Etika dan Kontrol Media

Saya lebih suka dengan The Guardian dan Daily Mail. Dua media ini dengan tegas mengkritik dan meminta penasehat utama Perdana Menteri Inggris bernama Cummings untuk mundur sebagai pertanggungjawaban moral dia kepada rakyat Inggris yang sudah lama diam di rumah. Namun dia elit Inggris malah melanggar aturan lokdon dengan pelbagai alasan.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan perlindungan kepada Cummings karena sebagai sosok penting berhasilnya PM Inggris itu berkuasa di Inggris selama masa Brexit.

Media pendukung PM seperti The Times dan The Telegraph memahami sikap Johnson yang membela Cummings karena dianggap sebagai ayah yang melindungi anaknya. Dua media ini menganggap, langka Cummings sudah sesuai keadaan dan berintegritas. Sehingga wajar PM membela maksimal Cummings yang sama sama alumni Oxford. Sama dengan Johnson.

Pejabat Publik dan Kebebasan

Ketika seseorang menjadi menjadi pejabat publik, maka dia sudah menghilangkan hak privasinya sebagai manusia. Semua sisi kehidupan seorang pejabat publik harus nampak sempurna di setiap waktu. Begitu juga dengan anak maupun istrinya atau suaminya. Akan terimbas.

Menteri Lingkungan Hidup Inggris tahun 1993 Tim Yoe mengatakan, "Orang seperti kita ini diikuti media tentu tidak nyaman. Tapi saya kira itulah bayaran yang kita alami sebagai tokoh publik. Orang seperti kita ini tidak bisa menikmati kesendirian seperti masyarakat umum lainnya," ujar Yoe. Inggris memang pernah mengalami persoalan soal kebebasan berpendapat ketika Lady Diana mendapat pemberitaan masiv saat kejadian kecelakaan bersama pacarnya.

Presiden J.F.Kennedy sempat membuat media di Amerika galau. Apakah memberitakan atau tidak ketika Presiden Kennedy menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Akhirnya Times memberitakan disebabkan karena wanita itu termasuk jaringan mafia narkoba. Ada kepentingan negara AS yang harus mereka jaga.

Ruang Gelap

Pemilihan kepala daerah 2020 yang terkesan dipaksakan. Ibarat berjalan di ruang gelap. Tertatih tatih mencari cahaya agar tidak tersungkur. Kita pernah punya pengalaman buruk soal pemilu 2019. Ratusan korban meninggal dunia selama mereka bertugas di KPPS karena kelelahan menjaga bilik suara. 

Itulah tragedi kemanusiaan selama pemilu sejak 1955 yang paling besar angka kematiannya. Kemudian satu tahun setelah tragedi itu, pemerintah bersama KPU, Bawaslu didorong DPR RI hendak melakukan pilkada di 270 daerah di Indonesia. Padahal ancaman serius jelas lebih bahaya dari pemilu 2019. Ancamannya semua kita tahu bekerja di tengah pandemi Covid-19. Yang bertugas maupun yang memilih haru menjaga kesehatan sebaik baiknya. Padahal angka positif Covid-19 di Indonesia semakin naik. 

Isu HIP dan Keadilan

 

Hari ini saya melihat tiga media mainstream menjadikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai berita di halaman depan. Yakni Republika yang dari awal kebijakan redaksinya nampaknya memang menolak RUU itu dibahas lebih lanjut. Kemudian Media Indonesia di paling bawah halaman depan dan Rakyat Merdeka masih di berita unggulan. 

Sementara The Jakarta Post mengangkat isu HAM di Papua, Kompas soal isu kartu Prakerja dan Tempo menjadikan halaman depan 14 juta rekening listrik. Tak munculnya isu RUU HIP di halaman depan media utama menandakan isu itu sudah tak menarik lagi dibahas di halaman depan. Dan pemerintah menunda untuk melakukan pembahasan dalam waktu dekat.

Mengapa Adnan Kasim untuk Bandara Tambelan

Sebuah peluru dari senapan serdadu Belanda menembus dada kiri bagian atas. Darahnya mengucur deras. Baju dinas polisi yang dia pakai berganti warna merah. Laki - laki itu roboh ke tanah. Ia berada di depan menghadang penjajah Belanda memasuki wilayah Selat Panjang 12 Desember 1948. Pendaratan Belanda di Selat Panjang menjadi saksi keberanian Adnan Kasim melawan Belanda. Nyawa taruhannya untuk tegaknya NKRI. 

Lelaki yang roboh ke tanah akibat peluru Belanda itu dibawa ke Tanjungpinang dengan pesawat Belanda Catalina untuk diobati hingga menjadi tawanan di Tanjungpinang dan Tambelan sampai dengan penyerahan kedaulatan. Seorang polisi pemberani itu nantinya akan menjadi saksi sejarah. Karena ia ikut menjadi Kepala Seksi Keamanan mengawal Presiden Sukarno melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buru tahun 1948. Dari Tambelan hingga ke Pulau Buru. Bukan perjalanan yang singkat bukan.

