Dan negeri para raja pun mulai bersolek

Usia Tanjungpinang sebagai kota otonom menapak 11 tahun. Namun kalau di lihat dari aspek sejarah, kota ini berusia 228 tahun. Bukan waktu yang muda lagi. Negeri para raja ini sekarang 
terlihat mulai bersolek mengejar cita-cita kesejahteraan rakyatnya.

Akuat Supryanto, Asisten Staf Khusus Presiden bidang Otonomi Daerah merasa senang berada di Tanjungpinang ketika ia ditugaskan menghadiri upaca HUT 17 Agustus dari Istana.Ia

ditugaskan pihak Istana Negara untuk memantau pelaksanaan Upacara 17 Agustus di Tanjungpinang.

Menginap di Hotel Comfort, Akuat menilai kota ini lebih nyaman dibandingkan Batam dengan hiruk pikuknya sebagai kota industri. "Jika suatu saat nanti memungkin, maka saya akan menetap di daerah ini," ujar Akuat yang pernah menjadi Koordinator International Federation of Journalist (IFJ) Asia Tenggara.



Menurut dia, Tanjungpinang memiliki ciri khas sebagai daerah budaya dan pendidikan yang sedikit mendekati Yogyakarta dan Malang. Biarlah Batam menjadi kota industri, dan Tanjungpinang

berkembang dengan ciri khasnya kota budaya, pendidikan dan pemerintahan

"Di Amerika antara Washington DC dengan New York juga memiliki ciri yang khas. Saya kira ke depan Tanjungpinang harus mempertahankan jati dirinya sebagai negeri yang penuh dengan

nilai nilai sejarah," kata Akuat yang saat ini juga menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung itu.

Alumni Filsafat UGM ini memandang, Tanjungpinang hanya memerlukan sedikit polesan agar menjadi kawasan yang berkembang. Inilah yang membuat dirinya yakin, bermukim di

Tanjungpinang, di kemudian hari, bukan pilihan yang salah.

"Karena Tanjungpinang memang menjanjinkan dengan perkembangannya yang memiliki ciri khas. Kota yang sangat menarik," kata Akuat.

Apa yang disampaikan Akuat sejalan dengan perkembangan kota berdasarkan data statistik. Penilaian kemajuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan harus dilihat banyak

indikator penting mengenai kemajuan-kemajuan pembangunan di pelbagai bidang, misalnya bidang sosial budaya, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang telah dicapai

dalam kurun waktu 11 tahun berdirinya Kota Otonom Tanjungpinang.

Di bidang sosial budaya, Pemerintah Kota Tanjungpinang berhasil mencapai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi dibandingkan dengan IPM nasional. 2010 IPM,

Tanjungpinang 74,59. Sedangkan IPM Provinsi Kepri hanya 75,07 dan IPM nasional sebesar 72,2. Dari data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kota Gurindam lebih unggul

dibandingkan dengan IPM Nasional.

Dalam bidang pendidikan, Tanjungpinang menunjukkan keberhasilan yang baik. Terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tanjungpinang tahun 2011 menembus 157,8%, padahal APK

Provinsi Kepri sebesar 63,10% dan APK Nasional sebesar 70,53%. Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD Kota Tanjungpinang tahun 2011 sebesar 92,14% sedangkan APM

Provinsi Kepri sebesar 96,82% dan APM Nasional sebesar 95,41%. Untuk tingkat SMP, APM Kota Tanjungpinang tahun 2011 sebesar 93,92%, APM Provinsi Kepri sebesar 88% dan APM

Nasional sebesar 75,64%. Sementara itu untuk tingkat SMA APM Kota Tanjungpinang tahun 2011 sebesar 94,47%, sedangkan APM Provinsi Kepri sebesar 55% dan APM nasional sebesar

53,91%.

"Tak bisa dipungkiri, pencapaian yang dilihat melalui angka-angka yang dihasilkan melalui metode ilmiah menunjukkan kualitas pendidikan Tanjungpinang baik bila dibandingkan dengan

daerah lain se Kepri," ujar Wakil Wali Kota Tanjungpinang Edward Mushalli, saat menyampaikan penjelasan mengenai keberhasilan yang diraih Tanjungpinang di usia 11 tahun kota otonom.

Selanjutnya, dari sisi bidang kesehatan yang menjadi fokus bersama dunia internasional, Tanjungpinang juga menunjukkan kinerja yang bisa dikatakan berhasil. Keberhasilan tersebut dinilai

dari Usia Harapan Hidup (UHH) yang menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah.

Usia Harapan Hidup warga Tanjungpinang dari 2008-2011 mengalami peningkatan. 2008, UHH Kota Tanjungpinang sebesar 69,51 tahun meningkat menjadi 69,62 tahun. Pada tahun 2010 dan

2011 UHH Kota Tanjungpinang telah mencapai 69,67 tahun. Adanya angka tersebut jelas menunjukkan, jumlah harapan hidup warga kota hampir mendekati 70 tahun.Memang UHH

Tanjungpinang masih di bawah Kabupaten Bintan yang mencapai 71 tahun.

