Setiap tahun hari Marwah diperingati sebagai hari bersejarah. Di mana masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau melakukan musyawarah kebulatan tekad agar Kepri menjadi provinsi. Sehingga kesepakatan tersebut harus diperjuangkan dengan maksimal sebagai bentuk dari marwah, harga diri dan kehormatan masyarakat Kepulauan Riau.
Semangat kebulatan tekad tersebut merasuki jiwa anak-anak muda Kepri sehingga mereka melakukan aksi demo untuk mendukung pemisahan Kabupaten Kepulauan Riau dari Provinsi Riau. Demo tak henti-hentinya dilakukan mulai dari Pekanbaru hingga Tanjungpinang. Bahkan sampai ke DPR RI Jakarta. Masyarakat Kepri yang mampu dan tidak mampu bersama berjuang di Jakarta. Datang melalui jalur kapal laut, udara hingga kereta api bagi mereka yang berada di Jawa.
Rentang kendali antara Tanjungpinang dan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau terasa jauh. Berjam jam nyeberang laut baru sampai di pusat pemerintahan. Kemudian Tanjungpinang, Natuna, Anambas, Lingga dan Karimun jauh tertinggal dari sisi infrastruktur dan pendidikan dari daerah daratan yang dekat dengan kekuasaan. Untuk mengejar lajunya pembangunan di Riau daratan, maka cara yang paling baik dengan memisahkan diri dari Riau.
Upaya berpisah dari Riau bukan hal yang mudah. Karena Gubernur Riau Saleh Djasit tidak setuju untuk dimekarkan jadi daerah otonom baru dengan pelbagai pertimbangan. Beda halnya jika Natuna dan Anambas mau jadi provinsi, sudah pasti ada jalan karena Gubernur Kepri Ansar Ahmad pernah menyatakan setuju.
Guna mengingat kembali pristiwa bersejarah tersebut, maka hari Mawah terus diperingati setiap tahun. Dengan mengingat kejadian heroik perjuangan Provinsi Kepri, setidaknya pemerintah saat ini dapat mengingat masa perjuangan provinsi. Bahwa Kepri saat ini adalah hasil perjuangan. Untuk itu siapa pun yang menjadi gubernur harus menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya.
Setelah diresmikan menjadi provinsi baru pada tahun 2002, Kepri termasuk salah satu provinsi muda yang sukses menjalankan fungsi pemerintahan dari awal kepemimpinan Ismeth. Dari pelbagai indikator keberhasilan dalam pembangunan, Provinsi Kepri tergolong baik. Apakah dari sisi kemiskinan, IPM, pertumbuhan ekonomi dan indikator lainnya.
Pada peringatan Hari Marwah di tahun
2022 dihadiri Gubernur Ansar Ahmad, tokoh pejuang Provinsi Kepulauan Riau
Huzrin Hood dan mereka yang ikut berjuang ketika itu. Dalam pidatonya Ansar
Ahmad akan melanjutkan proses pembangunan yang sudah dilakukan Ismeth dan Muhammad
Sani di Kepulauan Riau.
Pidato
tersebut tentu memberikan gambaran Ansar sangat setuju dengan kelanjutan proses
pembangunan yang sudah diletakkan Ismeth dan Sani. Dalam prosesnya, pembangunan
harus sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pembangunan yang kurang
diperlukan masyarakat maka akan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi
masyarakat.
Contohnya
tingginya angka pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau Februari 2022 mencapai
8,02 persen. Jika dibandingkan dengan angka pengangguran Februari 2020 sebesar
5.98 persen tentu ada kenaikan yang tinggi.
Bisa
jadi pengangguran lebih tinggi disebabkan hantaman pandemi covid 19 sejak 2020.
Banyak warga kehilangan pekerjaaan karena perusahaan tempat mereka kerja tutup.
Mereka yang kehilangan pekerjaan tentu perlu lapangan pekerjaan baru.
Di
sinilah perlu usaha pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Bisa dengan
memperbanyak proyek padat karya, swakelola dan kegiatan pengadaan barang dan
jasa. Bahkan yang paling bagus adalah dengan berupaya menarik investasi asing
dan dalam negeri membuka usaha di Kepri. Dengan adanya pabrik baru, tentu akan
menyerap lapangan pekerjaan. Otomatis akan menurunkan angka pengangguran
terbuka di Kepri.
Saat
ini, angka pengangguran terbuka 8 persen tersebut lebih tinggi dari angka
pengangguran terbuka nasional 5,83 persen.