Hadapi dengan Senyuman

Ingat, di Pilgub maupun pilkada kabupaten dan kota di Kepri tahun 2020 jangan terlalu serius membela calon yang ikut pilkada. Contoh pilpres 2019 berakhir dengan koalisi bersama untuk kepentingan bersama. Yang masuk penjara akibat membela capres tertentu, ya sabar nanti juga habis masa hukumannya.


Yang di jajaran bawah sampai gak teguran, putus silaturahmi, lapor melapor ke polisi, sementara di jajaran elit malah ngopi bersama dan tertawa bersama karena kepentingan tercapai. Bahkan sampai ada di-remove WhatsApp group karena beda pilihan dengan mayoritas anggota group. Di Tanjungpinang pernah ada group WA isinya orang terkenal bubar karena banyak beda dukungan politik.

Sering sering dengar lagu Ahmad Albar dengan judul Panggung Sandiwara. Bahkan rajin - rajin juga membaca tafsir kehidupan bahwa hidup dunia hanya permainan dan sendagurau belaka. Perbanyak literasi politik dan jangan bawa sampai ke perasaan. Politik ya, bagaimana kepentingan terpenuhi. Titik. Soal patsun politik, ya gak dikenal. Ideologi berbau agamais dan nasionalis terkadang bisa satu gerbong jika tujuannya sama. Tapi jika tujuannya beda, maka tidak akan pernah sama.

Bagaimana memahami dinamika politik, ya cukup baca buku dan membaca tren di media daring hingga medsos. Capek baca buku, ya ngopi. Jangan dukung mendukung ketika KPU belum menetapkan calon yang lulus verifikasi. Kita baru tahu siapa yang ikut kontestasi ketika sudah ditetapkan KPU pada Juli 2020. Jadi, sekarang baru manuver manuver kecil untuk mengejar target. Ramalan ramalan sahaje.

Yang kasihan ASN sudah mulai terbelah ke kubu A dan kubu B. Di kubu B, walau tak terlalu berkompeten, diangkat jadi pejabat eselon. Yang berkompeten dan mampu karena tak menonjol mendukung kubu B, ya antre saja di level staf dan kalaupun dapat jabatan jabatan kering.

Ternyata yang menang di Pilkada kubu A, maka pejabat yang bela kubu B siap siap terbang ke mana mana. Berkemas mencari jurus selamat. Dan akhirnya selamat pagi mari ngopi. Jangan lupa duha, biar rezeki lancar.

Punya teman di Pemprov Kepri doktor jebolan luar negeri, S1 hingga S3 bidang pendidikan, eh malah diletakkan di dinas yang gak ada hubungannya dengan pendidikan. Kemudian satu lagi jebolan UGM bidang komunikasi politik, eh malah di letakkan bidang soal ngurus simpan pinjam dan UMKM.

Itulah dinamika politik dan birokrasi negara +62. Jangan terlalu mengandalkan keahlian. Tapi pandai pandai berselancar. Pilpres 2019 memberikan pelajaran terbaik bagaimana bermanuver dan bagaimana mengakhiri permainan dengan kebahagiaan. The end.***

Keripik bilis ke Anambas

Dari Tanjungpinang mengirim keripik ikan bilis sebanyak 5 Kg ke Tarempa, Kabupaten Anambas. Jauh memang dari Tanjungpinang ke Anambas. Menyeberang laut keripik ini. Jika mie tarempa terkenal itu menembus Tanjungpinang, kini dari Tanjungpinang menyerang keripik Tarempa. Tentu tidak sedahsyat mie tarempa atau luti gendang yang populer. Ini baru iseng iseng berhadiah. Ada pesan dibuat. Berapa pun akan dibuat.

Keripik ini terasa renyah. Seandainya anda menonton tivi sekaligus mendengar debat di siaran tv berita nasional, dipastikan tangan tidak akan pernah berhenti merasakan setiap keping keping keripik. Aroma rempah khas masakan Tambelan, kelembutan adonan dipadu dengan bilis alias ikan tri segar menambah kenikmatan keripik yang berwarna ke coklat kekuningan itu.

Harga per kilogram terbilang murah. Hanya Rp120 ribu. Tapi anda akan merasakan sensasi kenikmatan lidah dan rasa yang luar biasa. Jika satu toples diletakkan di meja, tidak lama akan selesai disantap. Tentu penasaran bukan. Yakinlah ini bukan hoaks atau fakenews.

Pilkada Bintan 2020: Pilkada Lawan Kotak Kosong?