Edward menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun dari BPS Tanjungpinang, pertumbuhan ekonomi selalu nangkring di atas 7 persen. Artinya jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional

yang cuma berkisar 6 persen.

Misalnya, di 2008 Tanjungpinang berhasil menembus pertumbuhan ekonomi  7,07 persen. Kemudian jadi 7,08% di tahun 2010. Tahun 2011 masih bertengger di angka 7,06 persen.

Menurut definisi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara atau daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode

tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional atau

daerah. Dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan daerah.

Bahkan, pesatnya perkembangan Tanjungpinang diikuti bertambahnya jumlah penduduk kota ini. Jumlah penduduk menurut data BPS sudah 230 ribu. Sehingga pada pemilu legislatif 2014,

jumlah kursi di DPRD Tanjungpinang bertambah menjadi 30 kursi dari 25 kursi saat ini.

"Karena jika sudah lebih dari 200 ribu, maka jumlah kursi bertambah jadi 30 kursi," kata Komisioner KPU Tanjungpinang Zulkifli.

Bahkan, bapak ekonomi dunia Adam Smith dalam buku An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations menyebutkan, beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya

bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka akan terdapat pertambahan output atau hasil.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tanjungpinang Bobby Jayanto menyebutkan, pemerintah saat ini seharusnya lebih berani memanfaatkan kelebihan Tanjungpinang dibandingkan

dengan daerah lain. Apalagi posisi Tanjungpinang sebagai pusat pemerintah ibu kota Kepri menjadi nilai lebih.

Infrastruktur listrik, air, kepastian hukum dan lahan menjadi masalah ke depan yang harus diselesaikan pemerintah.

Bobby memandang, investasi akan masuk ke suatu daerah jika daerah tersebut memiliki daya tarik yang luar biasa. Dia belum lama ini sempat membawa beberapa calon investor yang

berminat investasi di Tanjungpinang. Namun, karena permasalahan lahan yang terbatas, akhirnya investasi dialihkan ke Bintan.

"Kita tidak bisa bilang apa-apa. Karena lahan di sini masih belum jelas statusnya. Sehingga ketika investor datang, mereka menanyakan lahan dahulu. Kalau kita tidak siapkan, kan repot," kata

Bobby.

Menurutnya, Tanjungpinang berpotensi berkembang ke depan, jika status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dimanfaatkan dengan maksimal. Karena sebagai kawasan Free

Trade Zone (FTZ), banyak fasilitas yang harusnya diperoleh pengusaha untuk menggaraihkan dunia usaha.

"Hanya saja, ketika salah satu pengusaha mendatangkan alat mesin saja untuk produksi, susahnya bukan main. Inilah fasilitas FTZ yang masih abu-abu harusnya diselesaikan pemerintah," kata

Bobby.

Rudy Chua, anggota Komisi II DPRD Kepri mengakui, regulasi FTZ memang belum memihak ke daerah. Sepertinya pemerintah pusat setengah hati menerapkan FTZ di Tanjungpinang.

"Pemerintah ke depan harus meyakinkan pemerintah pusat agar kebijakan di kawasan FTZ prokepada dunia usaha. Karena jika FTZ ini bisa optimal, maka ribuan tenaga kerja akan diserap,"

ujar Rudy yang memiliki sejumlah hotel di Tanjungpinang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Harry Azhar Azis juga mengakui, status FTZ di Tanjungpinang belum maksimal. Hambatan pelaksanaan FTZ di Tanjungpinang sebaiknya segera diselesaikan

agar FTZ bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Sebagai anggota DPR wakil dari Kepri, saya berusaha memperjuangkannya di tingkat pusat agar FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK) bisa berjalan di relnya," ujar Harry, politisi Golkar

kelahiran Tanjungpinang.

Harry menyebutkan, dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah bisa menggunakan dana APBD maupun APBN. Untuk mendapatkan dana APBN ini, memang diperlukan sedikit usaha

sehingga dana APBN bisa mengalir ke daerah.

Harry mengatakan, pembangunan bidang infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah harus diperbanyak. Pelayanan publik seperti rumah sakit, perkantoran, dan layanan lainnya dalam kondisi

layanan prima. "Karena itulah tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata dia. Pembangunan jalan raya harusnya dimanfaatkan dana APBN. "Memang diperlukan

sedikit usaha ke Jakarta agar anggaran bisa mengucur," jelasnya.

Data pembangunan infrastruktur Tanjungpinang menunjukkan bahwa, ada keseriusan daerah ini melaksanakan pembangunan dengan lahirnya Peraturan Daerah (perda) No.5 Tahun 2010,

tentang Pembangunan Tahun Jamak. Dalam Perda tersebut disebutkan pemerintah akan menyelesaikan pembangunan gedung perkantoran 5 lantai, gedung aula kantor walikota, Jembatan

Gugus dan Jembatan Sei Carang, gedung wanita, rumah jabatan walikota/wakil walikota dan pimpinan DPRD yang dimulai sejak tahun 2010 dan akan rampung sampai dengan akhir 2012 ini.

