akan mendapatkan tekanan dari melambatnya aktivitas perekonomian global, terlebih sejak terjadinya resesi keuangan di Amerika Serikat yang berdampak pada operasional rutin perusahaan, kesulitan likuiditas yang dialami sejumlah negara. Efeknya, perluasan bisnis yang semula direncanakan akan terhambat. Dengan demikian arus investasi yang masuk ke BBK diperkirakan akan stagnan.
Irwan mengatakan, kondisi ekonomi global yang memasuki masa sulit akan mempengaruhi perekonomian Kepri terutama Batam. Apalagi 70 persen ekspor Batam ke Singapura. Padahal negara itu sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah sekitar 1,5 persen di tahun 2008.
Perkembangan perekonomian Singapura perlu dicermati karena mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan di Batam dan Bintan dan Karimun.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau Johanes Kennedy mengakui tahun ini adalah tahun sulit untuk dunia usaha. 2009 Tahun Berat untuk Perekonomian Kepri. Tahun ini menjadi tahun yang penuh tantangan untuk dunia usaha. Terutama kwartal pertama, karena akan terjadi pemutusan hubungan kerja, pengurangan perluasan dunia usaha, dan menurunnya order produksi. Krisis masih berlanjut hingga kwartal kedua 2009.
"Pada dasarnya kita tidak mengharapkan terjadinya PHK. Tetapi, karena kondisinya memang sulit, tidak mungkin perusahaan akan mempertahankan pekerja. Pengurangan karyawan menjadi salah satu alternatif agar perusahaan bisa bertahan. Dalam kondisi sulit ini, peran pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Kennedy.
Dikatakan Kennedy, Kadin mengharapkan pemerintah segera merealisasikan proyek-proyek dari APBD dan APBN dengan cepat. Kemudian, pemerintah diharapkan mengurangi beban ekonomi biaya tinggi yang selama ini masih dirasakan dunia usaha. Dengan cepat berjalannya proyek pemerintah bisa menampung tenaga kerja yang di PHK dari sektor industri. Sehingga pengangguran tak bertambah. Proyek APBD dan APBN menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja.
Kondisi krisis saat ini apakah FTZ masih bisa memberikan penawar melawan krisis? Ya, kalau FTZ dijalankan dengan maksimal masih memiliki daya tarik. Tahun ini akan ada empat usaha perhotelan yang melakukan investasi di Kepri yakni di Bintan, Batam dan Karimun. Tenaga kerja yang diserap sekitar 5.000 orang.
"Yang penting investasi yang sudah ada di BBK saat ini dijaga dulu. Jangan sampai perusahaan direlokasi ke tempat lain," ujar Kennedy.
Ketua Kadin Kota Batam Nada Soraya mengakui FTZ memberikan banyak keunggulan untuk BBK. Tetapi sampai saat ini PP63 saja belum dicabut. "Status kita ini tak jelas. Diibaratkan anak gadis yang dinikahi, tapi tak dikasi nafkah," ujarnya. Nada berharap pemerintah cepat menyelesaikan masalah PP63, sehingga Batam memiliki kepastian hukum di mata investor.
"Kita tidak malu lagi mengatakan kepada investor jika Batam sudah FTZ, kalau PP63 sudah dicabut. Sekarangkan aneh, kawasan FTZ, tapi masih belum bebas."
Masalah Baru FTZ
Masalah baru yang dihadapi FTZ di BBK ini yakni mengenai belum tuntasnya PP63, kemudian Batam berkenaan dengan lima komoditas barang seperti garmen, elektronik, alas kaki, dan makanan yang tidak diperkenankan impor langsung melalui Batam. Dan yang paling baru dikenakan fiskal bagi warga Kepri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak untuk ke luar negeri. Sebelumnya peraturan ini tidak ada di Batam.
Sebenarnya untuk kawasan FTZ larangan impor dari Batam itu tidak ada masalah. Tetapi karena Dewan Kawasan belum mengatur masalah teknis seperti kuota yang bisa diimpor, Bea dan Cukai tetap memberlakukan larangan tersebut sebelum ada aturan teknis.
"Kita lagi menyusun aturan itu. Untuk kawasan FTZ tidak berlaku larangan impor," ujar Jon Arizal ketiga dimintai keterangan.
