Peran Keluarga Menentukan Kemajuan Bangsa

Menjadikan lulusan penerus generasi bangsa ke depan memiliki karakter yang baik adalah impian seluruh orang tua dan pemimpin negeri ini. Karena dengan sumber daya yang handal lahir dari proses pendidikan keluarga yang berkualitas akan membawa Indonesia menjadi negara maju di 2045 atau 100 Indonesia merdeka. Atau kita terus terperangkap menjadi negara berkembang? Bahkan, negara gagal karena diisi oleh generasi muda yang kalah bersaing?

Isu terbaru menjadi kontroversi di Indonesia saat ini adalah munculnya situs anak-anak usia SD melakukan pergaulan yang tidak sewajarnya, pembunuhan, tawuran, pergaulan bebas, mencuri. Dan tentunya Lesbi Gay Bisexual Transgender (LGBT). Masalah tersebut tentulah bertentangan dengan akidah maupun tata kehidupan norma sosial kehidupan manusia yang sewajarnya. Bahkan jika kita melihat ke ribuan tahun lalu, Allah SWT pernah mengirimkan hukuman kepada kaum Nabi Ludt yang tidak mendengarkan perintah Allah terkait larangan hubungan mereka sesama jenis. 

Serius atau Main-main dengan Pendidikan

Peringkat kualitas anak-anak Indonesia usia SMP dan SMA dalam Program for International Student Assessment (PISA) 2012 menempatkan Indonesia peringkat 64 dari 65 negara yang disurvei. Yaitu negara yang tergabung dalam Organization Economic Cooperation and Development (OECD). Kita tertinggal jauh dari Malaysia, Vietnam apalagi Singapura yang berada di peringkat 2 setelah Tiongkok di puncak di survey bidang ilmu pengetahuan, membaca dan matematika.

Dari data World Bank diketahui, lebih dari 50 juta siswa dan 2,6 juta guru di lebih dari 250.000 sekolah ada di Indonesia. Data ini menjadikan Kita sebagai negara terbesar ketiga di wilayah Asia dan bahkan terbesar keempat di dunia (berada di belakang China, India dan Amerika Serikat). 84 persen sekolah berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan sisa 16 persen berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sekolah swasta pun memainkan peran penting. 

Menjaga Pemilu

Pilkada serentak yang tengah berlangsung saat ini kesuksesannya tergantung kita semua.Bukanlah dibebankan kepada penyelenggara pemilu.Namun, Keberhasilannya ditentukan oleh seluruh elemen baik pasangan calon, penyelanggara pemilu, tim sukses, tokoh masyarakat, aparat keamanan dan yang terpenting masyarakat yang bersedia datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. 

   

Tambelan, Negeri Timbalan Riau yang Terputus

Menyesakkan dada. Ketika Provinsi Kepulauan Riau, suatu negeri yang memiliki 2.408 pulau dengan luas wilayah laut luas di Indonesia, belum mampu menyediakan tol laut yang mumpuni. Ratusan warga Tambelan baik pelajar, guru dan masyarakat yang berangkat dari Tambelan sejak Desember 2015 hingga pertengahan Januari 2016 tak bisa kembali ke kampung halamannya karena  kapal yang melayari rute Pulau Bintan-Tambelan sedang dalam proses lelang dan menanti jadwal tak kunjung disahkan.

Ketika Parpol Tak Ikut Pilkada

Selama tahun 2015, maka publik akan selalu teringat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena lembaga itu sangat menentukan keberlangsungan pergantian pemimpin nasional hingga daerah. Ya, pemilihan kepala daerah saat ini adalah tanggungjawab KPU bersama Bawaslu untuk kesuksesannya. Tentunya stake holder lain pemda, parpol dan aparat keamanan adalah bagian yang saling terkait tak bisa dipisahkan.

Kepri Memilih

Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NO 2 Tahun 2015 tentang Tahapan Pilkada, maka tahapan pemilu kepala daerah serentak di Indonesia sudah berlangsung. Bahkan dentuman tanda dimulainya pilkada ketika Menteri Dalam Negeri Indonesia menyerahkan data kependudukan kepada Ketua KPU RI pada 17 April 2015 di Jakarta.

Demam Akik, Jangan Lupakan Pilkada

Demam akik bukan hanya melanda wilayah perkotaan, akan tetapi sampai ke wilyah terpencil sekalipun seperti Tambelan, Kabupaten Bintan. Bahkan, perbincangan awal tentang akik bisa mencairkan suasana guna membina hubungan silaturahim di manapun itu.

"Kaki jangan di atas meja dong, yang di atas meja itu jari yang ada cincinya. Jika tidak ada cincin itu kaki letaknya di bawah," ujar salah satu warga yang bercanda dengan sahabatnya tidak menggunakan cincin di jari sambil diiringi canda tawa.

