Tugas Saya Bersuara untuk Kemajuan Kepri

DR Harry Azhar Azis MA, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI


Setelah hampir tiga bulan menjadi Wakil Ketua Komisi XI Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) - RI, Harry Azhar Azis berharap, dengan posisi
tersebut bisa berperan penting menyukseskan pelaksanaan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan,
dan Karimun (BBK).

Anggota DPR daerah pemilihan Kepri ini mengakui, sebagai pimpinan di
komisi yang membidangi masalah keuangan, perencanaan pembangunan
nasional, perbankan, dan anggaran, dirinya banyak berhubunga
n Menteri Keuangan, yang membawahi Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Dua
lembaga inilah yang memiliki peran penting dalam melaksanaan FTZ di
BBK bahkan di Indonesia.


Dilahirkan di Tanjungpinang 25 April 1956, Harry memiliki peran
penting dalam memperjuangkan asprasi rakyat Kepri di tingkat pusat.
Selama menjadi Ketua Badan Anggaran (Bangar) hampir 11 bulan, Harry
berhasil memperjuangkan dana ratusan miliar untuk Kepri. Terutama dana
bagi hasil yang sempat tertunda pembayaraannya. Nilainya mencapai
Rp681,6 miliar. Pemprov Kepri mendapat alokasi Rp156,2M, Pemerintah Kabupaten Natuna dapat Rp 229,6 miliar

dan kabupaten/kota di Kepri lainnya dapat Rp59,4 miliar. Selain itu, program stimulus pembangunan untuk

mengatasi krisis ekonomi yang terjadi tahun 2008 mengalir ke Kepri. Semua itu
perjuangan Harry selama menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran dan Ketua
Banggar.

"Saya sempat bertengkar dengan Menteri Keuangan mengenai dana
sisa bagi hasil itu. Saya bilang, ini hak daerah yang harus
dibayarkan. Tak boleh kita mempersulit. Selepas itu, Menkeu langsung
perintahkan bawahannya bayar," kata Harry kepada Tanjungpinang Pos,
belum lama ini di Hotel Bintan Beach Tanjungpinang.

Banyaknya peran Harry mendorong APBD mengalir ke Kepri diakui Kepala
Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepri Amhar Ismail. "Selama ini Pak
Harry duduk di Badan Anggaran, kita memang banyak mendapat bantuan
dalam memperjuangkan anggaran," kata Amhar menanggapi peran doktor
ekonomi lulusan Oklahoma State University, Amerika Serikat itu.
Setelah Harry tidak lagi di Badan Anggaran, Amhar berharap Harry bisa
memperjuangkan Kepri dari pelbagai bidang.

Menurut Harry yang menamatkan pendidikan dasar di SD 02 dekat masjid raya Tanjungpinang, demi Kepri, ia

berusaha maksimal memperjuangkan anggaran. Misalnya anggaran yang sedang dia perjuangkan saat ini biaya
subsidi untuk keluarga yang tidak mampu yang disalurkan kepada ibu-ibu
yang mengandung dan memiliki balita. Setiap bulannya, ibu-ibu dari
keluarga yang tak mampu di Kepri akan mendapatkan bantuan dari
pemerintah melalui Dinas Sosial. "Sayangnya anggaran ini belum
dilaksanakan karena masih dalam proses di Kementerian Sosial. Tetapi
saya minta mereka bisa segera mencairkan karena sudah dianggarkan,"
ujarnya.

Kata Harry, dengan adanya bantuan susu untuk bayi, serta makanan
pendamping, pemerintah membantu rakyat terutama ibu-ibu yang tak mampu
dalam memenuhi kebutuhan gizi. Harry pernah merasakan bantuan dari
Pemerintah Amerika Serikat saat istrinya melahirkan anaknya di
Amerika. Ketika itu, Harry bersama istrinya Amanah sedang
menyelesaikan program doktor di negeri Paman Sam. Mereka berdua
sama-sama mendapat beasiswa untuk menyelesaikan program doktor. Dengan
keterbatasan anggaran, tak mungkin Harry dan Amanah kembali ke
Indonesia. Karena waktu sudah mendesak, Harry mencari cara agar dia
mendapatkan solusi mengatasi kekurangan dana yang dia butuhkan untuk
melahirkan anak di AS. Biaya yang diperlukan mencapai ratusan juta.
Sedangkan uang beasiswa yang diperoleh Harry tiap bulan tak mencukupi
untuk biaya bersalin.

Akhirnya Harry mendapatkan informasi di internet, ada peluang
mendapatkan biaya melahirkan gratis dari pemerintah. Asalnya Harry
memenuhi syarat. Harry mendaftar ke badan khusus seperti
Kementerian Sosial di Indonesia. Tak sulit untuk mendapatkan bantuan
dari pemerintah AS asalkan memenuhi syarat. Harry pun lega karena
dirinya bisa memperoleh bantuan sebesar 15 ribu dolar AS. Biaya
tersebut untuk biaya melahirkan. Biaya melahirkan di AS mahal.

