Debat utama dari calon presiden dari Demokrat pertanyaan pertama diajukan bagaimana respon mereka terhadap persoalan jaminan kesehatan yang ada saat ini. Mereka menganggap jaminan kesehatan AS masih kalah dibanding dengan Kanada.
Di Kanada baik laki, perempuan, anak anak masuk rumah sakit, sembuh dan keluar rumah sakit tanpa membayar sepeserpun.Tentu beda dengan BPJS kita yang harus membayar sendiri kalau obat tidak ada di apotik rumah sakit. Atau tak bayar iuran, anda tidak dilayani.
Kemudian soal pajak kelas menengah apakah perlu ditingkatkan atau diturunkan?Lalu tentang perubahan iklim, senjata, soalan imigrasi terhadap migran Ini yang menjadi pertanyaan kunci untuk 10 calon dari Demokrat yang akan melawan Republik dengan jagoannya Donald Trump.
Ini isu penting yang menjadi pembeda dengan Republik.
Ini isu penting yang menjadi pembeda dengan Republik.
Harusnya pilkada 2020 di 270 daerah di Indonesia, calon calon kepala daerah sudah mempunyai isu isu kongkrit yang akan mereka angkat dan selesaikan selama menjadi kepala daerah.
Contoh, menggratiskan seluruh biaya berobat melalui BPJS untuk warga melalui APBD. Saat ini beberapa Pemda masih mencicil menjamin warga mereka dengan BPJS.Mungkin keterbatasan angggaran.
Kemudian program nyata, misalnya memberikan beasiswa S1,S2 dan S3 dan menggratiskan seluruh biaya pendidikan paud hingga SMA. Karena lulus dari doktor, anak-anak daerah itu akan menggunakan pemikirannya untuk membangun daerahnya.
Saat ini, Anda memasukan anak ke sekolah swasta di Tanjungpinang yang dinilai agak bagus, sama dengan biaya masuk program doktor (PhD) di Malaysia. Ya, sekitar 12 jutaan.Ini masuk SD swasta.Di Malaysia anda bisa sekolah PhD atau doktor jenjang pendidikan tertinggi di dunia ini.
Karena program di atas tadi masih mampu ditanggung APBD tiap tiap daerah. Karena memang itulah program wajib. Dan program selanjutnya harus meyakinkan bahwa APBD bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Dan menghidupkan UMKM lebih baik dari tahun sebelumnya.
Misalnya menyediakan lapangan pekerjaan 5000 orang, sampai misalnya 20.000 orang. Tentu mereka bisa saja kerja dengan stimulus program pemerintah melalui APBD atau mendorong swasta dengan insentif APBD. Dan yang paling pragmatis mengundang investor untuk menanamkan modalnya di daerah.
Ini model sederhana saja dan sangat mudah bagi pemimpin untuk merealisasikan.Hanya saja mau atau tidak.Yang menjadi pertanyaan, terkadang visi dan misi dibuat calon kepala daerah terlalu mengambang tidak kongkrit sehingga dalam ketika terpilih OPD pun bingung melaksanakan visi dan misi tersebut.Ujung ujungnya lahirlah kegiatan penyesuaian di luar visi dan misi tadi.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar