Sembako dan Pilkada

Pemilukada Tanjungpinang yang berlangsung 31 Oktober mendatang merupakan pertarungan yang bisa dikatakan seru karena tidak diikuti penguasa atau biasa dikenal istilah incumbent. Hanya saja tetesan penguasa itu hadir dalam salah satu calon yang tak lain anak penguasa saat ini.

Lazimnya politik untuk meraih simpati bagi pemilih, maka calon kepala daerah yang memiliki dana tak terbatas akan menggunakan kekuatan modal untuk meraih simpati masyarakat. Caranya mulai dari membagikan kain sarung, sembako, busana muslim, hingga bantuan dalam bentuk lainnya. Bagi pasangan yang tidak memili modal yang kuat, yang bisa dilakukan dengan cara menemui pemilih dan membuat pertemuan sesekali di tengah-tengah masyarakat.



Yang menarik tiga bulan jelang pemilukada, ternyata DPRD Kota Tanjungpinang menyetujui anggaran bantuan sembako senilai Rp1 miliar untuk masyarakat miskin yang dialokasikan Pemerintah Kota Tanjungpinang (antara 2/8). Beras tersebut akan dibagikan kepada masyarakat. Jika dulu pemerintahan SBY indentik membantu masyarakat dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka Pemerintah Kota Tanjungpinang membantu lewat sembako. BLT memang ngetop sehingga pemilih yang tidak cerdas menganggap, BLT bantuan penguasa saat itu.

Tentu jika pembagian bantuan tersebut tidak dikawal oleh semua pihak, maka akan muncul opini di masyarakat, Pemerintah Kota Tanjungpinang saat ini memberikan banyak bantuan. Apalagi yang memberikan bantuan tersebut secara langsung adalah wali kota. Maka kesan yang muncul di dalam benak masyarakat adalah yang memberikan bantuan tersebut adalah incumbent. Padahal, dana untuk membeli beras  juga berasal dari rakyat yang sudah membayar pajak. Pegawai pemerintah sifatnya hanya kita suruh mengelola saja uang rakyat. Pemerintah yang baik, pasti mengelola uang tersebut dengan transparan. Sedangkan pemerintah yang tak amanah akan mencari cara bagaimana menggunakan uang rakyat demi kepentingan individu, kelompok maupun organisasi.

Bagi calon kandidat yang tidak bisa membagikan sembako sebanyak Rp1 miliar tentunya akan kehilangan moment strategis untuk mendapatkan simpati masyarakat. Hal inilah memancing sejumlah politisi bersuara lantang agar sembako yang berasal dari APBD dibagikan bersama-sama dengan anggota.

Apalagi 2014 tinggal beberapa bulan lagi. Wajar saja, politisi yang memahami pentingnya pencitraan berharap, dengan menghadiri pembagian sembako akan mendapatkan promoso gratis numpang anggaran APBD.

Tak ayal,  DPRD ngotot  agar dalam menyalurkan beras harus melibatkan DPRD. Anggap saja mereka mengawasi peyerahan sembako. Sehingga DPRD dan Pemkot Tanjungpinang dalam pembahasan proyek itu menyetujui agar penyalurannya sembako melibatkan anggota legislatif berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Adanya wakil rakyat saat penyaluran sayangnya tidak dibuat dengan dasar hukum. Artinya jika pemerintah tak harus menunggu kehadiran anggota DPRD, maka tak ada masalah. Karena tidak ada sanksi yang dilanggar.

Sembako yang mestinya bebas dari kepentingan politik kini menjadi produk seksi yang direbutkan semua pihak. Ya, sembako memang bisa jadi andalan untuk meraup simpati di pemilukada di antara lautan kemiskinan. Peraih nobel ekonomi 1998 Amartya Sen mengatakan, dalam demokrasi, nalar publik (public reasoning) merupakan perlengkapan yang sangat penting sehingga ide keadil­an dapat dibawa ke wilayah praktis untuk direalisasikan. Ruang publik merupakan tempat di mana nalar publik diuji dan dikontestasikan, dan di situ publik dapat saling setuju untuk tidak bersepakat.

Bisa saja, sembako sebagai alat untuk cara meraih simpati sehingga publik terbius.Namun yang ideal, nalar publik Tanjungpinang akan diuji dalam menentukan pilihan yang nyata untuk lima tahun yang akan datang. Terlalu murah hanya dengan sembako.