Harry mengenang, setiap bulan dia mendapatkan bantuan dari pemerintah
AS . "Bantuannya berupa uang dan susu. Saking banyaknya susu di rumah,
selain anak, saya menikmati susu dari diberikan pemerintah. Badan saya
sempat gemuk hingga lebih dari 120 kg. Sejak di DPR, badan saya mulai
kurus menjadi 75 kg," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang pernah masuk penjara gara-gara
memprostes kebijakan Presiden Soerhato. Saat masuk penjara berat
badannya cuma 45 kg.

Belajar dari pengalaman yang didapat di AS, Harry mencoba
memperjuangkan agar ibu-ibu di Indonesia yang sedang menyenyusui
diberikan bantuan hingga anaknya masuk SD. "Saya kira, jika Rp1,5 juta
setahun tidak berat. Harusnya lebih dari itu. Dengan terpenuhnya
kebutuhan gizi anak Indonesia, maka generasi mendatang menjadi
cerdas," kata Harry. Daerah di Kepri yang jadi percobaan mendapatkan
bantuan tersebut Kabupaten Bintan. Harry menggesa, program tersebut
cepat terlaksana.

Dalam pemikiran Harry, kemiskinan di Indonesia harus diperangi. Dengan
jumlah kemiskinan mencapai 32 juta di Indonesia, dan di Kepri 200 ribu
lebih, maka tugas pemerintahlah menguranginya. Jika di Indonesia
masih besar angka kemiskinan, maka proses demokrasi yang diharapkan
tidak sesuai harapan. Pemerintah dianggap berhasil jika jumlah angka
kemiskinan berkurang. Dia menilai, tak ada demokrasi kalau negara
masih lautan kemiskinan.

Penyebabnya, demokrasi akan menjadi milik oleh elit poltik yang
memiliki uang. Misalnya, suara rakyat yang seharusnya menjadi suara
Tuhan tidak berarti. Upaya pemenangan dalam pemilu tak jarang
menggunakan politik uang. Inilah yang menyebabkan biaya politik untuk
menjadi anggota DPR dan kepala daerah menjadi lebih besar. Masih ada
pemilih mengutamakan uang. Mereka memilih figur karena sudah diberikan
uang Rp100 ribu. Sedangkan calon yang memiliki kemampuan tak terpilih
karena tidak memiliki uang. "Sangat mungkin calon kepala daerah yang
memiliki pemikiran yang brilian tak dipilih rakyat karena tak
memberikan bantuan." Sedangkan calon yang kemampuannya terbatas bisa
menang disebabkan banyak memberikan bantuan. Di Amerika contoh
demokrasi yang sudah berjalan baik, Presiden Obama ketika mencalonkan
diri banyak mendapat sumbangan sehingga dana kampanye Obama berlebih.
Di AS, pemilih menentukan pilihan berdasarkan kemampuan dan program
yang ditawarkan kepada rakyat. Jika program yang ditawarkan tidak
populis, maka tidak akan menang dalam pemilihan.


Utamakan Sektor Pendidikan

Selain dari masalah pengentasan kemiskinan, Harry juga mengingatkan
agar pemerintah daerah di Kepri memperhatikan peningkatan kualitas
pendidikan masyarakat. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus digunakan maksimal
untuk penyelenggaran pendidikan. "Pemda melanggar Undang-Undang
Pendidikan jika tidak mengalokasikan biaya pendidikan tak cukup 20
persen. Konstitusi menjamin semua warga negara berhak mendapatkan
pendidikan.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi
Kepri, Pemko dan Pemerintah Kabupaten di Kepri hendaknya
mengalokasikan beasiswa untuk masyarakat yang ingin menyelesaikan
pendidikan S1, S2 hingga S3. Bayangkan misalnya setiap tahun Pemko
Tanjungpinang mengirim 10 mahasiswa sekolah doktor, maka lima lima
tahun ke depan, akan ada 10 doktor baru masuk ke Tanjunginang. Mereka
bisa menjadi Kepala Dinas PU, Kepala Bappeda bahkan dosen maupun
peneliti.

Jika tujuh kabupaten setiap tahun mengirim 10 mahasiswa menyelesaikan
doktor, maka lima tahun ke depan, 70 orang masyarakat di Kepri yang
menyandang gelar doktor. Jika program ini berlanjut terus, maka akan
ada ratusan doktor di Kepri yang akan memikirkan pembangunan Kepri.
"Tentu ke depannya, bupati dan wali kota bahkan gubernur di Kepri
nantinya seorang doktor."

