Kemelut di Ladang Emas BUMD Kepri

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepulauan Riau mengalami kemelut. Kali ini, Direktur BUMD Kepri Reviansyah dianggap gagal menjalankan roda PT Pembangunan Kepri yang memiliki 10 anak usaha. Modal awal dari APBD Kepri sebanyak Rp10 dianggap hilang. Ditambah, Reviansyah ingin meninggalkan kursi empuk di PT Pembangunan Kepri. Apa benar personil dan direktur BUMD tak cocok lagi?


Markas PT Pembangunan Kepri berada di lantai 8 Gedung Graha Pena, Batam Centre, Kamis 4 Septeber 2008 terlihat normal. Seolah-olah tidak ada gejolak yang hangat di dalam badan usaha seumur jagung itu. Kamis (4/9), tiga orang direktur PT Pembangunan Kepri dipanggil Gubernur Kepri di Tanjungpinang untuk meminta penjelasan dari petinggi BUMD.

" Direktur sedang dipanggil gubernur di Tanjungpinang. Gak tahu masalah apa, mungkin berita di media," ujar Al-Jihat, salah satu kepala devisi di BUMD Kepri, kepada Batam Pos, memberikan alasan ketika Batam Pos ingin melakukan konfirmasi.

Padahal, akhir pekan lalu, seluruh Komisaris BUMD Kepri, seperti HM Sani, Nuraida Muchsen, dan Iman Sudrajad hadir di markas BUMD. Dalam kesempatan itu, Direktur Utama PT Pembangunan Kepri Reviansyah, Direktur Operasional Much Rifan dan seluruh pegawai PT Pembangunan Kepri hadir.

Situasi pertemuan yang dibalut dengan acara silaturahmi menyambut puasa tampak romantis. Antara komisaris dan pegawai BUMD yan berjumlah lebih kurang 23 orang terlihat harmonis. Mereka duduk saling berhimpitan. Wajah Wakil Gubernur Kepri, Sani juga tampak ceria kala itu.

" Pertemuan ini kita lakukan untuk menyambut bulan puasa. Dengan puasa, diharapkan bisa bekerja dengan maksimal," ujar Sani memberikan penjelasan kepada Batam Pos.

Sani duduk lesehan beralaskan tikar bersama dengan direksi dan pegawai BUMD lainnya. Nuraida Muchsen juga mengaminkan pernyataan Sani.

Tetapi, situasi yang akrap tersebut kini mulai berubah. Salah satu komisaris BUMD Kepri Iman Sudrajat mengatakan, Reviansyah tidak maksimal menjalankan roda BUMD Kepri. Belum lagi ditambah dengan tidak akurnya antara bawahan dengan sang direktur.

Tetapi, pernyataan Iman dua hari yang lalu itu lansung dijawab oleh Al-Jihat. " Karena banyak mengurusi anak usaha BUMD, karyawan mempunyai kesibukan masing-masing. Bukan kami tak akur," kata salah satu petinggi BUMD yang enggan namanya dikorankan mencoba menangkis sorotan miring kinerja pegawai BUMD.

Sedangkan menurut Reviansyah, saat ini dia tidak diperbolehkan untuk berkometar mengenai BUMD. "Tadi kami sudah rapat bersama komisaris. Kesepakatan yang diambil tak boleh komentar. Jangan menepuk air sendiri. Jika masalah saya sudah selesai, baru akan dijelaskan," kata Revi singkat.

Entah apa maksud Revi mengatakan jika semua masalahnya selesai baru komentar. Reviansyah juga enggan menjelaskan masalah yang dia hadapi saat ini.

Revi sebelumnya diberitakan akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Dia akan meletakkan jabatan setelah diumumkan KPU menjadi caleg.

Padahal dalam pertemuan dengan komisaris PT Pembangunan Kepri pekan lalu, Revi semangat menjelaskan kinerja BUMD Kepri sejak di bentuk tahun September 2006.

Menurut lulusan master teknik dari Inggris ini, BUMD Kepri telah membentuk 10 anak perusahaan yang bergerak di pelbagai bidang. 10 anak perusahaan itu yakni Kepri Oil Inti Energy bergerak bidang minyak dan gas, Kepri Gas Inti Utama juga bidang migas. Sedangkan bidang infrastruktur, ada perusahaan Tenaga Listrik Bintan (TLB) bergrak bidang listrik kemudian ada perusahaan Kepri Malaka Solution bergerak bidang informasi komunikasi dan teknologi.

Sektor jasa usaha, BUMD Kepri menyiapkan anak perusahaan yang bernama BPR Kepri Batam, BPR Kepri Bintan bergerak bidang keuangan. Sedangkan perusahaan lain ada bernama Kepri Enerflow Environment bergerak bidang penanggulangan pencemaran lingkungan, PT Sin Kepri LOgistic, bergerak bidang logistik, PT Jasa Angkasa, untuk menggarap usaha bandara, PT Bangun Cemerlang bergerak bidang pelabuhan dan perusahaan yang ke 10 adalah PT Indonusa Pandu Nautica untuk jasa pandu pelayaran.

Dari 10 anak usaha tersebut, yang memberikan pendapatan baru PT Jasa Angkasa yang saat ini mulai aktif dalam bisnis penyedian avtur di Bandara Kijang, Tanjungpinang. BUMD Kepri boleh bangga, sebab Pertamina baru pertama kali bekerjasama dengan BUMD dalam hal penyedian avtur untuk pesawat.