Dari pantauan Koran Peduli, sejumlah mega proyek yang akan menjadi kenang-kenangan Suryatati A Manan tersebut nyaris selesai di bangun. Contohnya pembangunan jembatan di Sei

Carang yang saat ini hampir selesai. Indahnya bentuk jembatan dijadikan latar belakang objek foto banyak warga.

Walaupun sebelum pengesahan perda itu sempat menuai protes beberapa tokoh masyarakat karena mereka menganggap pembangunan rumah dinas untuk pejabat daerah seperti wali kota,

wakil wali kota dan pimpinan DPRD tak mendesak. Masih banyak fasilitas publik seperti sekolah yang memerlukan bantuan pemerintah. Namun Wali Kota Suryatati tetap berusaha Perda

tersebut terus dilaksanakan dengan pengurangan jumlah anggaran.

"Kita tetap dukung program pembangunan asalkan untuk kemaslahatan masyarakat," kata Ketua DPRD Tanjungpinang Suparno mengomentari sejumlah proyek besar yang dialokasikan

pemerintah.


Pertumbuhan kawasan strategis

Asisten Bidang Kesra Pemerintahan Tanjungpinang wan Syamsi menyebutkan, saat menjadi Asisten Pemerintahan, dirinya termasuk di dalam tim pemekaran daerah. Hanya saja, pemekaran

ditunda karena harus menunggu selesai pemilihan legislatif 2014 mendatang.

Daerah yang akan dimekarkan, kata Wan Syamsi, sudah disiapkan. Termasuk menjadikan kawasan Bintan Centre jadi kawasan Bandar Baru. Selain itu Dompak menjadi kawasan pusat

pemerintahan Provinsi Kepri, Senggarang pusat pemerintahan Tanjungpinang dan kawasan FTZ. Sedangkan kawasan Km 15 dan sekitarnya jadi kawasan pemukiman penduduk.

Karena dulunya Bintan Centre, jelas Wan, termasuk Kota Bandar yang ramai. "Sehingga sudah saatnya sekarang kita kembalikan lagi menjadi kota baru yang ramai," ujar dia.

Pesatnya perkembangan di kawasan baru seperti di Batu 12 juga dirasakan warga. Maryani (29), salah satu warga yang memiliki rumah di Perumahan Kenanga Jaya mengakui, pada saat

angkat kredit di BTN tahun 2008, rumah tipe 36 itu masih sekitar Rp52 juta. Saat ini harga rumah itu melebihi Rp72 juta. "Jumlah kenaikkannya sangat tinggi," kata ibu dua anak ini yakin.

Bukan hanya rumah, jumlah ruko yang semula di bawah Rp500 juta kini naik mendekat Rp1 miliar. Hal itu disebabkan karena peminat produk properti mulai dilirik masyarakat. " Kita menilai,

Wali Kota cerdas ketika memberikan kemudahan ke swasta mengembangkan kawasan Bintan Centre ini," ujar Aman, salah satu pemilik kedai kopi di Kawasan Bintan Centre.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kepri Yasinul Arif mengatakan, perkembangan properti di kawasan baru seperti di Bintan Centre ke atas memang bagus. Sehingga wajar, harga

perumahan mulai naik.

REI Kepri saat ini memang berusaha melaksanakan pembangunan perumahan dan ruko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tanjungpinang akan perumahan.

"Membangun rumah ini sudah jadi program REI secara nasional. Sebagai pengembang, kita akan membantu pemerintah," kata dia.

Hanya saja, yang jadi masalah, jelasnya, ketersedian listrik yang memadai dan air. Dua masalah ini memang selalu jadi kendala bagi puluhan pengembang di Tanjungpinang yang tergabung di

dalam REI.

Pemetaan awal yang dilakukan Suryatati akan mempermudah kepala daerah selanjutnya dalam melaksanakan pembangunan.

"Bagi yang sudah baik, maka kita akan melanjutkan," ujar Wali Kota yang baru terpilih Lis Darmansyah ketika ditanya apakah akan melanjutkan program pembangunan yang sudah disiapkan

Suryatati A Manan.

Menurut Lis, dia akan melakukan sentuhan di beberapa masalah. Misalnya kesehatan, perekonomian, dan infrastruktur. Tentunya, pembanganan di tangannya, tetap mengacu kepada

peningkatan perekonomian rakyat. "Kami mengutamakan masalah-masalah mendesak yang diperlukan masyarakat," ujarnya. Suryatati pun berharap, Lis dapat melaksanakan program

pembangunan yang sudah dia rancang seperti pembangunan kawasan wisata Tepi Laut. Suryatati meminta Lis tetap menyelesaikan pembangunan itu.

Ya, sebagai kota tempat bersemayamnya para Raja Kerajaan Sultan Riua Lingga, Tanjungpinang menunjukkan diri sebagai daerah yang sedang bersolek menuju kota yang diimpikan sang raja

dahulu yakni rakyat sejahtera. "Saya berharap Tanjungpinang menasional bahkan internasional. Kita akan buat itu menjadi nyata," ujar Lis Darmansyah.***

KP/23/11/2012