Pemerintah bisa mengalokasikan Rp5 miliar untuk beasiswa S2 dan S3
setiap tahun. Jumlah tersebut bukan nilai yang besar. Jika Rp5 miliar,
maka tak sampai satu persen dari nilai APBD di daerah yang sudah di
atas Rp600 miliar per tahun.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, kata Harry, banyak
dilakukan oleh negara maju. Malaysia lebih maju saat ini dibandingkan
Indonesia, karena mereka banyak mengirim warga mereka ke Amirika,
Eropa bahkan Timur Tengah menuntut ilmu. Setelah selesai, mahasiswa
tersebut kembali ke daerah masing-masing mengabdi. Harry prihatin, di
Indonesia
jumlah penduduk yang berpendidi
kan S2 dan S3 masih 0,03 persen dibandingkan jumlah penduduk.
Bandingkan dengan Korea Selatan yang sudah mencapai 10 persen dari
jumlah penduduk Korea.
Salah satu anak Harry sedang menuntut ilmu di universitas terkemuka di Korea.


Untuk membangun Kepri menjadi provinsi yang maju harus didukung dengan
sumber daya manusia yang handal. Dengan sumber daya manusia yang
berkualitas, lanjut Harry, sumber kekayaan alam di Kepri bisa diolah
dan dimanfaatkan. Menurut Harry, setelah tak lagi menjadi Ketua Badan
Anggaran dan kini dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi XI, Harry bisa
lebih fokus dalam memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat,
pengusaha, dan pemerintah daerah di Kepri terutama menyangkut FTZ. Di
Komisi XI, Harry satu-satunya doktor ekonomi lulusan AS. Sehinga
perannya di Komisi Keuangan tersebut sangat berpengaruh.


Terus Perjuangkan Kepri

Walaupun dari Kepri ada tiga anggota DPR, namun yang memiliki pengaruh
yang besar adalah Harry. Melihat dari catatan media massa, Harry-lah
yang rutin datang ke Kepri, berjumpa dengan masyarakat Kepri dan
perjuangannya terlihat dan dirasakan masyarakat. Bahkan di mata media
nasional, Harry sosok yang sudah populer. Mulai dari media terkemuka
di Indonesia seperti Kompas, Jawa Pos, Tempo, Media Indonesia, Antara,
Koran Sindo, Republika, menjadikan Harry sebagai sumber jika
menyangkut isu keuangan negara dan ekonomi.

Mengenai masalah tersebut Harry mengatakan, "Memang tugas saya
menyuarakan suara masyarakat Kepri di pusat. Bahkan menyuarakan suara
rakyat Indonesia," ujar Harry yang sering diminta pendapatnya oleh
media asing.

Selama berbincang dengan Tanjungpinang Pos di Hotel Bintan Beach dan
Hotel Sempurna Tanjungpinang belum lama ini, Harry menjelaskan soal ia
dipindahkan dari Ketua Badan Anggaran DPR-RI kini menjadi Wakil Ketua
Komisi XI DPR. Harry yang pernah bersekolah di SMPN 2 Tanjungpinang
itu mengatakan, proses mutasi tersebut sudah pernah dibicarakan dengan
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal meminta Harry
berjuang di Komisi XI supaya sistem keuangan dan moneter Indonesia
makin transparan dan terukur dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di pos yang baru, banyak peraturan di negara ini dirumuskan dan
dibahas. Peran Harry sebagai doktor ekonomi yang sudah berpengalaman
di Komisi tersebut diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk
kemakmuran rakyat Indonesia. Pengaruh Harry jelas lebih maksimal di
Komisi XI dibandingkan di Banggar. Karena banyak permasalahan
pembangunan dibahas di komisi lalu dibawa di Banggar.

Harry menceritakan, saat rapat Fraksi Golkar seusai pelantikan Ketua
Badan Anggaran yang baru, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto dan
Sekjen Golkar Idrus Marham mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan
selama di Badan Anggaran, terutama kebijakan saya membuat pembahasan
anggaran negara menjadi makin transparan, pro ke daerah dan mudah
diakses oleh masyarakat umum.

"Karena saya tidak pernah menutup akses ke siapapun. Inilah yang
menyebabkan ponsel saya selalu dihubungi bupati dan gubernur
menanyakan masalah anggaran. Saya bilang secara terbuka ke mereka. Tak
ada yang perlu ditutupi. Karena sudah saatnya uang rakyat berjumlah
lebih dari seribu triliun rupiah dikelola dengan transparan," kata
Harry.

Golkar ingin Harry mengawal kebijakan partai selama lima tahun
mendatang. Semula kebijakan Golkar titik beratnya pada anggaran, kini
penekanannya diperluas kepada sistem keuangan dan moneter.