Dari perusahaan itu baru dua anak usaha yang sudah memberikan pendapatan yakni PT Jasa Angkasa dan Sin Kepri Logistik yang sudah aktif bisnis kargo. Dalam satu hari anak usaha BUMD Kepri ini bisa mengakut sampai 100 kontainer. Tetapi saham BUMD masih kecil karena baru 10 persen. Sisanya perusahaan asal Singapura. Tak ayal pendapatan bidang ini pun masih signifikan untuk mendukung keuangan BUMD.

" Memang karena masih baru, kita belum banyak memberikan andil untuk pendapatan asli daerah (PAD)," kata Reviansyah.

Revi mengatakan, bisnis utama PT Pembangunan Kepri melalui PT Oil Inti Energy dan PT Gas Inti Utama belum bergarak.Sehingga pendapatan belum memberikan pemasukkan.

" Kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat untuk memperbolehkan kita terlibat di migas Natuna. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda. Kita masih menunggu," ujarnya.

Untuk mengelola sektor migas itu,BUMD sudah menyiapkan tenaga ahli dan investor sudah untuk mendanai proyek itu. Sehingga tak ada yang tak mungkin untuk BUMD mengelalo migas di Natuna," jelas Direktur Operasional Rifan.

Menurut Revi, kinerja BUMD secara umum perusahaan berjalan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Pengelola BUMD Kepri beralasan lemahnya pendapatan BUMD akibat belum terialisasi proyek dalam produk unggulan dan infrastruktur dalam jangka panjang.

BUMD Kepri juga sudah melakukan melakukan 27 kerjasama kesepahaman (MoU). Dan terialisasi menjadi 10 anak usaha.
BUMD juga sudah melakukan usaha bersifat sosial dan membantu program pemerintah dalam operasi pasar minyak goreng.
Dan eksistensi BUMD telah dikenal di dunia perminyakan khususnya dalam upaya mendapatkan pengelolaan lapangan minyak marjinal di Natuna.

Akan Bangun Pelabuhan di Tanjungpinang

Dalam rencana program kerja BUMD atau PT Pembangunan Kepri 2008 jika disetejui oleh pemegang saham Pemprov Kepri akan menelan dana Rp28 miliar. Dana tersebut jauh lebih meningkat dari modal awal yang hanya Rp10 miliar. BUMD Kepri hanya meminta Rp 4 miliar dari APBD Kepri.

Dana Rp28 miliar itu untuk pengembangan bisnis 10 anak usaha BUMD Kepri yang bergerak di pelbagai bidang usaha. Dari 28 miliar tersebut, yang digunakan untuk investasi bidang usaha sebesar Rp 23 miliar. Dengan rincian investasi produk unggulan Rp10,2 miliar, investasi infrastruktur Rp2,5 miliar dan investasi sektor jasa Rp10,3 miliar.

Sedangkan untuk biaya operasional menelan dana sekitar Rp5,3 miliar. Dana tersebut paling besar digunakan untuk biaya gaji dan tunjangan operasional karyawan BUMD senilai Rp3,2 miliar. Kemudian biaya kantor Rp777 juta, perjalanan dinas Rp744 juta, peralatan kantor Rp132 juta dan untuk biaya masalah perizinan Rp500 juta.

Direktur Operasional PT Pembangunan Kepri Much Rifan menjelaskan, rencana penggunaan anggaran Rp28 miliar dilakukan jika semua program dilakukan BUMD disetujui. Sampai saat ini, dana dari APBD Kepri untuk empat miliar belum turun.
Sisanya, PT Pembangunan Kepri akan mencari dana dengan pihak ketiga. Jika komisaris tidak menyetujui, maka dana tersebut juga tidak sampai Rp28 miliar.

Dari catatan Batam Pos, BUMD Kepri sudah membentuk Bank Perkriditan Rakyat (BPR) Batam yang diresmikan oleh Ismet Abdullah pekan lalu. Ke depannya, setiap kabupaten di wilayah Kepri akan memiliki BUMD. Kemudian, setelah kerjanya bagus, maka keenam BPR nantinya akan dijadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

" Karena jika kita harus membentuk BPD, dananya tidak mencukupi. Sebab untuk modal pembukaan bank umum minimal Rp3 triliun. Dari mana kita mencari dana sebanyak itu. Sehingga dengan langkah pembentukan BPR ini mudah-mudahan ke depan bisa terwujud membentuk BPD," kata Sani.

Kemudian, mega proyek PT Pembangunan Kepri melalui PT Pembangunan Kepri melalui PT Bandar Bangun Cemerlang yang bergerak bidang pelabuhan akan membangun Pelabuhan Sri Bintan Pura. Tak tangung-tanggung, nilai investasi yang akan digelontorkan untuk pembangunan pelabuhan mencapai Rp 460 miliar.

"Wali Kota Tanjungpinang sudah menyetujui rencana tersebut. Pelabuhan Tanjungpinang akan lebih baik dari sekarang ini," kara Revi. Anak usaha PT Pembangunan Kepri yang sudah memberikan masukan ke pundi BUMD baru PT Kepri Jasa Angkasa yang bergerak bidang bandara. robby patria