Artinya, jika DK masih lamban menyiapkan aturan teknis mengenai kuota barang yang boleh masuk ke BBK, maka barang tidak bisa secara langsung diimpor dari Batam maupun dar Karimun dan Bintan. Barang tersebut harus didatangkan dari Dumai, Medan sebagai daerah terdekat dari Kepri. Biaya tranportasi akan membengkak dan harga barangpun tambah mahal.
"Saya kira hambatan lokal seperti itu harus segara diselesaikan oleh DK dan Badan Pengusaaan Kawasan yang sudah dibentuk. Karena jika tidak cepat, kita akan kehilangan momentum," ujar Abdullah Gosse, Wakil Ketua bidang Investasi Kadin Kepri.
Pengamat Ekonomi dari Habibie Centre Umar Jouro menyatakan, jika wilayah BBK lambat mempersiapan segala sesuatu pelaksanaan FTZ, maka kawasan ini akan kalah saing dengan kawasan industri yang sedang berkembang saat ini seperti di Iskandar Development di Malaysia, Vietnam, maupun di China yang sudah maju.
"Untuk itu, lembaga DK yang diberikan wewenang penuh untuk menjalankan FTZ ini cepat betindak. Pesaing Batam itu lebih siap dari segi infrastruktur," ujarnya mengingatkan.
Mengenai masalah PP63, lanjutnya, adalah bagian kecil dari pendukung FTZ. Karena hubungan PP 63 itu terlalu kecil untuk mendukung sektor industri. Selama ini bahan pendukung industri sudah bebas masuk.
"Dicabutnya PP 63 hanya untuk menggerakkan sektor perekonomian di Batam. Saya kira DK dan jajarannya harus cepat berbenah untuk menyukseskan FTZ," ujar Umar belum lama ini.
Wapres Jusuf Kalla menyebutkan dua pekan lagi P 63 itu dicabut. Jika sudah dicabut, apakah investasi akan masuk? Belum tentu, karena dalam kondisi krisis, sulit mencari perusahaan yang ekspansi. Di Batam dan Bintan saja PMA mulai melakukan PHK.
Memang FTZ di BBK dilaksanakan selama 70 tahun sejak ditetapkan mulai 2007. Artinya masih ada waktu yang panjang untuk menjadikan kawasan BBK menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian barat. Artinya walaupun Ismeth tak lagi menjabat sebagai ketua DK, status FTZ BBK masih menjadi daya tarik untuk investasi.
Tetapi alangkah lebih baik, dengan kondisi saat ini, BBK cepat mencuri peluang sebelum muncul kawasan ekonomi khusus di daerah lainnya di Indonesia yang saat ini sudah dibahas di DPR. Kalaulah banyak kawasan khusus di Indonesia, maka BBK bukan hanya bersaing dengan Malaysia dan Vietnam, tetapi juga dari kawasan baru lainnya di Indonesia. Untuk itu, FTZ yang diharapkan menjadi penyelamat dari krisis global diharapkan dijalankan dengan baik. Sehingga daerah ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang menyerap ribuan tenaga kerja. Dengan FTZ menarik investasi asing sebanyak-banyaknya seperti yang dicita-citakan. (robby patria)
Aldo, (29) warga Batuampar, sudah lama menahan membeli mobil karena menunggu harga mobil murah dari harga saat ini. Informasi yang dia peroleh, dengan status Batam jadi kawasan free trade zone (FTZ) maka mobil akan murah seperti era 90-an harga sebuah mobil sedan hanya Rp30 juta. Tetapi setelah menunggu satu tahun sejak UU 44 tentang FTZ disahkan tahun 2007, kawasan FTZ di BBK belum juga berjalan dengan optimal. Memasuki 2009, salah satu masalah yang dianggap menghambat FTZ yakni Peraturan Pemerintah No 63 tentang penerapan PPN dan PPnBM di Batam belum juga tuntas.
"Saya juga tidak tahu kapan ya, harga barang elektronik, mobil, makanan, dan barang konsumsi lainnya murah di Batam. Mudah-mudahan status FTZ ini bisa membuat barang-barang di Batam murah," katanya.
