Uang dan Politik

Uang dan politik ibaratnya seperti lauk dan nasi.Untuk makan nasi tanpa lauk sepertinya hampa. Kalau lapar tanpa lauk pun tetap habis nasi tersebut.

Begitu juga dengan politik tanpa uang, maka  tidak bisa mencapai tujuan yang maksimum dalam mencapai tujuan politik yaitu memenangkan kontestasi pilkada, pemilu dan pemilihan presiden. Untuk menggerakkan mesin politik mustahil tanpa uang.

Dan perlu diingat, uang yang dipakai bukan untuk membeli suara pemilih. Tetapi uang digunakan untuk menggerakkan mesin politik misalnya untuk membeli alat peraga kampanye, untuk biaya pertemuan, sosialisasi, untuk biaya relawan kampanye dan lain lain sebagainya. Kalau menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, kalau ketahuan pasal 523 UU Pemilu mengancam anda dengan penjara. Karena itu perbuatan haram. Dilarang hukum buatan manusia dan hukum Allah.

Ingat uang dalam politik kekinian yang begitu liberal, harus dimiliki. 

Kata yang diingat, tidak ada makan siang gratis (no free lunch). Di mana pun saat ini, jika Anda ingin masuk ke dunia politik, maka harus siap siap dengan modal yang cukup. Jangan harap bercita cita jadi anggota dewan atau jadi bupati, walikota ataupun gubernur bahkan presiden jika tidak memiliki anggaran yang cukup.

Demokrasi saat ini beda dengan demokrasi di era Indonesia baru merdeka. Tokoh pendiri bangsa ini Muhammad Hatta mengingatkan, demokrasi yang akan kita bangun bukanlah demokrasi ala barat. Namun demokrasi mengutamakan dan menyesuaikan kebudayaan lokal berdasarkan azas mufakat.Bukan demokrasi voting yang menang harus melalui 50+1.

Karena bisa jadi struktur masyarakat kita belum siap dengan demokrasi ala barat yang bebas.Di lihat dari jumlah masyarakat kita lebih banyak memang lulusan SD, SMP dan SMA. Dan bisa jadi kurang literasi. Sesuai penelitian Central Connecticut State University (CCSU) merilis survei 2016 Indonesia berada peringkat 60 dari 61 negara disurvei. Yang punya minat baca 0,01 persen atau 1 dari 10.000 penduduk. Hal ini juga diduga menyebabkan Indonesia mudah untuk disebarkan berita hoaks.Karena tanpa menyaring apakah berita itu benar atau salah, langsung disebar.

Pengaruh money politics yang disebut sebut masiv itu bisa memutuskan kebaikan kebaikan yang sudah dibuat seorang caleg atau calon sebelum pesta itu dimulai. Seorang teman yang ikut nyaleg tahun ini mengatakan dia tidak mau lagi ikut pemilu jika sistem masih seperti sekarang. Perbuatan baiknya membantu masyarakat dianggap tak berguna hilang begitu saja dan dilupakan karena faktor money politics.

Ada anggapan mereka yang tertangkap dugaan money politics itu hanya sial saja.Tak ayal, pengadilan negeri Tanjungpinang dan Batam di pemilu 2019 cukup banyak menyidangkan kasus dugaan money politics.

Akibat money politics

Money politik harus dimusuhi bersama karena hal itu menyebabkan rusaknya tatanan demokrasi yang sedang kita bangun. Jika di negara maju demokrasinya seperti Amerika, pemilih yang terkadang memberikan sumbangan kepada calon senator yang baik untuk menjadi calon dan kampanye untuk memenangkan pemilu.

Sehingga lahirlah senator dan anggota DPR yang memiliki kemampuan yang mumpuni dari segi pengetahuan politik, jaringan, kemampuan bicara di depan publik dan kemampuan lain yang diperlukan untuk menjadi senator. Dan di negara maju juga memahami, mereka yang mau menjadi senator maupun anggota DPR bukan untuk mencari kekayaan.Tapi lebih mengabdi kepada rakyat. 

Karena sebelum menjadi dewan, mereka sudah berada dan dikenal oleh publik misalnya ketua persatuan buruh, pensiunan tentara, maupun pengusaha ternama, pimpinan NGO terkemuka maupun tokoh penting di daerah itu.

Karena tugas anggota DPR itu berat. Mewakili ribuan pemilih yang menggantungkan harapan mereka agar nasib mereka berubah yang diatur melalui regulasi dibuat oleh wakil rakyat dan kebijakan pembahasan APBD, maupun APBN yang harus bertujuan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Demokrasi akan rusak jika mereka yang menjadi anggota dewan adalah figur-figur yang tidak berkompeten secara pengetahuan politik, maupun skill lainnya yang jauh dari harapan publik.Namun karena yang bersangkutan banyak memiliki modal politik seperti duit, maka bisa menyuap pemilih untuk dipilih, maka keterpilihannya di dewan akan mengembalikan modal politik yang sudah dikeluarkan selama masa kampanye.

Hal inilah menyebabkan, sang dewan terpilih lebih banyak memikirkan bagaimana bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk masa masa awal ia bertugas. Bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini eksekutif untuk melancarkan aksi aksinya. Tentu hal itu akan mempengaruhi tugas anggota dewan sebagai pengawas pemerintahan dalam menjalani tugas pembangunan.

Dampak negatif dari politik uang, yakni ketidakadilan akan dialami oleh mereka sudah bertungkus lumus aktifis partai membesarkan partai harus gigit jari ketika sesama internal ada unsur eksternal yang mumpuni dari sisi finansial. Aktivis partai yang paham ideologi partai, visi misi partai, harus mengakui kekalahan dengan caleg eksternal memiliki finansial yang kuat.

Kondisi maraknya money politics menyebabkan akan hilangnya pemimpin bangsa, daerah yang berkualitas. Inilah risiko terburuk dari sebuah sistem yang dipenuhi kebusukan politik uang yang membeli suara rakyat dengan cara instan. 

Maka Nabi Muhammad mengingatkan, dengan ancaman menyuap dan penerima suap dilaknat Allah.Inilah ancaman laknat Allah yang begitu dahsyat bagi mereka yang mendapatkan sesuatu dengan cara menyuap.

Perang dengan money politics

Untuk menghilangkan money politics, pemerintah bersama dengan DPR memang sudah membuat aturan larangan ancaman penjara dan memecat pelaku money politics jika sudah terbukti di pengadilan.

Cara hukum ini harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya oleh aparat penegak hukum.Tak boleh ada kata kompromistis jika pelaku terbukti  melakukan money politics.Tetapkan hukuman sesuai dengan pasal pasal yang sudah ditetapkan.

Kemudian sanksi moral bagi pelaku money politics. Harus diketahui bersama, money politics itu racun demokrasi yang menghancurkan. Kemudian melahirkan politisi politisi yang  memiliki potensi potensi untuk korup. Maka pemerintah dan aparat hukum harus membuat regulasi yang betul betul mengikuti tren perkembangan kekinian praktik praktik money politics.
Dan kutipan dari Jalaluddin Rumi ini begitu berkesan.

"Come, seek, for search is the foundation of fortune: every success depends upon focusing the heart."***