Kemajuan Jepang di bidang ekonomi salah satu faktornya adalah pers
Jepang lebih banyak memberitakan masalah ekonomi dibandingkan dengan
masalah politik. Andai saja pers Indonesia lebih banyak memberitakan
masalah maritim, bukan tidak mungkin Indonesia disegani dari sektor
itu.
Adalah Jokowi, Presiden Indonesia yang ketujuh ingin mengembalikan
kejayaan maritim Indonesia yang pernah berjaya di zaman Sriwijaya dan
Majapahit. Bayangkan Indonesia tercatat sebagai negara terpanjang
garis pantainya di dunia setelah Rusia, Kanada dan Amerika. Indonesia
memiliki garis pantai jika digabung dengan ZEE mencapai 95.181 juta
kilometer persegi. Negara ini pun disebut negara kepulauan karena
memiliki lebih 17 ribu pulau.
Walaupun jumlah lautan lebih besar dari daratan, namun pola
pembangunan dan masih mengedepankan daratan. Ini yang membuat provinsi
kepulauan di Indonesia gundah. Pasalnya pembagian Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) belum maksimal menggunaan basis
ukuran laut dan perhitungan pembagian di APBN. Perhitungan wilayah
daratan menjadi salah satu faktor pembagian DAK dan DAU. Bagi provinsi
kepulauan seperti Kepri, tentu mendapat jatah kecil karena luas
daratan 4 persen.
Rakyat Indonesia tentu masih bangga, bahwa Indonesia disebut Merine
Mega Biodiversity disebabkan memiliki 8.500 jenis ikan, 555 jenis
rumput laut dan 950 biota terumbu karang. Walaupun Indonesia memiliki
laut yang luas, namun ekspor ikan Indonesia masih kalah jauh dari
negara kecil Norwegia. Nilai ekspor ikan Norwegia 2013 Rp120 triliun
sedangkan Indonesia Rp50 triliun (detik.com).
Tentu kita sepakat dan berharap, wacana kembali memperkuat poros
maritim dunia yang didegungkan Jokowi setidaknya memberikan harapan
besar akan membawa perubahan kehidupan daerah kepulauan seperti Kepri.
Menurut Presiden, ada lima masalah pokok yang akan dilakukan guna
menjadikan Indonesia poros maritim: Pertama, membangun budaya maritim
Indonesia. Kedua, membangun kedaulatan pangan laut Indonesia. Ketiga,
pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat,
kerjasama luar negeri dengan menerapkan diplomasi maritim dan kelima,
membangun kekuatan pertahanan maritim.
Peran Pers
Jika di masa perjuangan Pers Indonesia berperan dalam berjuang merebut
kemerdekaan dari tangan penjajah. Adalah Adam Malik dan kawan-kawannya
bahu membahu menyebarkan informasi bahwa Sukarno dan Hatta telah
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia melalui RRI dan Kantor Berita
Antara. Maka di zaman kemerdekaan, Pers juga berperan aktif
mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan kontrol sosial terhadap
eksekutif legislatif dan yudikatif, dan pers berperan menjadi sarana
hiburan rakyat Indonesia.
Tentu pentingnya fungsi pers dewasa ini sesuai dengan samangat
demokrasi yang sedang kita bangun. Tidak ada demokrasi tanpa pers yang
bebas. Tentu kebebasan pers harus memenuhi etika jurnalistik yang
sudah disepakati organisasi pers yang ada di Indonesia. Pers yang
berkualitas dan berintegritas harus bebas menyuarakan ketimpangan
pembangunan melalui kritik membangun. Selain itu pers dapat memberikan
inspirasi maupun saran yang tepat menjadi masukan bagi pemerintah dan
stakeholder lainnya dalam pengambilan kebijakan yang berorientasi
kepada kesejahteraan rakyat.
Untuk itulah, sangat menarik Tema Workshop Jurnalisme Maritim digagas
oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam sempena Hari Pers
Nasional. Kegiatan yang dipusatkan di Kepri. Ini merupakan salah satu
cara bagaimana Pers Indonesia memberikan andil besar di bidang
kemaritiman. Harus diakui, liputan kemaritiman terbilang sedikit
dibandingkan liputan konflik di bidang politik, ekonomi, kriminal,
hukum, kebudayaan, pendidikan, sosial, kesehatan, olaharaga dan seni.