"Dari pada harus menunggu lama, saya sudah membeli kamera Nikon D80 dengan cara kredit. Sebelumnya saya ingin menunggu PP 63 dicabut, biar murah. Tapi sampai sekarang belum juga dicabut," ujar Aldo.
Banyak harapan warga Batam seperti Aldo yang menginginkan barang elektronik dijual dengan harga miring di Batam karena tidak dikenakan biaya masuk dan pajak lainnya. Tetapi lebih dari satu tahun sejak UU FTZ disahkan DPR-RI Oktober 2007, status FTZ yang disandang BBK tidak banyak memberikan pengaruh. Apalagi, saat ini krisis global melanda dunia termasuk di Kepri.
Menurut Kepala Bank Indonesia Batam Irwan Lubis, dengan kondisi krisis, lembaga perbankan akan lebih ketat memberikan pembiayaan. Termasuk dari perbankan dunia yang mendanai investasi dalam jumlah yang besar.
Aktivitas perekonomian Kepri akan mendapatkan tekanan dari melambatnya aktivitas perekonomian global, terlebih sejak terjadinya resesi keuangan di Amerika Serikat yang berdampak pada operasional rutin perusahaan, kesulitan likuiditas yang dialami sejumlah negara. Efeknya, perluasan bisnis yang semula direncanakan akan terhambat. Dengan demikian arus investasi yang masuk ke BBK diperkirakan akan stagnan.
Irwan mengatakan, kondisi ekonomi global yang memasuki masa sulit akan mempengaruhi perekonomian Kepri terutama Batam. Apalagi 70 persen ekspor Batam ke Singapura. Padahal negara itu sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah sekitar 1,5 persen di tahun 2008.
Perkembangan perekonomian Singapura perlu dicermati karena mempengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan di Batam dan Bintan dan Karimun.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau Johanes Kennedy mengakui tahun ini adalah tahun sulit untuk dunia usaha. 2009 Tahun Berat untuk Perekonomian Kepri. Tahun ini menjadi tahun yang penuh tantangan untuk dunia usaha. Terutama kwartal pertama, karena akan terjadi pemutusan hubungan kerja, pengurangan perluasan dunia usaha, dan menurunnya order produksi. Krisis masih berlanjut hingga kwartal kedua 2009.
"Pada dasarnya kita tidak mengharapkan terjadinya PHK. Tetapi, karena kondisinya memang sulit, tidak mungkin perusahaan akan mempertahankan pekerja. Pengurangan karyawan menjadi salah satu alternatif agar perusahaan bisa bertahan. Dalam kondisi sulit ini, peran pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi," kata Kennedy.
Dikatakan Kennedy, Kadin mengharapkan pemerintah segera merealisasikan proyek-proyek dari APBD dan APBN dengan cepat. Kemudian, pemerintah diharapkan mengurangi beban ekonomi biaya tinggi yang selama ini masih dirasakan dunia usaha. Dengan cepat berjalannya proyek pemerintah bisa menampung tenaga kerja yang di PHK dari sektor industri. Sehingga pengangguran tak bertambah. Proyek APBD dan APBN menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja.
Kondisi krisis saat ini apakah FTZ masih bisa memberikan penawar melawan krisis? Ya, kalau FTZ dijalankan dengan maksimal masih memiliki daya tarik. Tahun ini akan ada empat usaha perhotelan yang melakukan investasi di Kepri yakni di Bintan, Batam dan Karimun. Tenaga kerja yang diserap sekitar 5.000 orang.
"Yang penting investasi yang sudah ada di BBK saat ini dijaga dulu. Jangan sampai perusahaan direlokasi ke tempat lain," ujar Kennedy.
Ketua Kadin Kota Batam Nada Soraya mengakui FTZ memberikan banyak keunggulan untuk BBK. Tetapi sampai saat ini PP63 saja belum dicabut. "Status kita ini tak jelas. Diibaratkan anak gadis yang dinikahi, tapi tak dikasi nafkah," ujarnya. Nada berharap pemerintah cepat menyelesaikan masalah PP63, sehingga Batam memiliki kepastian hukum di mata investor.
"Kita tidak malu lagi mengatakan kepada investor jika Batam sudah FTZ, kalau PP63 sudah dicabut. Sekarangkan aneh, kawasan FTZ, tapi masih belum bebas."