Lalu,
usaha nyata bagaimana pemerintah provinsi dapat melakukan intervensi program
pemerintah menekan angka kemiskinan lebih cepat dengan kegiatan infrastruktur
yang dibuat pemerintah.
Yang
menarik adalah ketika Gubernur Ansar di saat peringatan hari Marwah menyebutkan
APBD Batam dan anggaran BP Batam menembus Rp6 triliun sehingga APBD Kepri sebanyak
Rp3,8 triliun akan dibagikan ke daerah lain yang memerlukan pemerataan
pembangunan.
Nah,
apakah APBD Kepri yang dialokasikan ke Batam
akan berkurang? Nah, di dalam APBD 2022, alokasi APBD Batam masih kalah
dibandingkan dengan alokasi APBD Kepri ke Kota Tanjungpinang. Pusat ibu kota di
tahun 2022 lebih besar mendapatkan alokasi APBD terutama untuk pembangunan flyover di Simpang Ramayana ke kantor
gubernur. Dan beberapa proyek lainnya yang dilaksanakan di Tanjungpinang.
Penduduk
Batam lebih besar dibandingkan kabupaten kota yang lain di Kepri, tentu
memiliki masalahnya juga pasti lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya. Batam
mesti mendapatkan jatah yang proporsional dari kue APBD Kepri.
Anggota
DPRD Provinsi Kepri asal Batam harus memaksimalkan perjuangan mendapatkan
anggaran APBD untuk pembangunan Batam. Tak hanya mendapatkan dana alokasi pokir
saja. Dengan jumlah anggota DPRD mayoritas di DPRD Kepri, harusnya alokasi
anggaran yang diperjuangkan untuk pembangunan infrastruktur di Batam lebih
maksimal. Misalnya mengatasi masalah jalan provinsi yang ada di Batam. Dan
pelbagai masalah sosial yang ada di Batam.
IPM
dan Pengangguran
Jika
kita lihat dari gambaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Kepri
menempati posisi tertinggi di Sumatera. Dan termasuk empat besar di Indonsia. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah
DKI Jakarta dengan perolehan IPM 81,11 (status tinggi), sedangkan IPM terendah
adalah provinsi Papua (status sedang) yaitu 60,62. Terdapat 10 provinsi dengan
perolehan IPM yang melebihi angka nasional. Terdiri dari DI Yogyakarta (80,22),
Kalimantan Timur (76,88), Kepulauan Riau (75,79), Bali (75,69), Sulawesi Utara
(73,30), Riau (72,94), Banten (72,72), Sumatera Barat (72,65), dan Jawa Barat
(72,45).
Sementara IPM kabupaten dan kota di terjadi
ketimpangan. Batam dengan IPM tertinggi di atas 81 menempati posisi puncak. Dan
Kabupaten Lingga masih 65 ,29 tercatat sebagai IPM terendah di Kepri. IPM
Anambas 68,80, IPM di Bintan 74,13, Karimun 71,44 dan Tanjungpinang 78,
menduduki peringkat kedua setelah Batam.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) adalah cara untuk mengukur capaian pembangunan
manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup manusia. Karena IPM dirumuskan
melalui pendekatan tiga dimensi dasar yakni mencakup umur panjang dan sehat;
pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
Dengan melihat IPM, maka intervensi pembangunan
untuk meningkatkan SDM daerah harus dilakukan membantu pemerintah daerah
tingkat dua dengan program pembangunan di bidang SDM dan kesehatan serta
program bidang lainnya untuk meningkatkan pendapatan warga.
Artinya program pembangunan di daerah daerah
IPM rendah harus dipercepat untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tersebut.
Peningkatan pembangunan harus berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya
manusia. Misalnya peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, jalan jalan,
rumah sakit, puskesmas, pelabuhan dan sarana publik lainnya.
Pembangunan tersebut dapat dilakukan ketika
daerah memiliki sumber keuangan yang banyak. Oleh karena itu, pemerintah daerah
harus kreatif mencari sumber pendapatan yang dapat menambah pundi pundi kas
daerah. Dengan pendapatan yang banyak, maka apapun dapat dilakukan. Kepala
daerah harus berupaya mencari sumber pendapatan daerah. Inilah salah satu
factor dapat melaksanakan pembangunan jika tersedianya dana.
Kondisi saat ini APBD Kepri masih stagnasi di
angka Rp3,9 triliun. Belum menembus angka Rp4,2 triliun. Karena dari tahun ke
tahun pendapatan asli daerah hanya berdasarkan pajak kendaraan bermotor dan
pajak lainnya. Andaikan restribusi labuh jangkar dapat diperoleh, hingga
penyertaan modal di perusahaan migas dapat dilakukan, bisa jadi APBD Kepri akan
menembus Rp4 triliun lebih.