Sudah saatnya, liputan kemaritiman mendapatkan tempat yang layak
sehingga pengambil kebijakan di pemerintah pusat hingga daerah tahu
masalah masyarakat kawasan pesisir. Persoalan konektivitas dan
infrastruktur daerah pesisir masih menjadi persoalan penting. Kapal
yang menjadi faktor utama komunikasi arus barang dan manusia menjadi
terkendala hanya persoalan sepele lelang yang belum terlaksana.
Akibatnya, ratusan bahkan ribuan warga di daerah terdepan, seperti
Kabupaten Natuna, Anambas dan Bintan menjadi terlantar.
Masyarakat menjerit, karena stok sembako berkurang. Persoalan seperti
seharusnya tak boleh lagi terjadi lagi di saat presiden memiliki tekad
memperbaiki sektor maritim Indonesia.
TNI dan warga Tambelan telah dua kali hilang ketika melakukan patroli
hendaknya menjadi pengalaman yang tidak boleh terjadi lagi di negara
maritim besar seperti Indonesia yang memiliki semboyan "Di Laut Kita
Jaya."
Sejarah mencatat bagaimana Raja Ali Kelana, pada 19 Februari-6 Maret
tahun 1896 pun sudah lebih dahulu memberikan contoh melakukan tindakan
pengawasan kawasan Pulau Tujuh, Tambelan, Anambas guna melaporkan
perkembangan daerah ke Sultan dengan nama judul Pohon Perhimpunan.
Dan kita bisa melihat saat ini banyak berita yang disajikan oleh media
adalah kejadian di perkotaan. Publik belum mendapatkan sajian yang
puas tentang bagaimana masalah kebudayaan maritim, kehidupan
masyarakat pesisir secara utuh.
Harus diakui, betapa repotnya meliput kawasan terdepan seperti ke
Pulau Laut, ke Pulau Bawah, karena masalah transportasi, waktu dan
besarnya biaya. Hal inilah salah satu penyebab, keterbatasan informasi
dari sektor maritim. Bandingkan dengan berita politik, pemerintahan
yang dengan SMS ataupun telepon, wartawan bisa membuat berita.
Ya, ketika aksi nyentrik Menteri Susi serta upaya menenggelamkan kapal
kapal asing di Anambas, media nasional memberikan ruang pemberitaan
yang banyak di bidang kelautan. Padahal 10 tahun yang lalu, warga
Tambelan pernah membakar kapal nelayan asing yang mencuri ikan di
Tambelan.Karena warga marah dengan nelayan asing yang mencuri kekayaan
laut di Tambelan.
Sejak KPK vs Polri, maka isu kelautan kembali hilang berganti dengan
pemberitaan politik dan hukum. Media memiliki agenda setting
tersendiri sesuai dengan tujuan panjang penguasa media. Walaupun pada
hakekatnya, media juga harus bertahan dan berkembang di antara
tanggungjawabnya yang utama yakni kepada publik (Bill Kovach).
Sehingga peran bisnis media terkait kepentingan publik akan lebih
ditonjolkan dibandingkan dengan isu yang biasa-biasa saja di bidang
maritim.
Persoalan teori bad news is good news atau kejadian buruk adalah
berita baik terkadang masih tetap ada. Kita berharap banyak, media
kita memberikan ruang terhadap pemberitaan maritim. Sehingga kita tahu
dari media, bahwa ada kebijakan pemerintah di bidang kemaritiman yang
tidak tepat. Contohnya, pompong yang dibagikan ke nelayan tak dapat
digunakan karena belum disertai dengan modal usaha. Bahkan mirisnya,
beberapa kapal bantuan mulai rusak.
Juga bagaimana media meliput bisnis ikan hidup, potensi keindahan
Pulau Bawah, Anamabas jadi kawasan wisata andalan Indonesia bagian
barat. Tentu pemberitaan yang masif, menjadikan isu tersebut menjadi
realita di mana pemerintah mencurahkan perhatian mengembangkan bisnis
ikan hidup. Hal-hal seperti inilah salah satu upaya untuk
mengedepankan bidang kelautan di Kepri.
Ya, akhirnya kita berharap banyak di Hari Pers Nasional kali ini,
produk jurnalistik Indonesia ke depannya memberikan pengaruh yang kuat
terhadap maritim Indonesia yang mendunia. Dan itu bukan tidak mungkin
dimulai dari Kepri.*** (3/2/15) Terbit Tanjungpinang Pos
Tidak ada komentar:
Posting Komentar