LUKISAN alam yang disempurnakan setiap gumpalan awan hitam pekat yang berbentuk garis lurus. Tanda hujan akan turun di tanah yang dulunya banyak mengandung bauksit. Bekas PT Antam mengeruk harta Bintan. Hingga sisa peninggalan itu dikeruk sampai tiba 2019. Dua pejabat pun kena getahnya. Jadi tersangka.

Ada beberapa kecamatan yang menghasilkan lebih banyak masalah saat ini. Mereka menggunakan hutan lindung. Menanti menyanyikan lagu Arjuna yang disetujui mati-matian melepaskan lahan itu. Hingga ke titik nadir.

Sebenarnya ada yayasan yang akan mendirikan universitas yang membawakan kampus kelas dunia di Bintan. Bagaimana logikanya universitas peringkat 32 dunia mau buka cabang di negeri yang jauh dari Cina. Mereka bukan kekurangan mahasiswa.

Impeachment

Menarik beredarnya meme Donald Trump berubah menjadi Thanos. Dianggap akan menghancurkan DPR AS yang mencoba melakukan impeachment. Presiden AS dapat dimakzulkan jika sudah melanggar penghianatan, suap, melakukan kejahatan tinggi dan pelanggaran berat lainnya.

Kasus ini menjadi ramai ketika DPR AS dikuasai Demokrat dan Senatnya dikuasai Republik. Jika Trump dapat dikalahkan dimakzulkan oleh DPR, belum tentu di Senat yang dikuasai partainya Trump. Kecuali ada politisi Republik yang tidak mendukung Trump. Kalau di Indonesia, koalisi di MPR nampaknya masih terlalu dikuasai pendukung pemerintah, maka model kuatnya kontrol terhadap presiden sulit terjadi.

Ketika Politisi Maju Mundur Maju Mundur

Banyak figur publik mengambil formulir pendaftaran calon yang dibuat partai partai besar di Kepulauan Riau termasuk di kabupaten kota. Tapi figur figur itu masih maju mundur. Belum memiliki ketetapan hati maju ikut Pilkada walaupun ada aturan yang mensyaratkan anggota DPRD, ASN hingga TNI Polri harus menggundurkan diri ketika mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Nama nama yang beredar bisa jadi akan mundur dari pencalonan di partai yang mereka ambil formulir ketika UU Pilkada masih tetap seperti pilkada 2018. DPR RI bersama pemerintah belum mau melakukan revisi. Dengan alasan memang waktu sudah terlalu mepet seperti yang disampaikan anggota Komisi II Arief Wibowo di media massa.

Sang Pejuang Itu dan Sang Mantan Gubernur

Kisah masa lalu ada baiknya dikenang sebagai pedoman untuk melanjutkan langkah ke masa depan. Namun kalau kisah kurang baik, maka harus dilupakan menjadi pelajaran menatap masa depan.

Dua tokoh yang disebut sebut akan mengikuti pilkada Kepri tahun 2020 adalah tokoh terkemuka. Mereka berdua memiliki kisah romantisme yang melekat bagi pendukungnya. Apalagi yang pernah dibesarkan oleh keduanya. Namun ada juga yang menganggap itu kisah lama dengan situasi yang tak mungkin terulang lagi.

Soerya dan Isdianto, Siapa yang Calon Gubernur?

Saling menunggu siapa menjadi nomor satu nampaknya terjadi di internal PDIP Kepri jelang pengambilan formulir calon gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau 2020-2024.

Plt Gubernur Kepri Isdianto maju mundur antara mengambil mulai Jumat hingga Minggu tak jadi mengambil formulir. Akhirnya, Senin diperkirakan Isdianto dan Soerya Respationo akan mengambil formulir dari internal PDIP.

Karena bagi calon eksternal yang akan mendaftar melalui PDIP sepertinya nihil. Karena calon calon yang ada saat ini seperti Huzrin Hood dan Ismeth Abdullah tak berminat menggunakan partai banteng. Karena mereka juga tahu, PDIP pasti lebih memilih kader mereka antara Isdianto, dan Ketua DPD PDIP Kepri Soerya Respationo.

Klientelisme, Dilema Setiap Pilkada

Karakter yang mencolok dari demokrasi Indonesia adalah bahwa para pemenangnya -para elite yang memperoleh kekuasaan, prestise, dan kekayaan dari keterlibatan mereka dalam politik. Sejujurnya mereka juga merasakan kecemasan yang cukup besar tentang bagaimana demokrasi berjalan seperti sekarang ini.

Bukan kabar angin, calon ada yang menggunakan uang untuk membeli perahu agar bisa mendapat tiket ke pilkada. Tapi disebut sebagai modal untuk menggerakkan mesin partai. Lalu tak cukup sampai di situ, calon juga harus menyiapkan modal besar untuk biaya pendekatan kepada pemilih hingga memberikan uang pada hari pemilihan sebagai ongkos telah memberikan suara.