Spontan bahasa seperti ini menjadi trend bagi kalangan yang sudah menggunakan cincin satu bahkan enam di jari. Bahkan salah satu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tanjungpinang menggunakan empat cincin di jarinya. "Ini biar terasa pakai cincin," ujarnya memberikan alasan mengapa menggunakan cincin hingga empat.

Asa untuk Jurnalisme Maritim

Kemajuan Jepang di bidang ekonomi salah satu faktornya adalah pers
Jepang lebih banyak memberitakan masalah ekonomi dibandingkan dengan
masalah politik. Andai saja pers Indonesia lebih banyak memberitakan
masalah maritim, bukan tidak mungkin Indonesia disegani dari sektor
itu.

Adalah Jokowi, Presiden Indonesia yang ketujuh ingin mengembalikan
kejayaan maritim Indonesia yang pernah berjaya di zaman Sriwijaya dan
Majapahit. Bayangkan Indonesia tercatat sebagai negara terpanjang
garis pantainya di dunia setelah Rusia, Kanada dan Amerika. Indonesia
memiliki garis pantai jika digabung dengan ZEE mencapai 95.181 juta
kilometer persegi. Negara ini pun disebut negara kepulauan karena
memiliki lebih 17 ribu pulau.

Ketika Menjangkau Pendidikan di Pulau Terpencil Laut China Selatan

Demi pendidikan, hidup terisolasi dengan pendapatan tinggi

Setelah 65 tahun merdeka, ternyata peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan Kepri pada khususnya masih menyelesaikan masalah infrastruktur sekolah. Masih setapak demi setapak meningkatkan kualitas lulusan. Di daerah terpencil Mentebung, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, pemerintah daerah berjuang menjangkau daerah tersebut dari keterasingan pendidikan. Dengan fasilitas pendidikan masih minim, pengorbanan hidup guru, proses belajar di sana terus berlangsung sejak 25 tahun lalu.

Masihkah Kita Mencintai Bahasa Indonesia

Melayu Square, Kepri Fashion Carnaval atau Tour de Bintan adalah contoh nama yang biasa didengar oleh masyarakat. Padahal nama tempat dan kegiatan tersebut masih bisa dipakai nama Bahasa Indonesia atau Bahasa Melayu.Lantas mengapa pemerintah dan swasta lebih memilih menggunakan kata maupun istilah asing?
28 Oktober 1928 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Di mana pada saat itu perwakilan pemuda dari pelbagai suku bangsa mengakui bahasa persatuan Indonesia adalah Bahasa Indonesia yang berasal dari Kepulauan Riau. Itulah warisan yang tak ternilai harganya dari seorang Raja Ali Haji sehingga negara memberikan gelar Pahlawan Nasional. Sejauh ini hanya dua pahlawan dari Kepri yakni Raja Haji dan Raja Ali Haji.

Dan, Akhirnya Pilkada Langsung

Pemilu di Indonesia sudah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Tak ayal, KPU RI pun mendapatkan penghargaan dari pelbagai kalangan karena berhasil menjadikan pemilu di Indonesia berkualitas, damai, dan sangat transparan.
Setiap tahapan dilakukan serba terbuka dimulai penyerahan data pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga perhitungan sudah dilakukan dengan cara terbuka disaksikan seluruh lapisan masyarakat.
Semua stakeholder terkait dengan pemilu bahkan masyarakat bisa mendapatkan akses untuk mengetahui sejauh mana penyelenggara bertugas menyelenggaran pesta rakyat tersebut.

Menanti Masa Depan Demokrasi

Perdebatan sengit menjelang penetapan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah yang dijadwalkan pada 25 September mendatang mendapat perhatian serius pelbagai elemen masyarakat. Intinya apakah kita harus kembali ke belakang dengan model lama, pemilihan kepala daerah secara tak langsung melalui oleh DPRD atau dipilih secara langsung oleh rakyat seperti saat ini?

Jika dilakukan pemilihan secara langsung, maka peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panwaslu di daerah yang selama 9 tahun ini menjalankan amanat undang-undang melaksanakan pemilu kepala daerah menjadi berkurang. Pasalnya, KPU tak lagi menjadi titik pusat perhelatan akbar pesta demokrasi yang selama ini sudah sukses dilaksanakan. Terlepas ada bebepa daerah yang menimbulkan gejolak akibat pilkada. Peran KPU di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 5 (Amandemen III) yang disebutkan secara khusus menjadi penyelenggara pemilu kian berkurang, kecuali untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif saja.

Menunaikan Janji Politik

1 September 2014, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang resmi dilantik menjadi wakil rakyat. Mulai saat itu pun masyarakat Kota Tanjungpinang menanti janji wakil rakyat tersebut pada pemilu lalu untuk direaliasikan.

Mereka yang terpilih saat ini mayoritas wajah-wajah baru di DPRD. Dari 30 anggota DPRD hanya 12 wajah lama dengan 18 wajah baru yang tentunya harus melakukan adaptasi terhadap dinamika di gedung rakyat tersebut. Mereka merupakan produk demokrasi yang terpilih mewakili 150 ribu warga Tanjungpinang.