Kemiskinan dan Pilkada

Kemiskinan masih menjadi persoalan di Indonesia. Sehingga tiap tahun pemerintah berusaha menurunkan angka kemiskinan di daerah masing-masing. Karena besarnya angka kemiskinan di suatu daerah, maka itu akan menjadi persoalan serius. Padahal janji pendiri bangsa ini adalah menjadikan rakyat Indonesia makmur tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

Miskin sebagai poor atau dapat diartikan sebagai having a money few possession; not having enough money for the basic things that people need to live properly, yang diartikan tidak memiliki cukup uang untuk hal-hal dasar bahwa orang perlu untuk hidup dengan benar (Stevenson, 2010).

Sajogyo dalam Hadi Prayitno & Lincolin Arsyad (1986:7), menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.


Rakyat yang miskin di Indonesia saat ini menurut data BPS masih sekitar 27,7 juta lebih dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan di Kepri jumlah rakyat miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai Maret 2017 berjumlah 125.370 jiwa. Banyak hal yang menyebabkan mereka menjadi miskin. Terutama latar pendidikan yang tidak memungkin mereka mendapatkan penghasilan yang baik. Tingkat pendidikan yang rendah salah satu pemicu rakyat menjadi miskin. Pasalnya tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai untuk rakyat yang berpendidikan rendah. Di sinilah perlu peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program yang pro kemiskinan.

BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,393 pada Maret 2017. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibanding dengan gini rasio pada September 2016 yang sebesar 0,394%. Di satu sisi, 1 persen penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50 persen aset di Indonesia.

Tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan pendapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp.354,386 (atau sekitar USD $25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri.(www.indonesia-investments.com)

Yang menjadi persoalan ketika kepala daerah yang terpilih dari hasil pilkada tidak serius membuat program melalui visi misi untuk pengentasan kemiskinan. Kalangan miskin menjadi penonton yang baik dalam proses pemerintahan. Mereka hanya menjadi objek yang tidak bisa berbuat banyak menikmati kue pembangunan. Hal semacam ini harus menjadi perhatian kepala daerah yang menang menjadi kepala daerah dari hasil pilkada.


Peran Pemimpin

Ketika Khalifah Umar Abdul Azis menjadi khalifah di wilayah jazirah Arab, penduduk miskin yang menerima zakat sangat banyak. Namun dalam waktu tak sampai tiga tahun, khalifah sulit mencari mereka yang menerima zakat. Kondisi perekonomian rakyat Umar Abdul Azis berubah menjadi pembayar zakat. Bukan lagi menerima zakat pada saat sebelum ia menjadi pemimpin.

Jika kita melihat negara maju Singapura yang dekat dengan Kepulauan Riau juga sebelumnya negara yang lebih lambat merdeka dibandingkan Indonesia. Namun negara itu di bawah kepemimpinan Lee Kwan Yew melesat bak meteor mendahului Indonesia lepas landas di antara negara Asean dan Asia. Padahal Singapura begitu menderita setelah ditinggal Inggris. Tapi kelihaian Mr Lee menciptakan Singapura sebagai Hongkong kedua berbuah manis. Singapura terbatas sumber kakayaan alam namun mereka unggul dalam kekayaan sumber daya manusia. Tek heran National University Singapura (NUS) berada di kampus terbaik Asia.

Singapura juga tidak terlalu membebaskan warga negaranya menjalankan demokrasi sehingga kepentingan pemerintahan  lebih diatur satu arah oleh pemerintah. Kata Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew  ketika diwawancara CNN, “Saya menginginkan kedamaian sosial dan kestabilan di dalam negeri. Saya tak mengikuti resep apapun dari para ahli teori tentang demokrasi,” ujar Lee pada 2008.

Lee kukuh pada pendapatnya bahwa praktik demokrasi hanya akan melemahkan kestabilan politik, dan juga kemajuan ekonomi. Strategi yang dijalankan Lee, adalah memisahkan ekonomi sebuah masyarakat dari politik, dengan tujuan memelihara kekuasaan absolut dan mengejar pertumbuhan ekonomi.

Jepang yang juga dihancurkan babak belur oleh Amerika pada perang dunia di tahun 1945 kini menjelma lebih cepat maju setelah negara itu pora-poranda. Sama dengan Korea Selatan dibandingkan Korea Utara. Korsel lebih cepat maju dibandingkan tetangganya Korut yang masih berpaham komunis. Jerman yang kalah perang tak perlu waktu lama untuk bangkit menjadi negara paling kuat ekonominya di Eropa. Lagi lagi negara tersebut dipimpin oleh mereka yang memiliki visi misi yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya.

Singapura mengabaikan demokrasi, namun menuju kesejahteraan. Dan Indonesia masih berjibaku menegakkan demokrasi secara bersama mengapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pilkada merupakan salah satu cara pergantian kepemimpinan daerah dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kepala daerah dalam visi dan misinya selama lima tahun harus menjadi acuan dalam melayani rakyat yang sudah memilih mereka menjadi pelayan rakyat.

Semoga pilkada gelobang ketiga yang sedang berlangsung tahapan saat ini menghasilkan pemimpin pemimpin hebat yang mau melayani dengan serius pemberi mandat. Tanpa rasa tanggungjawab yang baik, maka akan bertambah lagi daftar kepala daerah yang akan berurusan dengan hukum. Banyak kepala daerah di Indonesia yang berhasil menjadi pemimpin setelah mereka terpilih melalui pilkada langsung. Hal itu menunjukkan, daerah akan berkembang dan maju tergantung dari pemimpin bagaimana mereka menggerakan roda pemerintahan di daerahnya. Kreativitas, keberanian, kepasitas, dan selalu melakukan hal yang inovatif menjadi hal mutlak diperlukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat di daerah masing masing di saat kondisi keuangan negara yang pas-pasan.***