Di Fraksi Golkar yang berlatar pendidikan S3 ekonomi dari Amerika cuma
Harry. Inilah yang menyebabkan Aburizal memasang Harry sebagai
penggawal membenahi seluruh perangkat yang terkait dengan penggunaan
anggaran negara. Perangkatnya tersebut meliputi undang- undang.
"Misalnya, kita bisa mengubah undang-undang supaya anggaran ke daerah
lebih besar. Nah, tugas tersebut ada di komisi, bukan di Badan
Anggaran," Harry menjelaskan.

Dengan demikian, sebutnya, Kepri sebagai provinsi Kepulauan bersama
delapan provinsi lainnya bisa terbantu dalam pembagian dana alokasi
umum dan dana alokasi khusus. Selama ini, pemerintah tak adil dalam
membagi DAU dan DAK. Luas lautan yang ada di Kepri tidak dimasukan
dalam variabel perhitungan DAU dan DAK. Andaikan luas laut Kepri
dimasukkan dalam perhitungan, maka Kepri dan provinsi kepulauan
lainnya akan mendapatkan keadilan dalam pembagian. APBD Kepri bisa di
atas 2 triliunan. Perhitungan luas laut kini sudah mulai ada perbaikan dalam perhitungan DAK dan DAU, walaupun

belum signifikan.

"Banyak yang harusnya diperbaiki. Misalnya daerah yang pendapatan
aslinya meningkat harus diberikan penghargaan. Bukan dana DAU dan DAK
dikurangi seperti yang terjadi saat ini. Permasalahan seperti itu
menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," kata Harry.


Beberapa waktu ke depan, ada beberapa rancangan undang-undang yang
jadi fokus Komisi XI, seperti RUU OJK (Otoritas Jasa Keuangan), RUU
Mata Uang, RUU Akuntan Publik, RUU JPSK (Jaring Pengaman Sistem
Keuangan) dan rencana amandemen UU Bank Indonesia dan UU Keuangan
Negara. Di sana, Partai Golkar mengharapkan saya berperan penting
untuk membenahi transparansi sistem keuangan negara, pengelolaan
moneter, memperbaiki pasal undang-undang yang multitafsir, misalnya,
tentang pengelolaan aset negara. Dan kedua tentunya dengan jabatan
pimpinan di Komisi XI, bisa menata ukuran yang makin jelas antara
penerimaan pajak dan belanja negara dengan peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Untuk masalah FTZ, ujarnya, berada di Komisi XI membuat dirinya lebih
efektif memperjuangkan aspirasi Kepri di DPR. Apalagi untuk isu FTZ.
"Saya sudah sampaikan beberapa keluhan pengusaha dan masyarakat
mengenai hambatan FTZ kepada Menkeu, Menko Perekonomian sebagai Ketua
Dewan Kawasan Nasional, dan pejabat terkait yang berhubungan dengan
Komisi lain XI."

Ke depan, FTZ di BBK harus sukses. Jangan ada hambatan pada
pelaksanaannya. Bea Cukai harusnya cabut masterlist. Kalau mau dicek,
lakukan secara acak. "Kalau barang masuk di pelabuhan bebas tetapi
ditahan, itu namanya melanggar prinsip perdagangan bebas," ujarnya.
FTZ Kepri harus sukses. Dengan demikian Kepri bisa menjadi daerah
pertumbuhan baru di Indonesia. (robby patria)




BIO DATA
================

Nama : Harry Azhar Azis
Tempat & tgl lahir : Tanjungpinang, 25 April 1956
Jabatan : Wakil Ketua Komisi XI DPR
Wakil Sekjen DPP Partai Golkar

Koordinator
Wilayah Kepri DPP Partai Golkar

Pendidikan : Oklahoma State University, Amerika Serikat (PhD)
University of Oregon, Amerika Serikat (MA)
Sekolah Tinggi Manajamen Industri, Departemen Perindustrian
Akademi Pimpinan Perusahaan Departemen Perindustrian
SMA Negeri 4 Jakarta
SMP Negeri 74 Jakarta
SMP Negeri 2 Tanjungpinang
SD Negeri 2 Tanjungpinang
TK Yalasenastri Tanjungpinang
Penghargaan : Scholarship Award for ASEAN Youth 1987 dan 1993
Program Award for Young Leaders, USIA, Jakarta-Washington 1986
Mahasiswa Teladan APP Departemen Perindustrian 1976
Organisasi : Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 1983-1986
Sekretaris Jenderal PB HMI 1981-1983
Istri : Dr. Amanah Abdulkadir, MA
Anak : Mina Azhar, Hanifah Azhar, Ibrahim Azhar