Masihkah Kita Mencintai Bahasa Indonesia

Melayu Square, Kepri Fashion Carnaval atau Tour de Bintan adalah contoh nama yang biasa didengar oleh masyarakat. Padahal nama tempat dan kegiatan tersebut masih bisa dipakai nama Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu.Lantas mengapa pemerintah dan swasta lebih memilih menggunakan kata maupun istilah asing?
28 Oktober 1928 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana pada saat itu perwakilan pemuda dari pelbagai suku bangsa mengakui bahasa persatuan Indonesia adalah Bahasa Indonesia yang berasal dari Kepulauan Riau. Itulah warisan yang tak ternilai harganya dari seorang Raja Ali Haji sehingga negara memberikan gelar Pahlawan Nasional. Sejauh ini hanya dua pahlawan dari Kepri yakni Raja Haji dan Raja Ali Haji.

Dan, Akhirnya Pilkada Langsung

Pemilu di Indonesia sudah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tak ayal, KPU RI pun mendapatkan penghargaan dari pelbagai kalangan karena berhasil menjadikan pemilu di Indonesia berkualitas, damai, dan sangat transparan.
Setiap tahapan dilakukan serba terbuka dimulai penyerahan data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga perhitungan sudah dilakukan dengan cara terbuka disaksikan seluruh lapisan masyarakat.
Semua stakeholder terkait dengan pemilu bahkan masyarakat bisa mendapatkan akses untuk mengetahui sejauh mana penyelenggara bertugas menyelenggaran pesta rakyat tersebut.

Menanti Masa Depan Demokrasi

Perdebatan sengit menjelang penetapan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang dijadwalkan pada 25 September mendatang mendapat perhatian serius pelbagai elemen masyarakat. Intinya apakah kita harus kembali ke belakang dengan model lama, pemilihan kepala daerah secara tak langsung melalui oleh DPRD atau dipilih secara langsung oleh rakyat seperti saat ini?

Jika dilakukan pemilihan secara langsung, maka peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu di daerah yang selama 9 tahun ini menjalankan amanat undang-undang melaksanakan pemilu kepala daerah menjadi berkurang. Pasalnya, KPU tak lagi menjadi titik pusat perhelatan akbar pesta demokrasi yang selama ini sudah sukses dilaksanakan. Terlepas ada bebepa daerah yang menimbulkan gejolak akibat pilkada. Peran KPU di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 5 (Amandemen III) yang disebutkan secara khusus menjadi penyelenggara pemilu kian berkurang, kecuali untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif saja.

Menunaikan Janji Politik

1 September 2014, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang resmi dilantik menjadi wakil rakyat. Mulai saat itu pun masyarakat Kota Tanjungpinang menanti janji wakil rakyat tersebut pada pemilu lalu untuk direaliasikan.

Mereka yang terpilih saat ini mayoritas wajah-wajah baru di DPRD. Dari 30 anggota DPRD hanya 12 wajah lama dengan 18 wajah baru yang tentunya harus melakukan adaptasi terhadap dinamika di gedung rakyat tersebut. Mereka merupakan produk demokrasi yang terpilih mewakili 150 ribu warga Tanjungpinang.

Detik-detik yang Menentukan

Indonesia saat ini tidak memerlukan kita mengangkat senjata untuk melawan penjajah seperti zaman kolonial. Kita juga tak diminta berjuang sampai tetes daerah penghabisan, kehilangan harta benda, nyawa, dan kehormatan. 

Demokrasi dan Korupsi

Awal  tahun 2013 publik sudah dikejutkan dengan dibongkarnya korupsi pejabat mulai dari sekelas menteri, gubernur, bupati hingga anggota DPR. Penyebab korupsi tak lain karena besarnya biaya untuk mendapatkan sebuah jabatan politik tersebut. Hal inilah yang membuat sendi-sendi kehidupan bangsa berantakan. Bahkan yang paling menyesakkan dada, pengadaan kita suci Al-Quran pun dikorupsi.

Dana Kampanye

Tokoh terkemuka China, Deng Xiaoping di awal reformasi China pernah mengatakan, “Tidak peduli kucing itu hitam atau putih, asalkan ia bisa  menangkap tikus.” Sebuah kutipan yang cukup menarik bagaimana negara China menjadi salah satu menjadi kekuatan ekonomi dunia di saat ini. China yang semula menerapkan sistem sosialis di zaman Mao Zedong kini mulai lebih ke kapitalis asalkan memberikan kemakmuran kepada rakyat. 