Di
sinilah pentingnya mana saja prioritas pembangunan. Antara membuat proyek
mercusuar yang tak berdampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia
dengan peningkatan lalu lalang penduduk. Atau proyek yang benar benar
diperlukan oleh warga. Beda halnya jika anggaran pembangunan sudah terlalu
banyak sehingga proyek mercusuar dapat dilakukan untuk membuat kesan yang baik.
Singapura
membangun Kawasan Marina Bay untuk menambah objek wisata mereka karena
kebutuhan utama masyarakatnya sudah terpenuhi. Bayangkan income per kapita
penduduk Singapura tahun 2020 melebihi 59,7 ribu dollar Singapura setara Rp590
juta per tahun dan Rp49 juta per bulan.
Sehingga
untuk melakukan kegiatan apapun yang sifatnya hiburan dengan mudah dilakukan.
Mengapa bisa demikian, karena penduduk Singapura banyak yang berpendidikan
tinggi sehingga bisa kerja di dunia industri.
Pemerintah
Singapura menyadari pentingnya menyiapkan sumber daya manusia. Apalagi daerah
itu tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia yang melimpah ruah.
Singapura ditakdirkan berada di titik strategis Selat Malaka. Menjadi titik
persinggahan perdagangan dunia. Kampus di negara kecil itu tercatat sebagai
kampus terbaik di Asia.
Sedangkan
di Indonesia income per kapita tahun
2021 masih Rp 62,2 juta per tahun atau per bulan Rp5 juta lebih. Dengan per
bulan rata rata Rp5 juta maka kebutuhan untuk wisata, dan membeli mobil tentu
belum dapat dilakukan. Masyarakat masih disibukkan dengan memenuhi keperluan
akan makan, dan biaya menyekolahkan anak.
Dalam
posisi ini, keberadaan fasilitas liburan seperti yang dibangun Singapura masih
terlalu mewah dilakukan di Kepri. Bisa saja dibangun, namun kalangan tertentu
yang kaya dapat menikmati.
Pembangunan
proyek Gurindam di Tanjungpinang yang menelan anggaran lebih dari Rp400 miliar
saat ini hanya menjadi tempat foto warga. Dan belum memberikan dampak untuk
memicu pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan. Atau jangan jangan
konsepnya belum sesuai harapan dan diperlukan lagi suntikan dana penyelesaian
akhir.
Membayangkan
jika nilai proyek itu digunakan untuk menambah fasilitas pendidikan, sekolah
dan memberikan beasiswa kepada anak- anak Kepri untuk sekolah S3 di luar
negeri. Tentu ke depan akan ada SDM anak watan setara SDM dari negara maju.
Singapura,
Cina, dan Malaysia melakukan hal tersebut dengan mengirim mahasiswa mereka
belajar di negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Setelah lulus balik ke
negara masing masing untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan bidangnya.
Jika
Pemda Kepri menerapkan hal yang sama, maka 10 atau 20 tahun ke depan ketika
kita sudah usia tua, mereka akan menjadi pelaksana pengambil kebijakan dalam
melanjutkan pembangunan di Kepulauan Riau. Dengan bekal pengetahuan memadai,
maka Kepri akan menjadi provinsi hebat. Masyarakatnya adil dan makmur. Para
penyelenggaran pemerintahan bekerja dengan hati yang tulus untuk membangun.
Peringatan
hari Marwah setiao tahun harus menjadi tonggak di mana, siapapun menjadi
gubernur harus berazam untuk menyiapkan sumber daya hebat bagi anak-anak
Kepulauan Riau. Sehingga mereka mampu bersaing dengan SDM dari luar negeri
bahkan dari negara tetangga.
Dan
itu dapat terwujud jika didukung dengan kebijakan yang propendidikan. Para
pelaksana pengambil kebijakan jujur melaksanakan tanggungjawab sepenuh hati.
Membangun infrastruktur dengan melihat kepentingan bagi publik.
Selamat
hari Marwah. Kita harus menjadi tuan di negeri bukan menjadi penonton. Maka tidak ada cara lain menggapainya,
pemerintah harus menyiapkan sumber daya handal melalui pendidikan yang tinggi
bagi anak anak Kepri. Hanya pemimpin yang tegas dan visioner dapat melakukan
itu.
Itulah
kuncinya.***
*Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
Pusat asal Tambelan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar