16 Tahun Provinsi Kepri

Usia 16 tahun bagi perkembangan manusia sudah bisa menentukan mana yang baik dan tak baik.Di usia 16 tahun umur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun menggagas proyek mercusuar ketika ekonomi Indonesia dan dunia dalam kondisi lesu.

Ya, Proyek Gurindam dinamakan menelan dana Rp500 miliar. Digunakan untuk membangun jalan lingkar yang sebenarnya belum terlalu penting untuk disediakan saat ini. 

Karena masih ada jalan yang laik untuk dipakai lalu lintas sehingga warga pun belum merasa perlu untuk memerlukan jalan tambahan. Belakangan muncul dari orang dalam Gubernur bahwa ada keganjilan dalam proyek tersebut. Dan akan mengancam membawa ke ranah hukum.

Dari anggaran APBD Kepri Rp3,6 triliun, kemudian dialokasikan Rp500 termasuk kebijakan yang agak unik dan nyeleneh. Padahal Pemerintah Pusat melalui kebijakan pengawalan atas tekanan rupiah berharap Pemda di Indonesia mengurangi proyek yang jauh dari sentuhan rakyat.

Yang seharusnya dilakukan pemerintah memfokuskan pada peningkatan ekonomi kerakyatan rakyat Kepri, mengurangi kemiskinan, menambah lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan investasi dan mencari  investor guna meningkatkan daya ekspor Kepri sehingga pertumbuhan ekonomi bisa di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti sebelumnya. Bukan seperti saat ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kepri berkisar 2 persen.

Di Batam banyak perusahaan hengkang tidak seimbang dengan perusahaan yang menanamkan investasi baru.Di Anambas mulai berteriak lantang menyuarakan akan berpisah dari Kepri karena mereka hanya dapat Rp15, miliar dari APBD Kepri untuk pembangunan.

Bahkan anggaran APBN untuk Tanjungpinang yang dititipkan di Badan Pengusahaan Kawasan Tanjungpinang dipindahkan ke Karimun. Dengan alasan Tanjungpinang belum siap untuk menggunakan anggaran tersebut sehingga Gubernur sebagai pemimpin tertinggi Dewan Kawasan berwenang mengalihkan anggaran.

Apakah memang BP Tanjungpinang tak sanggup memanfaatkan dana tersebut ?Nampaknya juga itu terlalu sepele.Nurdin menang lebih serius melihat Karimun tempat di mana dia hampir 10 tahun menjadi kepala daerah.

Bahkan bukan hanya anggaran yang dilebihkan di sana, para pejabat eselon II hingga IV pun lebih condong ke Karimun.Misalnya pejabat eselon II salah satu kepala biro terbilang muda berasal dari Karimun. Umurnya baru 39 tahun.Mengalahkan jauh pejabat senior di Kepri yang masih tertatih tatih di eselon VI  dan III.Padahal baik jenjang pendidikan hingga karir juga tidak kalah.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakuai dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keurunan, dan agamanya.

Menurut Plato, pemerintah harus adil. Termasuk keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.Gubernur harus adil menempatkan sumber daya manusia yang ada di pemerintahan.

Bukan hanya melirik ASN asal Karimun tapi semua ASN yang berasal dari daerah lain di Kepri yang dianggap mampu diberikan porsi yang sama untuk di jabatan tertentu. Termasuk asas keadilan dalam membagi kue kue pembangunan untuk tujuh tingkat dua.

Kemandirian

Daerah pemekaran Kepri yang dilahirkan berdasarkan UU No 25 Tahun 2002 bukan tanpa perjuangan. Bahkan menyebabkan tokoh utamanya harus membayar mahal ditahan di penjara selama dua tahun. Kini sudah 16 tahun Kepri berdiri memisahkan dari Riau yang dianggap saat itu kurang adil. Pro kepada wilayah darat. Bahkan beberapa tokoh muda Kepri juga ikut melawan wacana pemekaran.

Walaupun akhirnya mereka sekarang menikmati sebagai pejabat setelah Kepri jadi provinsi.

Beratnya perjuangan menjadikan Kepri sebagai provinsi yang mandiri harus dipahami siapapun yang belum mengerti itu.Tujuan utamanya agar rakyat Kepri yang berada di 2408 pulau itu sejahtera lebih cepat.Bukan pejabatnya yang lebih sejahtera.Tapi mereka ditugaskan melayani masyarakat untuk lebih sejahtera.

Kita harus buktikan Kepri jauh lebih sejahtera dan mandiri dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Termasuk dari provinsi induk. Kepri harus diciptakan untuk menjadi provinsi terkemuka di wilayah barat.

Coba kita lihat indikator bagaimana daerah ini  dapat dikatakan mandiri atau masih menyusu ke Pusat guna membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Otonomi sendiri yaitu kemampuan daerah mengurus rumah tangga dan membiayai belanja rumah tangganya sendiri.

Kalau kita lihat dari struktur APBD, Kepri saat ini masih masih menyusu ke pemerintah pusat. Dimana sampai 80 persen  APBD-nya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat yang nantinya dana tersebut akan diperuntukan untuk belanja modal seperti belanja aparatur negara, gaji pegawai, dan lain-lain.

Sedangkan sisanya 5-10% yang dihasilkan sendiri dari daerahnya baru digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Berbeda dengan DKI Jakarta dan Jawa timur yang lebih mandiri sisi keuangan karena PAD kedua daerah itu besar.

Langkah Gubernur dan DPRD berusaha menarik pendapatan dari sisi labuh jangkar sampai saat ini tidak berhasil diperjuangkan. Kepri sebagai daerah kepulauan masih berpikir daratan. Berapa banyak kebijakan APBD Kepri yang pro kepada sektor kelauatan? Berapa banyak alokasi APBD untuk mendorong pariwisata daerah sepeti infrastruktur lebih kelihatan menarik? Dan berapa banyak sektor apbd Kepri dialokasikan untuk mendorong petani di Kepri produktif? Termasuk sektor UMKM.

Sektor pendidikan, sudahkah Diknas Kepri  menyiapkan generasi muda Kepri menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 yang begitu cepat berubah.Melalui pendidikan yang maju menjadikan SDM anak Kepri bisa bersaing di level nasional maupun internasional. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan berubah lebih baik. Berapa besar alokasi beasiswa untuk mahasiswa Kepri menuntut ilmu di luar daerah atau luar negeri?Seberapa canggih infrastruktur pendukung di sekolah SMA dan SMK yang disiapkan?

Di perkotaan anak didik sudah bisa melantukan lagu barat, tapi di sekolah kepulauan, lagu Indonesia Raya pun terkadang mereka belum hapal.
Itulah contoh kastanisasi dalam dunia pendidikan.Disparitasnya terlalu kentara.Ketidakadilan dalam pendidikan sudah menjadi kewajiban pemerintah membuat jadi lebih merata.

Sektor pariwisata yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat dinikmati waktu singkat nampaknya belum didorong maksimal. Kawasan potensi wisata baru belum ditata sedemikian rupa agar menjadi menarik untuk dikunjungi wisatawan.

Mengalokasikan Rp500 miliar untuk pembangunan jalan yang bukan dinikmati untuk sektor invetasi industri sepertinya seperti menabur garam di lautan. Hal itu akan jadi menarik jika dana tersebut dari APBN yang berhasil diraih sehingga tak menganggu keuangan daerah.

Berbeda infrastruktur untuk mendorong terbukanya sektor investasi yang dapat menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya di suatu daerah bisa dan perlu dialokasikan dari APBD jika pusat belum kenyetujui. Misalnya membuka lapangan terbang agar kawasan pulau yang kaya potensi wisata bisa dijangkau investor.

Dan akhirnya, Gubernur dan DPRD harus peka dengan kondisi sosial di wilayah Kepri. Kesenjangan sosial antara warga kota dan desa itu sangat besar. Sehingga pusat pusat kemiskinan harus ditanggulangi melalui anggaran APBD. Itu lebih penting daripada membangun jalan lingkar yang hanya dinikmati kalangan menengah ke atas yang memiliki mobil dan motor. Yang menikmati indahnya matahari tenggelam di belakang Pulau Penyengat. 

Tapi di wilayah pesisir nelayan masih memerlukan hari hari untuk sesuap nasi.

16 tahun Provinsi Kepri harus nyata hadir untuk kesejahteraannya rakyat Kepri yang kita bangga sebagai provinsi kepulauan.