Hanya saja, dalam berpolitik santun yang sedang kita inginkan saat saat ini terutama saat melaksanakan pemilihan umum, tidak bisa menggunakan cara cara yang tidak sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia yang menjadi pegangan bersama semua pihak yang terlibat. Perebutan kekuasaan  dengan cara yang menghalalkan pelbagai cara tentu akan melanggar banyak norma agama dan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Mengecek DPS untuk Menggunakan Hak Pilih

KPU telah mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 11 Juli lalu. Data tersebut cikal bakal menjadi Data Pemilih Tetap (DPT) sebelum ditetapkan pada 7-13 September 2013 mendatang. Sebelum DPT ditetapkan, DPS tersebut akan mengalami beberapa tahapan yang panjang dan terus mengalami perubahan karena KPU melakukan pemutahiran dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan pemerintah. 

KPU menyediakan waktu masukan masyarakat sejak diumumkan DPS pada 11-24 Juli, agar siapapun yang sudah memiliki hak pilih di luar TNI/Polri untuk menyampaikan temuan kepada PPS di kelurahan agar nama yang belum didaftarkan petugas supaya dimasukan daftar. Dengan demikian, warga yang belum terdata bisa diakomodir haknya untuk memilih pada pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang.

Memilih Pemimpin Bukan Seperti Memilih Mie Instan

Lazimnya pemimpin di manapun di belahan bumi ini kenyang pengalaman politik yang nantinya membuat ia mapan. Ia bukan seperti mie instan dalam waktu beberapa menit bisa dinikmati. Biasanya seorang pemimpin titiannya dimulai menjadi Ketua LSM, anggota DPRD, ulama, akademisi, aktivis, pejabat pemerintahan, bahkan organisasi nonprofit tengah masyarakat. Dari pengalaman organisasi calon pemimpin menampakkan jiwa kepemimpinannya. Bahkan ketika menjadi mahasiswa, kepemimpinan sudah terasa menonjol ketika memimpin organisasi mahasiswa baik internal kampus maupun eksternal.  

Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin di muka bumi dimana jiwa kepemimpinan sudah ada sejak kecil. Nabi dikenal dengan pribadi yang jujur. Kemudian menjadi pemimpin terbesar umat manusia di muka bumi. Nabi Muhammad adalah pemimpin besar yang sudah disiapkan Allah untuk umat manusia di bumi.

Peran Strategis Media Menyukseskan Pemilu

"Jika saya harus memilih antara pemerintahan tanpa suratkabar, atau suratkabar tanpa pemerintahan, maka saya tidak akan berpikir panjang untuk memilih yang terakhir." Inilah pernyataan dari Presiden ke-3 AS, Thomas Jefferson (1801-1809) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pers adalah salah satu pilar penting dalam sebuah negara yang berlandaskan demokrasi.

Dari pandangan Jefferson tersebut dapat dipastikan pentingnya peran pers di dalam menjalankan sebuah proses pemerintahan yang demokratis sebagai ajang untuk memakmurkan rakyat. Sejalan dengan fungsi pers sebagai sarana pendidikan publik, sebagai media informasi dan media hiburan, maka pers memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan hitam dan putihnya sebuah pristiwa.

Pentingnya Kejujuran

 Seseorang bernama Idris ketika itu ia duduk di tepi sungai. Di saat sedang merenung, ia melihat sebuah buah apel yang dibawa arus sungai melintas di depan pandangan. Terlintas dalam hatinya untuk mengambil buah tersebut guna mengatasi kelaparan yang mendera.

Turunkan Jadi Rakyat Biasa

Pesta demokraksi lima tahun sekali melalui pemilu legislative merupakan ajang menentukan wakil-wakil rakyat yang nantinya mengemban tugas sebagai perpanjangan tangan rakyat di parlemen. Oleh karena itu, mereka yang duduk harus memiliki tanggungjawab untuk membela aspirasi rakyat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketika Rakyat Cerdas Memilih Wakil Rakyat

Dalam film Pirates of the Carribean di saat tokoh utama tertangkap oleh musuhnya sesama perompak, maka yang tampil untuk melakukan negosiasi sebagai upaya perundingan adalah kapten Jack Sparrow mengajak “Parley”  (berunding, bicara, dan negosiasi) agar bebas. Parley merupakan perundingan atau bicara. 

Kata Parley berasal dari bahasa Prancis yang artinya bicara. Kemudian berkembang menjadi parlemen. Ketika anggota DPRD ataupun DPR berhasil masuk ke parlemen, maka sekelompok orang tersebut memang diberikan tugas untuk bicara. Tentulah bicara mengenai perjuangan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Bukan bicara mewakili kepentingan individu.