Masalah Baru FTZ
Masalah baru yang dihadapi FTZ di BBK ini yakni mengenai belum tuntasnya PP63, kemudian Batam berkenaan dengan lima komoditas barang seperti garmen, elektronik, alas kaki, dan makanan yang tidak diperkenankan impor langsung melalui Batam. Dan yang paling baru dikenakan fiskal bagi warga Kepri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak untuk ke luar negeri. Sebelumnya peraturan ini tidak ada di Batam.
Sebenarnya untuk kawasan FTZ larangan impor dari Batam itu tidak ada masalah. Tetapi karena Dewan Kawasan belum mengatur masalah teknis seperti kuota yang bisa diimpor, Bea dan Cukai tetap memberlakukan larangan tersebut sebelum ada aturan teknis.
"Kita lagi menyusun aturan itu. Untuk kawasan FTZ tidak berlaku larangan impor," ujar Jon Arizal ketiga dimintai keterangan.
Artinya, jika DK masih lamban menyiapkan aturan teknis mengenai kuota barang yang boleh masuk ke BBK, maka barang tidak bisa secara langsung diimpor dari Batam maupun dar Karimun dan Bintan. Barang tersebut harus didatangkan dari Dumai, Medan sebagai daerah terdekat dari Kepri. Biaya tranportasi akan membengkak dan harga barangpun tambah mahal.
"Saya kira hambatan lokal seperti itu harus segara diselesaikan oleh DK dan Badan Pengusaaan Kawasan yang sudah dibentuk. Karena jika tidak cepat, kita akan kehilangan momentum," ujar Abdullah Gosse, Wakil Ketua bidang Investasi Kadin Kepri.
Pengamat Ekonomi dari Habibie Centre Umar Jouro menyatakan, jika wilayah BBK lambat mempersiapan segala sesuatu pelaksanaan FTZ, maka kawasan ini akan kalah saing dengan kawasan industri yang sedang berkembang saat ini seperti di Iskandar Development di Malaysia, Vietnam, maupun di China yang sudah maju.
"Untuk itu, lembaga DK yang diberikan wewenang penuh untuk menjalankan FTZ ini cepat betindak. Pesaing Batam itu lebih siap dari segi infrastruktur," ujarnya mengingatkan.
Mengenai masalah PP63, lanjutnya, adalah bagian kecil dari pendukung FTZ. Karena hubungan PP 63 itu terlalu kecil untuk mendukung sektor industri. Selama ini bahan pendukung industri sudah bebas masuk.
"Dicabutnya PP 63 hanya untuk menggerakkan sektor perekonomian di Batam. Saya kira DK dan jajarannya harus cepat berbenah untuk menyukseskan FTZ," ujar Umar belum lama ini.
Wapres Jusuf Kalla menyebutkan dua pekan lagi P 63 itu dicabut. Jika sudah dicabut, apakah investasi akan masuk? Belum tentu, karena dalam kondisi krisis, sulit mencari perusahaan yang ekspansi. Di Batam dan Bintan saja PMA mulai melakukan PHK.
Memang FTZ di BBK dilaksanakan selama 70 tahun sejak ditetapkan mulai 2007. Artinya masih ada waktu yang panjang untuk menjadikan kawasan BBK menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian barat. Artinya walaupun Ismeth tak lagi menjabat sebagai ketua DK, status FTZ BBK masih menjadi daya tarik untuk investasi.
Tetapi alangkah lebih baik, dengan kondisi saat ini, BBK cepat mencuri peluang sebelum muncul kawasan ekonomi khusus di daerah lainnya di Indonesia yang saat ini sudah dibahas di DPR. Kalaulah banyak kawasan khusus di Indonesia, maka BBK bukan hanya bersaing dengan Malaysia dan Vietnam, tetapi juga dari kawasan baru lainnya di Indonesia. Untuk itu, FTZ yang diharapkan menjadi penyelamat dari krisis global diharapkan dijalankan dengan baik. Sehingga daerah ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang menyerap ribuan tenaga kerja. Dengan FTZ menarik investasi asing sebanyak-banyaknya seperti yang dicita-citakan. (robby patria)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar